Menguatkan Daya Saing

Pikiran Rakyat, 1 Agustus 2017

Peringkat daya saing Indonesia yang dirilis World Economic Forum (WEF) memperlihatkan posisi Indonesia yang menurun. Alih-alih naik, indeks daya saing Indonesia merosot dari peringkat ke-37 menjadi ke-41 dari 138 negara pada tahun 2016. Isu daya saing semakin menguat seiring berlakunya era MEA di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan penguatan daya saing daerah semakin urgent untuk dilakukan.

Cara meningkatkannya bagaimana? Tentunya kita harus mengetahui apa yang menjadi indikator dalam pemeringkatan daya saing WEF. Dalam laporannya WEF menyatakan 12 pilar yang diasumsikan menjadi faktor penggerak dan faktor efisiensi iklim usaha ekonomi suatu negara. Pilar-pilar tersebut meliputi : (1) kelembagaan negara bersangkutan, (2) infrastruktur, (3) stabilitas makroekonomi, (4) tingkat kesehatan dan pendidikan dasar, (5) pendidikan tinggi serta intensitas pelatihan-pelatihan, (6) efisiensi dalam usaha perdagangan, (7) pasar tenaga kerja, (8) keunggulan pasar keuangan, (9) ketersediaan teknologi, (10) keterjangkauan pasar, (11) kecanggihan berbisnis, dan (12) kemampuan inovasi.

Meningkatkan kinerja ke-12 pilar tersebut tentu bukan pekerjaan mudah. Perlu komitmen kuat dari stakeholders dalam upaya meningkatkan kinerja daya saing bangsa. Tentu saja peta daya saing melalui peta 12 pilar tersebut perlu dimiliki. Diperlukan basis data agar perencanaan dan penentuan target kegiatan dapat tepat sasaran.

Beberapa waktu lalu Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat me-launching hasil Sensus Ekonomi 2016 (SE2016). Hasil SE2016 menunjukkan  jumlah usaha/perusahaan nonpertanian di Provinsi Jawa Barat mencapai 4,63 juta usaha/perusahaan, meningkat 9,96 persen dibandingkan sensus ekonomi 2006 lalu. Adapun total penyerapan tenaga kerja mencapai 11,37 juta orang, dibandingkan sensus ekonomi 2006 lalu meningkat 18,53 persen.  Perkembangan bisnis modern seperti bisnis online memberikan andil dalam peningkatan jumlah aktivitas ekonomi beberapa tahun belakangan ini. .

Secara kuantitas sebanyak 79,18 persen usaha/perusahaan di Jawa Barat bergerak dalam kategori lapangan usaha Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor (kategori G), Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (kategori I) serta Industri Pengolahan (kategori C). Ketiga lapangan usaha ini mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 72,45 persen dari seluruh tenaga kerja nonpertanian.

Sebaran usaha dan tenaga kerja di Jawa Barat sebagian besar berada pada skala usaha mikro kecil (UMK). Sebanyak 98,49 persen usaha nonpertanian di Jawa Barat adalah UMK dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 74,63 persen. Sementara Usaha Menengah Besar (UMB) hanya 1,51 persen total usaha nonpertanian dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 25,37 persen tenaga kerja nonpertanian.

Besarnya potensi UMK di Jawa Barat bisa menjadi peluang dan tantangan tersendiri bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bagaimana tidak, beberapa kejadian krisis ekonomi di Indonesia menunjukkan UMK adalah usaha yang tangguh menghadapi krisis. UMK memiliki kemampuan untuk bertahan dalam krisis ekonomi, fleksibel terhadap kondisi pasar, serta inovasi dan pengembangan produk dapat dilakukan dengan mudah. Kegiatan ekonomi skala UMK memiliki peranan signifikan dalam menyokong perekonomian Jawa Barat. Bagi Provinsi Jawa Barat, UMK merupakan tumpuan perekonomian.

Meningkatkan perekonomian UMK ternyata tidak semata-mata hanya meningkatkan sisi pendapatan/keuangan pelaku UMK. Hasil penilaian WEF pun menunjukkan walaupun dari sisi keuangan menunjukkan peningkatan, namun dari aspek pendidikan dan kesehatan dasar mengalami penurunan, dimana Indonesia anjlok sebanyak 20 peringkat. Kiranya kedua hal ini yang perlu menjadi fokus perhatian, termasuk di Jawa Barat. Peningkatan kulitas sumber daya manusia (SDM) perlu mendapat perhatian agar dapat bersaing dan berdaya saing di era pasar bebas. Pembangunan manusia, dengan komponen pembangunan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi tentu perlu menjadi salah satu titik masuk untuk melakukan penguatan daya saing daerah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat tahun 2016 mencapai 70,05 dengan status tinggi. Namun perlu akselerasi pada dimensi pendidikan dimana rata-rata lama sekolah masih mencapai 7,95 tahun, jauh dari target wajib pendidikan dasar 9 tahun bahkan 12 tahun.

Meningkatkan status pembangunan manusia masyarakat Jawa Barat, akan mampu meningkatkan daya saing UMK. Bagi UMK peningkatan daya saing diantaranya bagaimana menjadikannya mampu naik kelas atau bertahan lama dalam menjalankan aktivitas usahanya. Pada akhirnya akselerasi penguatan daya saing daerah bukan hanya menjadi tugas pemerintah atau pelaku usaha sendiri. Perlu sinergitas dari berbagai pihak. Bagi Jawa Barat, perlu sinergitas bagaimana meningkatkan dan menguatkan daya saing 4,63 juta pelaku usaha dan 11,37 juta tenaga kerja, terutama yang terlibat dalam usaha mikro kecil.

Sekali lagi, dalam mengukur kinerja daya saing suatu daerah perlu adanya peta dan basis data. Data terkait indikator (12 pilar) yang diasumsikan sebagai faktor pengerak peningkatan daya saing tentunya menjadi urgent. Terkait dengan hal ini, mulai tanggal 1 Agustus 2017 hingga 30 September 2017 Badan Pusat Statistik (BPS) seluruh Indonesia akan menyelenggarakan Pendataan UMK dan UMB Sensus Ekonomi 2016. Pendataan ini bertujuan diantaranya untuk : (1) Mengetahui profil dan karakteristik usaha; (2). Memberi gambaran tentang level dan struktur ekonomi; (3). Mengetahui daya saing bisnis; (4). Mendapatkan gambaran permodalan, prospek dan kendala usaha/perusahaan; (5). Memperoleh data rinci usaha/perusahaan sebagai bahan perencanaan pembangunan, baik mikro maupun makro. Dalam pendataan ini akan ditanyakan informasi terkait 12 pilar penguatan daya saing. Harapannya, dari pendataan ini akan diperoleh basis data untuk penguatan daya saing di Indonesia di masa mendatang. Dukungan berbagai pihak sangat penting dalam mendukung keberhasilan kegiatan pendataan ini. Pelaku usaha, ayo dukung Pendataan UMK dan UMB Sensus Ekonomi 2016 untuk penguatan daya saing bangsa!***