KSA dan Akurasi Data Pangan

Tulisan ini, diajukan ke dua media beberapa waktu lalu,
tapi masih belum rezeki dimuat di media cetak... jadi muat disini aja...  😉😉

Akurasi data pangan kembali dipertanyakan. Seperti mengulang nostalgia. Belakangan ini, beberapa media mewartakan kondisi carut marutnya data pangan di Indonesia. Terkadang ada pihak-pihak yang saling menyalahkan. Merasa paling benar, walau mungkin tujuannya benar.

Biasanya, ketika pemerintah mengumumkan akan melakukan impor suatu komoditas pangan, hal ini kembali mencuat.  Ketidakselarasan data produksi lah yang sering menjadi pencetus polemik.

Masih segar dalam ingatan kita, ketika data pangan dipertanyakan. Data produksi terkesan over estimate. Kenapa? Ketika pemerintah menyatakan stok pangan aman, cukup hingga beberapa bulan ke depan, kondisi di lapangan menunjukkan hal sebaliknya. Komoditas langka di pasaran. Harga pun melonjak tinggi. Setiap hari harga merangkak naik tak terkendali. Inisiatif importasi pun digelontorkan.

Bagaimana produksi pangan kita? Komoditas tanaman pangan di Indonesia meliputi padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kedelai, kacang tanah, dan kacang hijau. Statistik Indonesia menunjukkan data produksi padi pada tahun 2015 mencapai 75,36 juta ton dengan tingkat produktivitas 53,39 kuintal per hektar. Adapun jagung, yang juga menjadi makanan pokok bagi beberapa daerah di Indonesia pada tahun 2015 mampu mencapai produksi 19,61 juta ton. Hasil produksi keseluruhan tanaman pangan di Indonesia pada akhirnya mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian. Pada tahun 2015, nilai tambah yang dihasilkan oleh tanaman pangan di Indonesia mencapai Rp 1.183,97 triliun dan berkontribusi sebesar 3,45 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Nilai tambah ini diantaranya dihitung berdasarkan data produksi tanaman pangan.

Selama ini data produksi  pangan tersebut berasal dari hasil angka ramalan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementrian Pertanian. BPS bersama-sama dengan Kementrian Pertanian melakukan pengukuran produktivitas tanaman pangan melalui survey ubinan. Melalui survey ini diketahui rata-rata produktivitas dari komoditas tanaman pangan pada suatu wilayah. Untuk mengetahui jumlah produksi, maka rata-rata produktivitas tersebut dikalikan dengan luas panen. Adapun data luas panen diperoleh dari Kementrian Pertanian melalui petugas pengumpul data di lapangan berdasarkan metode konvensional pandangan mata atau “eye estimate” petugas. Hal inilah yang disinyalir tingkat akurasinya masih lemah.

Urgensi Data Pangan

Akurasi data yang lemah tentu menjadi persoalan. Ditengah upaya mencapai kemandirian pangan hal ini menjadi urgen. Apalagi bagi Indonesia dengan populasi yang semakin bertambah, ketepatan data pangan mutlak dibutuhkan. Kemandirian pangan rasanya sulit tercapai tanpa data yang akurat dan objektif. Artinya data tersebut secara tepat dan benar menggambarkan kondisi sebenarnya.  Perlu integrasi data dari berbagai stakeholders. Bukan data yang berserakan di berbagai kementrian, lembaga, unit teknis atau bahkan individu.

Data berintegritas diperlukan untuk menjamin kestabilan ketahanan pangan rakyat.
Disadari bersama bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan sangat ditentukan perencanaan yang baik dan partisipasi berbagai pihak. Data dan informasi yang akurat dan tepat waktu sebagai dasar penetapan target dan tujuan yang ingin dicapai sangat diperlukan. Kesalahan data dan informasi tentunya mengakibatkan perencanaan yang dibuat tidak akan berguna atau bahkan merugikan pada tahap implementasi kebijakan. Maka dipandang perlu dan penting untuk melakukan perbaikan data pangan di Indonesia.

Kerangka Sampel Area (KSA)

Forum Masyarakat Statistik (FMS) bersurat kepada Presiden RI tanggal 31 Desember 2015 Nomor 25/FMS/12/2015  perihal Perbaikan Statistik Produksi Beras. Kemudian surat dari Kepala Staf Presiden RI kepada Kepala BPS RI tanggal 16 Juni 2016 Nomor B-68/KSK/06/2016 perihal Perluasan dan Percepatan Penerapan Metode Kerangka Sampel Area menjadi salah satu dasar dilaksanakannya KSA di Indonesia dan titik awal upaya perbaikan data pangan.

Dalam pelaksanaannya, BPS menggandeng Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).  Menurut Kepala BPPT kegiatan yang dilakukan merupakan teknologi inventarisasi untuk estimasi dan peramalan luas tanaman padi terutama luas panen yang didasarkan pada kaidah-kaidah ilmiah yang disebut sebagai sistem pendekatan “Kerangka Sampel Area (KSA)”. Sistem tersebut merupakan intergrasi dari beberapa disiplin ilmu pengetahuan, terutama Statistika, pertanian, teknologi remote sensing (GIS), GPS dan teknologi informasi.

KSA didefinisikan sebagai teknik pendekatan penyampelan yang menggunakan area lahan sebagai unit enumerasi. Sebagaimana disampaikan di atas bahwa sistem ini berbasis teknologi sistem informasi geografi (SIG), penginderaan jauh, teknologi informasi, dan statistika.

Saat ini setiap tujuh hari terakhir pada setiap bulan, seluruh insan BPS dari ujung barat hingga ujung timur Indonesia  sedang mengimplementasikan KSA. Unit statistik (statistical unit) yang menjadi sasaran kegiatan sampai ke level kecamatan, sedangkan obyek komoditas pertanian tanaman pangan yang sedang dilakukan adalah padi. Namun ke depan masih memungkinkan untuk pengembangan komoditas tanaman pangan yang lainnya.

KSA bertujuan untuk memperbaiki metode pengumpulan data menjadi lebih objektif dan modern dengan melibatkan teknologi di dalamnya, sehingga data yang dikumpulkan menjadi lebih akurat dan tepat waktu. Harapannya, pendekatan KSA mampu menjawab penyediaan data dan informasi yang akurat dan tepat waktu untuk mendukung perencanaan Program Ketahanan Pangan Nasional.

Upaya perbaikan data telah dilakukan. Perlu dukungan dan partisipasi. Tidak hanya BPS dan BPPT selaku penyedia teknologi, tapi semua pihak. Untuk data pangan berintegritas, mari berintegrasi. Untuk data pangan lebih baik.***

#PerempuanBPSMenulis
#MenulisAsyikDanBahagia
#15HariBercerita
#HariKe-9