Tinjauan Ekonomi Jawa Barat 2017 (2)

Bagian 2

PDRB Menurut Lapangan Usaha

Di sisi produksi, tumbuhnya ekonomi Jawa Barat pada tahun 2017 didukung oleh tingginya pertumbuhan lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 11,85 persen. Meskipun bukan salah satu kontributor utama dalam PDRB namun pertumbuhan lapangan usaha ini selama periode 2014 – 2017 terus melambat setiap tahunnya, namun dengan kontribusi yang terus meningkat.

Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat Menurut Lapangan Usaha,2013-2017 (%)

Tiga lapangan usaha yang mampu mencapai pertumbuhan ekonomi tertinggi di Jawa Barat adalah lapangan usaha Informasi dan Komunikasi (11,85 %), lapangan usaha Jasa Lainnya (9,78 %), dan Real Estat yang tumbuh signifikan di tahun 2017 mencapai 9,31 persen dari sebelumnya 6,51 persen. Penjualan Real Estat secara besar-besaran di Meikarta Kabupaten Bekasi sebanyak  16.800 unit, Sumarecon Kota Bandung sebanyak 73 unit, dan beberapa pengembang lainnya di Jawa Barat telah mampu meningkatkan kinerja Real Estat di Jawa Barat secara signifikan.

  

 Adapun tiga lapangan usaha dengan pertumbuhan ekonomi terendah di tahun 2017 dicapai oleh lapangan usaha Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (0,19 %), lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian (-2,02 %), dan lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas yang pada tahun 2017 ini mengalami kontraksi sebesar 11,42 persen. Penurunan pada lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebagai dampak dari terus turunnya penjualan listrik yang disalurkan kepada pelanggan. Direktur PLN, Ahmad Rofiq menuturkan bahwa penurunan penjualan listrik disebabkan oleh beberapa hal, pada pelanggan rumah tangga yang sensitif dengan kenaikan harga maka masyarakat cenderung menggunakan lampu LED yang hemat energi dan panel surya sehingga penggunakan listrik turun. Pada golongan pelanggan bisnis penurunan terjadi akibat berkurangnya penggunaan AC karena rendahnya rata-rata suhu harian, serta perkembangan e-commerce yang berdampak pada sepinya pusat bisnis dan berkurangnya penggunaan listrik. Adapun pada golongan pelanggan industri, mulai banyaknya industri yang membangkitkan sendiri listrik dalam kegiatan produksinya, sehingga penggunaan listrik berkuran. Penyebab inilah yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas di Jawa Barat minus 11,42 persen di tahun 2017.

Secara umum pada tahun 2017 pertumbuhan PDRB terjadi hampir pada seluruh lapangan usaha. Hanya dua lapangan usaha yang mengalami penurunan yaitu lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas, serta lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian. Adapun lapangan usaha lainnya mengalami pertumbuhan di tahun 2017, baik tumbuh lebih cepat maupun lebih lambat dibandingkan 2016.

Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi lapangan usaha Real Estat, pada tahun 2017 lapangan usaha  Konstruksi juga mengalami pertumbuhan positif dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 kinerja Konstruksi tumbuh mencapai 7,24 persen. Lapangan usaha Konstruksi termasuk dalam lima besar penyumbang perekonomian Jawa Barat dengan share terhadap PDRB sebesar 8,26 persen. Pertumbuhan positif pada sektor ini dipengaruhi oleh pembangunan infrastuktur dan sarana konstruksi lainnya yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta yang semakin gencar dilakukan pada tahun 2017.

Struktur Ekonomi Provinsi Jawa Barat, 2017

Struktur perekonomian Jawa Barat menurut lapangan usaha tahun 2017 masih didominasi oleh Industri Pengolahan, seperti yang terlihat pada tabel 2.1. Secara bertahap, perekonomian Jawa Barat telah beralih dari wilayah agraris yang didominasi pertanian menjadi wilayah berbasis industri. Hal ini ditunjukkan dengan kontribusi industri pengolahan selama 2013-2017 yang selalu berada di posisi puncak dengan persentase di atas 40 persen. 

Industri Pengolahan memegang peranan yang strategis dalam pembangunan ekonomi di Jawa Barat. Industri ini berperan dalam penciptaan lapangan kerja yang cukup signifikan meskipun masih lebih rendah dibanding penyerapan tenaga kerja pada usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Lapangan usaha ini juga mampu memberikan devisa dari aktivitas ekspor melalui industri padat karya, padat modal, hingga yang membutuhkan pengetahuan dan berbasis teknologi tinggi.

Industri Pengolahan di Jawa Barat berkontribusi sebesar 42,29 persen terhadap PDRB Jawa Barat tahun 2017. Hampir dua kali lipat jika dibandingkan dengan kontribusi Industri Pengolahan nasional terhadap PDB, yang mencapai 20,16 persen terhadap PDB.  Besarnya kontribusi lapangan usaha Industri Pengolahan dalam PDRB Jawa Barat, diiringi dengan besarnya kontribusi Industri Pengolahan Jawa Barat terhadap Industri Pengolahan nasional. Lapangan usaha Industri Pengolahan Jawa Barat menopang sekitar 27,57 persen PDB Industri Pengolahan atau 5,78 persen perekonomian nasional. Hal ini menunjukkan aktivitas Industri Pengolahan di Jawa Barat masih memegang peranan penting dlam perekonomian nasional.   

Selama tahun 2017, Industri Pengolahan tumbuh 5,35 persen. Industri yang semakin berkembang yaitu Industri Makanan dan Minuman, Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki, Industri Karet dan Barang dari Karet,  serta Industri Alat Angkutan yang mana pada tahun 2016 lalu tumbuh mencapai diatas 9 persen. Kemenperin menetapkan target pertumbuhan Industri Pengolahan tahun 2017 sebesar 5,40 persen atau satu persen di atas pertumbuhan ekonomi. Di Jawa Barat, target ini hampir tercapai dimana pertumbuhan ekonomi Industri Pengolahan dengan pertumbuhan ekonomi hanya selisih 6,21 persen. Pemerintah telah berupaya memberikan kebijakan penyediaan energi dengan harga murah dan infrastruktur pendukung. 

Dalam RPJMD 2013-2018, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana menambah jumlah industri kecil dan menengah sebanyak 17 ribu unit hingga tahun 2017, dan wirausaha baru industri kecil dan menengah bertambah sekitar 8 ribu unit. Tenaga kerja yang diserap dari industri kecil dan menengah hingga tahun 2017 direncanakan berkisar 2,6 juta orang.

Lapangan usaha dengan kontribusi tertinggi kedua terhadap total PDRB tahun 2017 sebesar 15,10 persen yaitu lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Pada tahun 2017 lapangan usaha ini tumbuh 4,58 persen. Pemerintah berupaya meningkatkan perdagangan dengan pengembangan pasar di dalam dan luar negeri. Untuk peningkatan perdagangan dalam negeri, distribusi barang dagang, khususnya bahan makanan, diatur agar lebih efisien.

Nilai PDRB ADHB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tahun 2017 mencapai Rp 269,78 triliun. Pada tahun 2017, kontribusi lapangan usaha ini meningkat sekitar 0,02 poin dibandingkan tahun 2016, yaitu sebesar 15, 10 persen.  Peningkatan nilai tambah perdagangan tidak lepas dari regulasi dan kebijakan pemerintah dalam bidang perdagangan, khususnya perdagangan antar wilayah (ekspor impor) serta perdagangan eceran terkait pasar tradisional dan pasar modern.

Regulasi di bidang perdagangan disusun untuk memberi perlindungan baik terhadap konsumen melalui standarisasi produk maupun kepada produsen dengan peraturan perdagangan e-commerce. Sementara itu untuk perdagangan luar negeri, kebijakan yang ditempuh adalah pengembangan ekspor produk olahan nonmigas agar memiliki nilai tambah yang lebih tinggi.

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menjadi lapangan usaha ketiga dengan kontribusi tertinggi terhadap PDRB. Kategori ini pada tahun 2017 tumbuh sebesar 1,88 persen, mengalami perlambatan jika dibandingkan 2016. Naik turunnya pertumbuhan lapangan usaha ini sangat dipengaruhi oleh faktor iklim dan cuaca. Badai (Siklon Dahlia dan Siklon Cempaka)  yang terjadi pada akhir tahun 2016 lalu berdampak pada kerusakan dan gagal panen tanaman pangan serta menurunnya produksi hasil tangkapan ikan laut di beberapa daerah. Alih fungsi lahan pertanian  menjadi lahan non pertanian juga menjadi kendala utama menurunnya produksi hasil pertanian khususnya tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, karena tingkat produktivitas belum optimal.

Namun demikian berbagai kebijakan terkait pertanian telah dilakukan.  Kebijakan pada lapangan usaha ini diarahkan untuk mengejar target kedaulatan pangan yang dicetuskan dalam nawacita. Untuk mewujudkannya, pemerintah berupaya untuk mendorong pengembangan pertanian yang lebih modern dengan memanfaatkan penggunaan alat mesin pertanian canggih dalam bercocok tanam, dan juga dengan aktivitas alih fungsi lahan pertanian.  Dalam RPJMD 2013 – 2018, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupaya menambah luas lahan sawah baru hingga 30 ribu hektar pada 2017. Artinya ada sekitar 29.600 hektar lahan sawah baru selama periode 2013 – 2017.

 

PDRB Menurut Pengeluaran

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi ditopang oleh pertumbuhan komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT), Pengeluaran Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (P-KP),  Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), dan Ekspor,  sedangkan komponen lainnya mengalami kontraksi pertumbuhan. Komponen pembentuk PDRB dengan pertumbuhan tertinggi tahun 2017 adalah Ekspor mencapai 11,54 persen, kemudian Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 6,28 persen,  diikuti Pengeluaran Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 4,77 persen,  dan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT)yang tumbuh 4,63 persen. Tingginya pertumbuhan ekspor, perlu diantisipasi juga dikarenakan impor di Jawa Barat pertumbuhannya juga hampir mendekati pertumbuhan ekspor, dimana dalam PDRB impor ini adalah sebagai faktor pengurang.

PDRB Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat, 2017

Konsumsi LNPRT mengalami pasang surut pertumbuhan selama kurun waktu 2013-2017. Pada tahun 2016, konsumsi LNPRT tumbuh karena sejalan dengan berbagai persiapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 2017. Pertumbuhan konsumsi LNPRT 2016 ini cukup signifikan dibandingkan tahun 2015 yang tercatat sebesar -8,13 persen. Kemudian pada tahun 2017 sedikit melambat dibandingkan pertumbuhan tahun 2016.

 Sementara itu, konsumsi rumah tangga relatif stabil karena tingkat inflasi yang rendah dan adanya perbaikan taraf konsumsi masyarakat. Walaupun di tahun 2017 terjadi perlambatan menjadi kisaran 4,63 persen.  Secara keseluruhan, pengeluaran PDRB mengalami pertumbuhan positif sejalan dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,29 di tahun 2017.

Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB) di Jawa Barat tumbuh pada kisaran 4 hingga 7 persen selama tahun 2014 - 2017. Investasi kapital yang diindikasikan dengan PMTB merupakan salah satu faktor penentu pertumbuhan ekonomi. Kepercayaan investor untuk menanamkan modal di Jawa Barat menjadi cermin iklim usaha yang kondusif. Keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PMPTSP) untuk mempercepat dan mempermudah proses perizinan usaha dinilai menjadi salah satu poin yang akan meningkatkan jumlah investor di Jawa Barat.

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 adalah “Memacu Investasi dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”. Pembangunan infrastruktur menekankan pada investasi dan percepatan pembangunan, diharapkan dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di tahun 2018, sekaligus mengurangi ketimpangan yang ada baik antar individu maupun antar wilayah.

Berbagai kebijakan dan regulasi investasi sepanjang 2017 di Jawa barat berimplikasi pada meningkatnya pertumbuhan investasi.  Nilai PMTB yang tercatat dalam PDRB mencakup investasi yang dilakukan oleh seluruh institusi, baik pemerintah, badan usaha, maupun rumah tangga. Nilai PMTB atas dasar harga berlaku tahun 2017 mencapai Rp 449 triliun, meningkat dari tahun 2016 yang mencapai Rp 376 triliun. Tahun 2017, pertumbuhan ekonomi komponen PMTB mencapai 6,28 persen, terjadi akselerasi jika dibandingkan pertumbuhan tahun 2016 yang mencapai 4,56 persen. Adapun ekspor barang dan jasa pada tahun 2017 mengalami pertumbuhan sebesar 11,54 persen. Pertumbuhan ekspor Jawa Barat ditopang oleh ekspor barang dan jasa hasil dari industri.

Jika ditinjau berdasarkan kontribusi terhadap pembentukan PDRB dari

sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga merupakan komponen utama pembentuk PDRB dengan kontribusi lebih dari 60 persen selama tahun 2014-2017. PDRB tahun 2017 ditopang oleh konsumsi rumah tangga dengan kontribusi sebesar 65,75 persen, pembentukan modal tetap domestik bruto 25,16  persen, ekspor 39,90 persen, pengeluaran konsumsi pemerintah 6,07

persen, dan pengeluaran konsumsi LNPRT 0,59 persen.

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga telah meningkat setiap tahun selama 2014-2017 meski pada tahun 2017 mengalami perlambatan. Untuk memperkuat konsumsi rumah tangga, pemerintah berkomitmen untuk melakukan penguatan kebijakan struktural terkait pengembangan sentra produksi dan tata niaga bahan pangan pokok guna mencegah gejolak kenaikan harga. Pemerintah juga berupaya mendorong penguatan daya beli masyarakat yang diharapkan dapat mendorong peningkatan daya beli masyarakat melalui kebijakan penyesuaian Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP). Selain itu peningkatan daya beli masyarakat juga didukung oleh perluasan cakupan dan paket manfaat dari Jaminan Kesehatan Nasional (Daerah)  dan Jaminan Ketenagakerjaan, khususnya untuk penduduk rentan dan pekerja informal.

  

 PDRB per Kapita

Salah satu indikator kesejahteraan suatu negara yang selalu menjadi perhatian adalah pendapatan per kapita. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan PDB per kapita tidak selalu sejalan, tetapi dapat pula bertolak belakang. Selama tahun 2013-2017, PDRB per Kapita Jawa Barat selalu meningkat.

Wilayah Pulau 2014 2015

x

PDRB per Kapita  Provinsi Jawa Barat,2013-2017 (Juta Rp)

   

PDB per kapita di Jawa Barat merangkak naik dari Rp 27,77 juta pada 2013 menjadi Rp 37,18  juta pada tahun 2017 jika dihitung atas dasar harga berlaku. Nilai PDRB per kapita diperoleh dari nilai PDRB dibagi dengan jumlah penduduk. Pendapatan perkapita cenderung selalu meningkat. Namun pendapatan per kapita dapat bias pada suatu kelompok tertentu yang mengambil manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah jika terdapat kesenjangan yang semakin melebar saat terjadi peningkatan pendapatan, baik kesenjangan antar wilayah, antar sektor ekonomi, maupun kesenjangan pendapatan antar individu.

Indonesia-Investment (2017) seperti dikutip dalam Laporan Perekonomian Indonesia 2017 (BPS, 2017) menunjukkan bahwa distribusi pendapatan yang tidak merata/kesenjangan pendapatan terlihat dari hampir 25 persen PDB dimiliki oleh orang-orang kaya yang jumlahnya hanya 0,02 persen dari total penduduk. Hal inimencerminkan masih timpangnya kesejahteraan ekonomi antar penduduk di Indonesia. Percepatan pembangunan di beberapa sektor (ritel, otomotif, dan properti), persediaan sumber daya alam yang melimpah, jumlah penduduk yang berkembang pesat, upah buruh dan biaya produksi yang rendah menjadi potensi yang mendukung perekonomian Jawa Barat terus tumbuh dari tahun ke tahun jika dikelola dengan bijaksana.

....................bersambung di lain waktu,...masih banyak yang ingin ditulis dalam judul ini
,....kekuatan investasi, ekspor, stabilnya inflasi, daya beli,.....

#PerempuanBPSMenulis

#MenulisAsyikDanBahagia

#15HariBercerita

#HariKe6