Tinjauan Ekonomi Jawa Barat 2017 (1)

Bagian 1

Tantangan Ekonomi

  

Foto ketika Auidiensi dengan Gubernur Jawa Barat, Gedung Sate 12022018

Tahapan pelaksanaan pembangunan di Jawa Barat tahun 2017 dihadapkan kepada berbagai tantangan diantaranya: (1) jumlah penduduk yang terus bertambah; (2) tingkat pendidikan yang relatif masih rendah; (3) pelaksanaan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya mengenai alih kelola pendidikan jenjang menengah; (4) pemenuhan kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat; (5) tingginya kesenjangan pendapatan masyarakat; (6) dinamika ekonomi global termasuk diberlakukakannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sejak akhir tahun 2015 yang menaikkan tingkat persaingan, baik tenaga kerja maupun produksi dalam negeri; (7) masih tingginya degradasi lingkungan; (8) meningkatnya kebutuhan pangan, baik di lingkup Provinsi Jawa Barat maupun Nasional; (9) peningkatan komitmen terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan (10) konsistensi antara perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Untuk menciptakan keberhasilan pembangunan Jawa Barat maka penanganan seluruh tantangan tersebut dilakukan dalam tiga dimensi pembangunan yaitu; (1) dimensi pembangunan manusia, yang meliputi: pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pembangunan mental/karakter; (2) dimensi pembangunan sektor unggulan, yang meliputi: kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, pariwisata dan industri; (3) dimensi pemerataan dan kewilayahan: pemerataan antar kelompok pendapatan dan antar wilayah desa serta perbatasan.

Untuk menjamin terciptanya keberhasilan pembangunan dan guna mengatasi tantangan pelaksanaan pembangunan Jawa Barat Tahun 2017 tersebut di atas, diperlukan keselarasan dan kesinambungan pembangunan antara program pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Barat. RKPD Jawa Barat Tahun 2017 disusun dengan menjadikan agenda Pembangunan Nasional (NAWA-CITA) yang tercantum dalam RPJMN tahun 2015-2019 yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 sebagai salah satu rujukan.

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017 adalah “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antar Wilayah”. Sumber penerimaan Negara masih menjadi tantangan ekonomi Indonesia (demikian hal nya Jawa Barat) pada tahun 2017. Untuk mewujudkan RKP dan sesuai dengan target anggaran yang tersedia maka arah kebijakan yang dilakukan pemerintah di tahun 2017 antara lain:

§  Peningkatan ekspor non migas barang dan jasa yang bernilai tambah lebih tinggi dengan produk yang lebih bervariasi;

§  Penyederhanaan perizinan dan penyediaan sarana layanan/fasilitas investasi;

§  Meningkatkan ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan dan PNBP;

§  Menyempurnakan peraturan perundang-undangan perpajakan dan PNPB;

§  Melakukan reformasi kelembagaan.

Pada tahun 2017 salah satu yang diwaspadai adalah perkembangan ekonomi global dan perkembangan perekonomian Negara-negara maju. Hal ini dikarenakan perkembangan ekonomi negara tersebut berpengaruh terhadap kondisi perekonomian Indonesia termasuk Jawa Barat di tahun 2017, terutama Negara-negara mitra dagang. Selain itu perekonomian juga dipengaruhi oleh masih berlanjutnya ketidakpastian di Eropa pasca Brexit, perubahan politik di Amerika Serikat setelah terpilihnya Donald Trump yang diyakini berdampak luas, dan harga komoditas yang masih belum sepenuhnya pulih.

Dari dalam negeri, yang diwaspadai adalah meningkatnya inflasi di dalam negeri, karena adanya kenaikan tarif listrik dan pajak kendaraan bermotor, serta pengurangan subsidi bahan bakar. Selain itu, hal lain yang dipandang sebagai risiko terhadap pertumbuhan ekonomi adalah penerimaan dari program amnesti pajak yang cukup tinggi di tahun 2016, namun tidak diikuti di tahun 2017 dimana penerimaan secara keseluruhan dari amnesti pajak melemah pada tahun 2017.  Intinya pemerintah perlu menjaga kestabilan perekonomian di dalam negeri dan tetap berusaha untuk mampu menjadi Negara yang mandiri.

Perekonomian Jawa Barat di tahun 2017 diharapkan masih tumbuh dengan tetap menjaga dan mengantisipasi faktor-faktor yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi ialah tingkat konsumsi, belanja pemerintah, investasi, dan juga ekspor. Karena pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada konsumsi, oleh sebab itu, daya beli masyarakat harus diikuti terus, agar konsumsi ini tetap berada pada posisi yang diinginkan. Untuk belanja pemerintah pun harus lebih hati-hati.

Selain konsumsi dan belanja pemerintah, dua kunci penting lain terkait yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi adalah investasi dan juga ekspor. Dari sisi ekspor, di tahun 2017 ekspor Jawa Barat masih tumbuh. Investasi pun masih berpeluang di tahun 2017.  Investasi merupakan salah satu kunci pertumbuhan ekonomi. Mendatangkan investor baru dan mempertahankan investor lama, merupakan bagian penting yang harus dilakukan pemerintah. Harapannya, ke depan perekonomian digerakkan oleh tumbuhnya investasi.

  

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu, dalam jangka waktu yang cukup panjang, dan di dalamnya terdapat kemungkinan terjadi penurunan atau kenaikan ekonomi. Perekonomian Jawa Barat diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan pertumbuhan ekonomi dihitung dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dalam kurun waktu 2011-2017 cenderung melambat. Perlambatan ini juga merupakan dampak dari melambatnya pertumbuhan ekonomi global yang diikuti dengan penurunan harga komoditas. Pada tahun 2017, perekonomian Jawa Barat secara umum mengalami perlambatan dan hanya mampu tumbuh sebesar 5,29 persen. Melambatnya kinerja beberapa lapangan usaha, terutama lapangan usaha dominan merupakan penyebab dari melambatnya pertumbuhan ekonomi Jawa Barat secara umum. Lapangan usaha Pertanian yang memiliki share tertinggi ketiga terhadap perekonomian Jawa Barat (8,60 %) tahun 2017 ini tumbuh melambat dari 5,64 persen di tahun 2016 menjadi 1,88 persen pada tahun 2017. Hal di lebih karena adanya faktor cuaca yang tidak menentu, seperti Siklon Dahlia dan Siklon Cempaka yang mengakibatkan kerusakan lahan dan gagal panen tanaman pangan di beberapa daerah. Bagi lapangan usaha dominan, sedikit saja perubahan pertumbuhan akan memberikan dampak cukup besar dalam pertumbuhan secara rata-rata.

Kita tahun bersama bahwa di tahun 2016, Jawa Barat memiliki event yang cukup besar, yaitu PON dan Peparnas. Kedua kegiatan ini memiliki pengaruh dalam meningkatkan aktivitas produksi di berbagai lapangan usaha, seperti lapangan usaha Industri Pengolahan (cendera mata, seragam atlit, perlengkapan pertandingan, dan lain sebagainya), Penyediaan Listrik (penambahan pasokan listrik pada sarana pertandingan), Konstruksi (pembangunan dan pemeliharaan venue maupun infrastrukstur penunjang lainnya), Pedagangan (aktivitas perdagangan di sekitar venue pertandingan), Transportasi (penyediaan angkutan meningkat), Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (penyediaan hotel, penginapan, konsumsi bagi atlit, official dan penonton), Informasi Komunikasi (peningkatan aktivitas informasi komunikasi, media elektronik, media massa, pulsa telepon, data internet), Jasa Perusahaan (peningkatan aktivitas persewaan fasilitas pertunjukan, event organizer, dan lain-lain), Jasa Keuangan (meningkatnya transaksi keuangan dan  pelayanan asuransi bagi atlit), Jasa Lainnya (meningkatnya kunjungan wisata dan fasilitas hiburan di daerah yang menjadi lokasi venue pertandingan).    Dengan demikian, secara langsung maupun tidak langsung kedua event ini  berimplikasi pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi di 2016 secara signifikan menjadi 5,66 persen (terkoreksi dari 5,67 persen). Adapun peningkatan produksi di tahun 2017 tidak secepat pada tahun 2016 dan hanya mampu tumbuh 5,29 persen.

Tingkat pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tersebut berada dalam range  target yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2015 – 2018 sebesar 5,20 – 5,60 persen. Ekonomi Jawa Barat tahun 2017 mampu tumbuh 5,29 persen ditopang oleh konsumsi masyarakat yang masih kuat, investasi yang terus membaik, dan  meningkatnya kinerja ekspor yang didorong oleh naiknya harga komoditas.

Nilai PDRB Jawa Barat jika dihitung Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), hanya bertambah sekitar 17,12 persen selama tahun 2015-2017. Pada tahun 2015 PDRB ADHB mencapai Rp 1.524,97 triliun, dan meningkat menjadi Rp 1.786,09 triliun di tahun 2017, atau sekitar 13,14 persen terhadap PDB Indonesia.

  Peningkatan nilai tambah dari lapangan usaha Informasi dan Komunikasi cukup menggembirakan dan berhasil menopang ekonomi Jawa Barat dengan pertumbuhan 11,85 persen di tahun 2017. Namun demikian dilihat dari sumber pertumbuhan, lapangan usaha Industri Pengolahan memberikan sumber pertumbuhan terbesar di tahun 2017 sebesar 2,30 persen.

Sementara itu dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (investasi) yakni sebesar 6,28 persen. Adapun sumber pertumbuhan tertinggi dari sisi pengeluaran adalah komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 3,47 persen.

Untuk perekonomian nasional, pada tahun 2017, pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,07 persen. Nilai PDRB ADHB Indonesia di tahun 2017 mencapai Rp 13.588 triliun. Lapangan usaha yang mampu menopang ekonomi nasional tetap tumbuh di tahun 2017 adalah lapangan usaha Informasi dan Komunikasi, dengan pertumbuhan mencapai 9,81 persen. Namun demikian, sumber pertumbuhan tertinggi adalah Industri Pengolahan sebesar 0,91 persen. Hal ini dikarenan lapangan usaha Industri Pengolahan memiliki share terbesar dalam perekonomian nasional.

 Selama kurun waktu 2015 – 2017, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat selalu lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkeinginan untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan kualitas kebijakan agar laju pertumbuhan ekonomi tahun 2016 dan 2017 tetap di atas nasional. Kebijakan yang dimaksud sebagai berikut : (1) Mempertahankan pertumbuhan lapangan usaha Pertanian dan Industri Pengolahan; (2) Memantapkan pertumbuhan lapangan usaha Perdagangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, lapangan usaha Jasa-jasa dan lapangan usaha Bangunan/Konstruksi; (3) Integrasi janji gubernur dengan implementasi program dan kegiatan prioritas pembangunan; dan (4) Penguatan kelembagaan investasi dan keuangan daerah.

Ditinjau dari sisi target pemerintah, APBN tahun 2017 menetapkan target pertumbuhan ekonomi tahun 2017 sebesar 5,3 persen (nasional), dan 5,20 – 5,60 persen target Jawa Barat. Ada tiga pilar utama yang disiapkan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi. Pertama adalah melakukan optimalisasi pendapatan negara yang diarahkan pada perluasan basis pendapatan, namun tetap selaras dengan kapasitas perekonomian agar tidak mengganggu iklim investasi. Kedua, mengelola belanja negara secara produktif dan berkualitas yang diarahkan pada pemanfaatan anggaran yang bersifat produktif dan prioritas, diantaranya seperti pembangunan infrastruktur, pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kesenjangan. Ketiga, menjaga kesinambungan pembiayaan anggaran dengan kebijakan penghematan pada pembiayaan investasi. Fokus pemerintah adalah pada kemandirian BUMN/BUMD dan infrastruktur melalui sumber pembiayaan murah.

Menjaga stabilitas ekonomi menjadi urgen dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas. Bagaimanapun tumbuhnya ekonomi Jawa Barat  berkontribusi positif pada penurunan tingkat pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan pada tahun 2017.

#PerempuanBPSMenulis
#MenulisAsyikDanBahagia
#15HariBercerita
#HariKe5

maafkan cerita nya kalo ga asyik...berhubung beberapa hari ini nulisnya tentang ini, jadi masuk ke tantangan aja yah hehe...