Pikiran Rakyat, 1 Februari 2017
Hanya dalam
hitungan hari, sebagian masyarakat Indonesia akan menghadapi Pemilihan Kepala
Daerah (Pilkada) atau Pemilukada serentak di 7 provinsi, 18 kota, dan 76
kabupaten (kpu.go.id). Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 15
Februari 2017, saat ini masuk pada tahapan Kampanye
dan Debat Publik (27 Oktober 2016 –
11 Februari 2017). Kampanye pasangan
calon (paslon) merupakan salah satu tahapan penting dalam Pemilukada. Bagaimana
tidak, kegiatan ini adalah ajang untuk
memberikan gambaran visi misi, serta program kerja dari masing-masing paslon
sehingga menarik minat calon pemilih. Berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap
(DPT) yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tercatat total calon
pemilih .Pilkada serentak 15 Februari 2017 nanti sebanyak 41.200.187 orang
pemilih, terdiri dari 20.696.737 laki-laki dan 20.503.450 perempuan.
Sering kita
lihat bahwa dalam setiap kegiatan kampanye paslon di berbagai media, berbagai data
dan indikator statistik digunakan untuk menggambarkan capaian pembangunan saat
ini maupun target yang akan dicapai masing-masing
paslon jika terpilih. Salah satu data statistik yang seringkali menjadi
komoditas politik dalam kampanye paslon adalah “kemiskinan”. Berbagai strategi dan program kerja
pengentasan (menurunkan) kemiskinan
ditawarkan.
Kemiskinan
Pemberantasan kemiskinan
merupakan tantangan global terbesar yang dihadapi dunia saat ini. Berbagai
program pemberantasan kemiskinan dirancang dan diterapkan di berbagai negara
baik negara maju maupun negara berkembang. Terbentuknya Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai pengganti Millenium Development Goals (MDGs)
merupakan agenda pembangunan Pasca MDGS yang berakhir tahun 2015. Target yang
pertama dari SDGs adalah mengakhiri kemiskinan, dengan beberapa indikator
pendukung antara lain menurunkan jumlah orang yang hidup kurang dari $1,25 per
hari. Indikator lain yang terkait dalam mengakhiri kemiskinan antara lain
melindungi orang yang miskin dan rentan dengan sistem perlindungan sosial.
Kemiskinan merupakan masalah utama yang tidak hanya terjadi di negara
Indonesia, melainkan hampir di seluruh negara di dunia. Sifatnya akan turun
temurun jika upaya pengentasan kemiskinan gagal dalam pelaksanaannya. Masalah kemiskinan tidak hanya dipandang sebagai
masalah ekonomi saja, dimana tidak bisa terpenuhinya kebutuhan dasar hidup,
seperti pangan, sandang, papan dikarenakan kurangnya upah/pendapatan seseorang.
Lebih dari itu kemiskinan juga dipandang sebagai masalah sosial politik yang
sifatnya multidemensi, seperti masalah pengangguran, pendidikan, kesehatan, kebebasan
berpendapat, masalah pengakuan hak dan diskriminasi.
Pada bulan September 2016, jumlah
penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah
Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 27,76 juta orang atau mencapai 10,70
persen dari total penduduk. Jika dibandingkan dengan kondisi September 2015, maka jumlah penduduk miskin di
Indonesia mengalami penurunan sebesar 0,75 juta orang atau turun 2,63 persen. Menurut
daerah tempat tinggal, maka sebanyak 62,24 persen penduduk miskin di Indonesia
September 2016 adalah penduduk yang tinggal
perdesaan, dan sebanyak 37,76 persen penduduk yang tinggal di perkotaan.
Tren jumlah penduduk miskin di
Indonesia sepanjang tahun 2006 hingga 2016 secara umum menunjukkan adanya
penurunan, kecuali pada bulan September 2013, dan Maret 2015. Kenaikan bahan bakar minyak yang menyebabkan
meningkatnya harga bahan kebutuhan pokok lainnya merupakan sebab utama
meningkatnya jumlah penduduk miskin pada periode tersebut (BPS, 2017).
Dalam Buku Indikator
Pembangunan Berkelanjutan 2015 (BPS, 2016) dijelaskan bahwa faktor utama
penyebab kemiskinan meliputi antara lain kelebihan penduduk, tidak meratanya
distribusi sumber daya ekonomi, ketidakmampuan untuk memenuhi biaya hidup dan
standar hidup yang tinggi, pendidikan dan kesempatan kerja yang tidak memadai,
dan degradasi lingkungan. Pada banyak kasus, penyebab dan dampak kemiskinan
saling berinteraksi, jadi apa yang membuat penduduk miskin juga menciptakan
kondisi yang membuat mereka tetap miskin.
Berbagai program pengentasan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah di
tiap era kepemimpinannya untuk menurunkan angka kemiskinan. Pelaksanaan
kebijakan dan pembangunan untuk mengatasi kemiskinan yang sudah pernah
dilakukan, diantaranya adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Keluarga
Sejahtera (KKS), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Program Keluarga Harapan
(PKH), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Beras Miskin (Raskin), Bantuan Siswa
Miskin (BSM), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), dan Kredit Usaha
Rakyat (KUR). Program-program baru pun ditawarkan paslon dalam setiap masa
kampanye nya.
Semoga ajang Pemilukada tidak
hanya menawarkan slogan-slogan politik praktis yang menjual tema kemiskinan
untuk mencari suara dari masyarakat miskin kebanyakan. Tetapi lebih kepada
ajang evaluasi pembangunan yang sudah dilakukan, apa yang kurang dan perlu
dilakukan perbaikan. Sehingga tujuan pembangunan untuk mensejahterakan
masyarakat bisa terwujud, siapapun paslon yang terpilih nantinya. ***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar