Selasa, 20 Februari 2018

Mengomunikasikan Data Melalui Opini

Menulis, salah satu aktivitas untuk mencurahkan isi hati dengan bebas😋
media mencurahkan isi pikiran, media tempat berlabuhnya ide dan gagasan 😊

yang paling penting, bagi saya menulis adalah.... Bagaimana mengomunikasikan data melalui opini.
Bagaimana kita menyampaikan data yang dihasilkan kepada publik, ya melalui menulis
Menulis opini, memang tidak mudah
Berulangkali tulisan ditolak media
Berulangkali ide tulisan mentok hanya sebagai draf
...memang tidak mudah
dan butuh proses
butuh belajar
terus belajar

dalam proses saya belajar, ada yang istimewa di Sabtu, 17 Februari 2018 lalu...

Kali kedua Seminar Menulis melalui WA Grup #PerempuanBPSMenulis digelar

Seminar sabtu kemarin diisi oleh salah seorang perempuan penulis hebat BPS.
Mbak Tasmilah, dari BPS Provinsi Banten.

Mbak Tas, biasa kami memanggil..memaparkan bagaimana teknik menulis opini
Paparannya sangat runut dan terstruktur, luar biasa...
kalo saya ditanya, pasti susah mengungkapkan dengan kata-kata...
gimana cara menulis opini?
saya pasti bingung jawabnya, karena menulis ya hanya menulis, tanpa struktur dan
tanpa persiapan matang, hehe

Alhamdulillah pada kesempatan itu, mbak Tas berbagi pengalaman yang luar biasa
Berbagi, bagaimana teknis menulis opini. Alhamdulillah, dalam 2 tahun ini 69 tulisan mbak Tas sudah dimuat di berbagai media lokal dan nasional. Prestasi yang sangat membanggakan...

Dalam menulis opini, tahapannya antara lain :
A. Proses Menulis Opini
1 menentukan tema yang aktual,
2. menentukan sudut pandang (angle) atau perspektif .
3. mencari dan menggunakan referensi/rujukan, pendapat para ahli.
4. memulai menulis , memetakan dan mengidentifikasi masalah, membahas permasalahan yang sudah diidentifikasi , sampai membuat konklusi.

B. Menentukan tema Aktual dapat dilakukan dengan cara:
1. Amati berita headline koran-koran utama yang memiliki reputasi baik setiap hari selama 4 hari
2. Amati berita TV berita selama seminggu.
3. Baca situs-situs berita mainstream, seperti kompas.com, detik.com, vivanews.com dll.
4. Ikuti berita yang dimuat berulang selama 3-4 hari.

C. Struktur Tulisan Opini
1. judul
2. Pendahuluan
3. Pembahasan
4. Kesimpulan

atau

1. Judul : Singkat, padat, jelas (3-5 kata)
2. Pembuka (lead) : merupakan kalimat atau paragraf pembuka yang mengajak, menggoda, mengusik pembaca agar terus membaca sampai tuntas.
3. Penjelas (Batang Tubuh)
4. Penutup (ending)

D. Menyusun Alinea
1. Satu alinea biasa mengandung satu pokok pikiran
2. Uraikan inti masalah dengan singkat (3-5 kalimat)
3.  Sifatnya, apakah menanggapi opini orang lain atau mengajukan opini tersendiri?
4. Uraikan pokok pikiran utama (main idea) menjadi beberapa pokok pikiran penunjang/turunan
5. Hubungkan satu alinea dengan alinea selanjutnya dengan jembatan pikiran (bridging) yang kuat
6. Hubungan antar alinea bisa bersifat: kronologis (waktu), spasiologis (ruang), dan kausalitas (sebab-akibat)

E. Pentingnya Data
1. Data penting untuk memperkuat pendapat yang diajukan, apalagi BPS merupakan gudangnya data. Penulis dari BPS diuntungkan dengan ini. tiap bulan BPS selalu merilis data. ini bisa menjadi ide untuk menulis tiap bulan.
2. Referensi penting untuk menunjukkan bahwa semua pendapat yang sama/berbeda sudah dipertimbangkan.

F. Edit
1. Selesaikan draf, apapun bentuknya, tulis aja apa yang ada di kepala sampai bener-bener mentok..
2. Endapkan tulisan awal selama beberapa waktu, cari inspirasi/kesibukan, perhatikan deadline.
3 Tinjau ulang draf awal dan periksa dari segi substansi, struktur argumentai, atau gaya penulisannya.
4. Bisa meminta pendapat atau masukan dari teman sebelum dikirim ke redaksi. 


G. Buatlah Profil menarik
1. Biodata yang memuat pendidikan dan pekerjaan kita, ini untuk menunjukkan kompetensi kita sebagai penulis. 

2. Alamat yang mudah dihubungi, scan ktp, foto, dan norek npwp (jika koran nasional)

Nah, itu teknik menulis opini yang disampaikan pada seminar kedua PerempuanBPSMenulis,
alhamdulillah terstruktur dan sangat operasional.

Semoga ke depan, semangat menulis bisa terus semakin meluas, aamiin...
Sebagai lembaga penghasil data, pelopor data statistik berkualitas untuk semua,
kita punya kesempatan lebih untuk menulis...

#PerempuanBPSMenulis
#MenulisAsyikDanBahagia
#15HariBercerita
#HariKe-10

Senin, 19 Februari 2018

KSA dan Akurasi Data Pangan

Tulisan ini, diajukan ke dua media beberapa waktu lalu,
tapi masih belum rezeki dimuat di media cetak... jadi muat disini aja...  😉😉





Akurasi data pangan kembali dipertanyakan. Seperti mengulang nostalgia. Belakangan ini, beberapa media mewartakan kondisi carut marutnya data pangan di Indonesia. Terkadang ada pihak-pihak yang saling menyalahkan. Merasa paling benar, walau mungkin tujuannya benar.
Biasanya, ketika pemerintah mengumumkan akan melakukan impor suatu komoditas pangan, hal ini kembali mencuat.  Ketidakselarasan data produksi lah yang sering menjadi pencetus polemik.
Masih segar dalam ingatan kita, ketika data pangan dipertanyakan. Data produksi terkesan over estimate. Kenapa? Ketika pemerintah menyatakan stok pangan aman, cukup hingga beberapa bulan ke depan, kondisi di lapangan menunjukkan hal sebaliknya. Komoditas langka di pasaran. Harga pun melonjak tinggi. Setiap hari harga merangkak naik tak terkendali. Inisiatif importasi pun digelontorkan.
Bagaimana produksi pangan kita? Komoditas tanaman pangan di Indonesia meliputi padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kedelai, kacang tanah, dan kacang hijau. Statistik Indonesia menunjukkan data produksi padi pada tahun 2015 mencapai 75,36 juta ton dengan tingkat produktivitas 53,39 kuintal per hektar. Adapun jagung, yang juga menjadi makanan pokok bagi beberapa daerah di Indonesia pada tahun 2015 mampu mencapai produksi 19,61 juta ton. Hasil produksi keseluruhan tanaman pangan di Indonesia pada akhirnya mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian. Pada tahun 2015, nilai tambah yang dihasilkan oleh tanaman pangan di Indonesia mencapai Rp 1.183,97 triliun dan berkontribusi sebesar 3,45 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Nilai tambah ini diantaranya dihitung berdasarkan data produksi tanaman pangan.
Selama ini data produksi  pangan tersebut berasal dari hasil angka ramalan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementrian Pertanian. BPS bersama-sama dengan Kementrian Pertanian melakukan pengukuran produktivitas tanaman pangan melalui survey ubinan. Melalui survey ini diketahui rata-rata produktivitas dari komoditas tanaman pangan pada suatu wilayah. Untuk mengetahui jumlah produksi, maka rata-rata produktivitas tersebut dikalikan dengan luas panen. Adapun data luas panen diperoleh dari Kementrian Pertanian melalui petugas pengumpul data di lapangan berdasarkan metode konvensional pandangan mata atau “eye estimate” petugas. Hal inilah yang disinyalir tingkat akurasinya masih lemah.

Urgensi Data Pangan
Akurasi data yang lemah tentu menjadi persoalan. Ditengah upaya mencapai kemandirian pangan hal ini menjadi urgen. Apalagi bagi Indonesia dengan populasi yang semakin bertambah, ketepatan data pangan mutlak dibutuhkan. Kemandirian pangan rasanya sulit tercapai tanpa data yang akurat dan objektif. Artinya data tersebut secara tepat dan benar menggambarkan kondisi sebenarnya.  Perlu integrasi data dari berbagai stakeholders. Bukan data yang berserakan di berbagai kementrian, lembaga, unit teknis atau bahkan individu.
Data berintegritas diperlukan untuk menjamin kestabilan ketahanan pangan rakyat.
Disadari bersama bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan sangat ditentukan perencanaan yang baik dan partisipasi berbagai pihak. Data dan informasi yang akurat dan tepat waktu sebagai dasar penetapan target dan tujuan yang ingin dicapai sangat diperlukan. Kesalahan data dan informasi tentunya mengakibatkan perencanaan yang dibuat tidak akan berguna atau bahkan merugikan pada tahap implementasi kebijakan. Maka dipandang perlu dan penting untuk melakukan perbaikan data pangan di Indonesia.

Kerangka Sampel Area (KSA)
Forum Masyarakat Statistik (FMS) bersurat kepada Presiden RI tanggal 31 Desember 2015 Nomor 25/FMS/12/2015  perihal Perbaikan Statistik Produksi Beras. Kemudian surat dari Kepala Staf Presiden RI kepada Kepala BPS RI tanggal 16 Juni 2016 Nomor B-68/KSK/06/2016 perihal Perluasan dan Percepatan Penerapan Metode Kerangka Sampel Area menjadi salah satu dasar dilaksanakannya KSA di Indonesia dan titik awal upaya perbaikan data pangan.
Dalam pelaksanaannya, BPS menggandeng Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).  Menurut Kepala BPPT kegiatan yang dilakukan merupakan teknologi inventarisasi untuk estimasi dan peramalan luas tanaman padi terutama luas panen yang didasarkan pada kaidah-kaidah ilmiah yang disebut sebagai sistem pendekatan “Kerangka Sampel Area (KSA)”. Sistem tersebut merupakan intergrasi dari beberapa disiplin ilmu pengetahuan, terutama Statistika, pertanian, teknologi remote sensing (GIS), GPS dan teknologi informasi.
KSA didefinisikan sebagai teknik pendekatan penyampelan yang menggunakan area lahan sebagai unit enumerasi. Sebagaimana disampaikan di atas bahwa sistem ini berbasis teknologi sistem informasi geografi (SIG), penginderaan jauh, teknologi informasi, dan statistika.
Saat ini setiap tujuh hari terakhir pada setiap bulan, seluruh insan BPS dari ujung barat hingga ujung timur Indonesia  sedang mengimplementasikan KSA. Unit statistik (statistical unit) yang menjadi sasaran kegiatan sampai ke level kecamatan, sedangkan obyek komoditas pertanian tanaman pangan yang sedang dilakukan adalah padi. Namun ke depan masih memungkinkan untuk pengembangan komoditas tanaman pangan yang lainnya.
KSA bertujuan untuk memperbaiki metode pengumpulan data menjadi lebih objektif dan modern dengan melibatkan teknologi di dalamnya, sehingga data yang dikumpulkan menjadi lebih akurat dan tepat waktu. Harapannya, pendekatan KSA mampu menjawab penyediaan data dan informasi yang akurat dan tepat waktu untuk mendukung perencanaan Program Ketahanan Pangan Nasional.
Upaya perbaikan data telah dilakukan. Perlu dukungan dan partisipasi. Tidak hanya BPS dan BPPT selaku penyedia teknologi, tapi semua pihak. Untuk data pangan berintegritas, mari berintegrasi. Untuk data pangan lebih baik.***


#PerempuanBPSMenulis
#MenulisAsyikDanBahagia
#15HariBercerita
#HariKe-9

Sabtu, 17 Februari 2018

Indonesia di 2030 dan Middle Income Trap

Kata ayah, wah jauh banget menerawang nya....sampe 2030?



Hehe...nemu ini sepulang pelatihan, mampir gramedia...
Hasil pemikiran para Iluni FEB UI...

Sebenernya, nemu buku yg judulnya bikin kaget,...tp mau beli koq rasanya jadi deg degan, krn judulnya serasa bertentangan dg apa yg dikerjakan selama ini. Judul buku itu terkait PDB, tapi bukan Produk Domestik Bruto, melainkan Problem Domestik Bruto...ah kapan2 aja baca buku itu hehehe

Balik ke Indonesia di Tahun 2030, tebal buku ini sekitar 423 halaman, tapi saya baru sampe bbrp halaman awal saja melahapnya....

Di sambutan ketua Iluni FEB UI, disampaikan bahwa berdasarkan kajian PwC tahun 2017, Indoneaia berdasarkan Market Exchange Rate (MER) diproyeksikan pada tahun 2030 akan menjadi peringkat ke-9 PDB (yang ini Produk Domestik Bruto) terbesar di dunia atau peringkat ke-8 berdasarkan Purchasing Power Parity (PPP)....

Untuk mewujudkannya, kita harus memanfaatkan bonus demografi sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi sehingga tidak terjebak dalam middle income.

Hasil survei Credit Suisse Global Wealth 2015 menunjukkan 45% kekayaan dunia hanya dinikmati oleh 0,7% penduduk dunia. Fenomena kesenjangan ini juga ditunjukkan melalui Gini Rasio yang dirilis BPS. Kesenjangan, terutama antar perdesaan dan perkotaan, antar pulau, dan antar kawasan (barat dan timur) masih terasa di Indonesia

Dalam RPJMN diungkapkan pentingnya mencapai pertumbuhan ekonomi diatas 7% setiap tahunnya....masih jauh dr harapan, karena di 2017 pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mampu berada pada level  5,07%.

Bank Indonesia mengestimasikan agar Indonesia bisa keluar dari middle income trap, maka diperlukan pertumbuhan ekonomi minimal 6 - 10 % setiap tahunnya sebelum bonus demografi berakhir di 2030.

Perlu dicari sumber2 ekonomi baru. Sumber ekonomi baru yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, hingga pada saat bonus demografi berakhir, kita bisa keluar dari "jebakan" middle income.

Middle Income Trap (MIT) adalah sebuah situasi yang dihadapi sebuah negara saat negara tersebut tidak mampu meningkatkan perekonomiannya menuju keranjang high income countries.
Negara – negara ini berada pada status negara berpendapatan menengah keatas. Ketidakmampuan untuk meningkatkan pendapatan per kapita disebabkan oleh banyak akibat, diantaranya adalah ketidakmampuan bersaing negara – negara ini dengan negara maju akibat kurangnya inovasi, modal manusia, dan kegiatan – kegiatan yang bernilai tambah lebih tinggi. Namun, di sisi lain kondisi perekonomian negara ini sudah lebih baik daripada negara sedang berkembang, masyarakatnya lebih sejahtera dan upah pun sudah lebih tinggi. Hal ini mengakibatkan negara yang berada diincome bracket high middle income bukan lagi tempat untuk investasi negara maju dengan alasan tenaga kerja yang murah.
Bank dunia mengklasifikasikan negara berdasarkan pendapatan per kapitanya.
Negara berpendapatan rendah : < US$1045
Negara berpendapatan menengah kebawah : US$1045<US$4125
Negara berpendapatan menegah keatas : US$4125 < US$12746
Negara berpendapatan tinggi : > US$12746
            Menurut Agenor dan Canuto (2012) penyebab sebuah negara terjebak dalam kondisi middle income trap karena strategi – strategi yang diterapkan oleh pemerintah tidak lagi efektif untuk mengakomodir pertumbuhan ekonomi. Sebuah negara dapat menghindari terjebak dalam kondisimiddle income trap dengan cara mengubah kebijakan pemerintah yang dinilai efektif pada tahap awal pembangunan negara.

Keluar dari jebakan middle income tadi, banyak hal yang perlu diwaspadai. Terutama terkait masih adanya ketimpangan antar individu, antar gender, antar wilayah, antar provinsi, antar pulau di Indonesia




......bersambung.....keburu ngantuk



#PerempuanBPSMenulis
#MenulisAsyikdanBahagia
#15haribercerita #HariKe8

Senin, 12 Februari 2018

Tanya Jawab di Pembukaan 😁

Senin pagi, seperti biasanya jalanan menuju kantor cukup padat...sepadat aktivitas di hari ini

sesampai di kantor mulai riweuh mempersiapkan bahan untuk audiensi dengan gubernur (harusnya kan udah siap dari kemarin-kemarin yah, maafkan si sayah fokus antar jemput si ganteng dari pondok di hari sabtu, ahadnya berasa kurang sehat jadi leyeh-leyeh saja di kamar tanpa buka laptop)

Tepat jam 10.45 kami sudah siap di Gedung Sate, karena jadwal pukul 11.00  audiensi Kepala BPS Jawa Barat dengan Gubernur Jawa Barat
di hari yang sama, acara berlanjut dengan Pembukaan Pembinaan Kepala Seksi Neraca Wilayah & Analisis Statistik Kabupaten/Kota se-Jawa Barat di Hotel Santika Bandung.

Menjelang pembukaan, kelas sudah penuh. Semua peserta bersiap. Sepiii,....senyaaap.... hawa nya menegangkan!!


Acara yang dibuka oleh Kepala BPS Prov. Jawa Barat, Dody Herlando itu seperti biasa,  ada sesi "tanya jawab"...ini yang bikin seru! bikin deg degan, menguras pikiran dan perasaan 😁

biasanya, yang pertama kali ditanya adalah yang duduk paling belakang 😁



sebetulnya sih pertanyaannya erat kaitannya dengan keseharian kita sebagai pegawai BPS,...hehe,...tapi suasananya ituuu....bikin tegang..

Kayanya sejak kepemimpinan beliau, acara pembukaan pelatihan atau pembinaan di Jawa Barat, kalo beliau yang buka, suasana selalu tegang..deg degan, takut ditanya, hahaha...
bukannya ga tau, bukannya ga hafal,...seringkali tiba-tiba nge-blank...katanya, karena saking hafalnya kita, semua ada diluar kepala 😁, jadinya lupaaa

Nah, pas pembukaan kemarin,...ada juga dong sesi tanya jawab
seperti biasa,...
dimulai dari yang paling belakang!!

pertanyaan pertama terkait dengan apa yang disampaikan beliau sebelumnya, dimana pada saat ini, tuntutan terhadap BPS dari pihak luar semakin besar. Perlu kerja keras dari seluruh insan BPS dalam mewujudkan visi BPS...


Pertanyaan pertama, Apakah Visi BPS?
ya, saya mau yang jawab "Bogor!"...hihi...
Visi BPS adalah Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk Semua

perlu kerja keras dan kerja cerdas dari kita, insan BPS, mewujudkan ini.. Sebagai salah satu lembaga statistik di dunia, data yang kita hasilkan harus berkualitas hingga terpercaya untuk semua.

Untuk mewujudkannya, tentunya kita punya misi. Apakah Misi BPS?
saya mau Sumedang, Depok, Subang yang jawab! waah kayaya si bapak udah nandain nih mana-mana yang mau ditanya 😁

Misi BPS ada 3, yaitu :
         1.  Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan     
     berstandar nasional maupun internasional.
2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan 
     koordinasi di bidang statistik

3. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan 
     perstatistikan


seringkali, udah berpuluh tahun kita mengabdi di instansi ini, misi-misi kadangkala lupa, 
maafkan!!

Bapak berpesan, camkan yah, harus ingat, hayati,...apa yang menjadi Visi dan Misi kita,....gimana bisa sampai tujuan, kalo visi misi masih lupa bahkan gak tau....

baiklah...

acara kali ini kan acara pembinaan terkait penyusunan LK dan PDRB, jadi pertanyaan selanjutnya terkait seputar itu...
terutama SNA 2008.

Ada yang tahu SNA itu apa?
Ayo ibu yang disebelah sana, warna buku SNA 2008 apa bu?
ya ampun bapaak hehehe...
ya Allah ibuu, lupa warnanya? "saya kan cetak sendiri, jadi warnanya terserah saya"
hehehe, baiklah buu...😁😁

Perkuat lagi yah, pelajari kembali apa itu SNA 2008.
SNA 2008 adalah pedoman kita dalam menyusun PDRB, jadi gimana kita bisa nyusun, kalo SNA 2008 nya belum pernah dibaca 😁

...dan tanya jawab pun berlanjut hingga adzan Ashar berkumandang,....



nanti saya cerita tentang SNA 2008 yah, minimal pendahuluan nya aja,..
buku setebal 724 halaman ini (terjemahan) salah satu buku pedomannya insan BPS, terutama bidang Neraca....System of National Account 2008. 


 #PerempuanBPSMenulis
#MenulisAsyikDanBahagia
#15HariBercerita
#HariKe-7
 

Sabtu, 10 Februari 2018

Tinjauan Ekonomi Jawa Barat 2017 (2)

Bagian 2

PDRB Menurut Lapangan Usaha

Di sisi produksi, tumbuhnya ekonomi Jawa Barat pada tahun 2017 didukung oleh tingginya pertumbuhan lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 11,85 persen. Meskipun bukan salah satu kontributor utama dalam PDRB namun pertumbuhan lapangan usaha ini selama periode 2014 – 2017 terus melambat setiap tahunnya, namun dengan kontribusi yang terus meningkat.
Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat Menurut Lapangan Usaha,2013-2017 (%)
Tiga lapangan usaha yang mampu mencapai pertumbuhan ekonomi tertinggi di Jawa Barat adalah lapangan usaha Informasi dan Komunikasi (11,85 %), lapangan usaha Jasa Lainnya (9,78 %), dan Real Estat yang tumbuh signifikan di tahun 2017 mencapai 9,31 persen dari sebelumnya 6,51 persen. Penjualan Real Estat secara besar-besaran di Meikarta Kabupaten Bekasi sebanyak  16.800 unit, Sumarecon Kota Bandung sebanyak 73 unit, dan beberapa pengembang lainnya di Jawa Barat telah mampu meningkatkan kinerja Real Estat di Jawa Barat secara signifikan.
  
 Adapun tiga lapangan usaha dengan pertumbuhan ekonomi terendah di tahun 2017 dicapai oleh lapangan usaha Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (0,19 %), lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian (-2,02 %), dan lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas yang pada tahun 2017 ini mengalami kontraksi sebesar 11,42 persen. Penurunan pada lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebagai dampak dari terus turunnya penjualan listrik yang disalurkan kepada pelanggan. Direktur PLN, Ahmad Rofiq menuturkan bahwa penurunan penjualan listrik disebabkan oleh beberapa hal, pada pelanggan rumah tangga yang sensitif dengan kenaikan harga maka masyarakat cenderung menggunakan lampu LED yang hemat energi dan panel surya sehingga penggunakan listrik turun. Pada golongan pelanggan bisnis penurunan terjadi akibat berkurangnya penggunaan AC karena rendahnya rata-rata suhu harian, serta perkembangan e-commerce yang berdampak pada sepinya pusat bisnis dan berkurangnya penggunaan listrik. Adapun pada golongan pelanggan industri, mulai banyaknya industri yang membangkitkan sendiri listrik dalam kegiatan produksinya, sehingga penggunaan listrik berkuran. Penyebab inilah yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas di Jawa Barat minus 11,42 persen di tahun 2017.
Secara umum pada tahun 2017 pertumbuhan PDRB terjadi hampir pada seluruh lapangan usaha. Hanya dua lapangan usaha yang mengalami penurunan yaitu lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas, serta lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian. Adapun lapangan usaha lainnya mengalami pertumbuhan di tahun 2017, baik tumbuh lebih cepat maupun lebih lambat dibandingkan 2016.
Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi lapangan usaha Real Estat, pada tahun 2017 lapangan usaha  Konstruksi juga mengalami pertumbuhan positif dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 kinerja Konstruksi tumbuh mencapai 7,24 persen. Lapangan usaha Konstruksi termasuk dalam lima besar penyumbang perekonomian Jawa Barat dengan share terhadap PDRB sebesar 8,26 persen. Pertumbuhan positif pada sektor ini dipengaruhi oleh pembangunan infrastuktur dan sarana konstruksi lainnya yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta yang semakin gencar dilakukan pada tahun 2017.
Struktur Ekonomi Provinsi Jawa Barat, 2017
Struktur perekonomian Jawa Barat menurut lapangan usaha tahun 2017 masih didominasi oleh Industri Pengolahan, seperti yang terlihat pada tabel 2.1. Secara bertahap, perekonomian Jawa Barat telah beralih dari wilayah agraris yang didominasi pertanian menjadi wilayah berbasis industri. Hal ini ditunjukkan dengan kontribusi industri pengolahan selama 2013-2017 yang selalu berada di posisi puncak dengan persentase di atas 40 persen. 
Industri Pengolahan memegang peranan yang strategis dalam pembangunan ekonomi di Jawa Barat. Industri ini berperan dalam penciptaan lapangan kerja yang cukup signifikan meskipun masih lebih rendah dibanding penyerapan tenaga kerja pada usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Lapangan usaha ini juga mampu memberikan devisa dari aktivitas ekspor melalui industri padat karya, padat modal, hingga yang membutuhkan pengetahuan dan berbasis teknologi tinggi.
Industri Pengolahan di Jawa Barat berkontribusi sebesar 42,29 persen terhadap PDRB Jawa Barat tahun 2017. Hampir dua kali lipat jika dibandingkan dengan kontribusi Industri Pengolahan nasional terhadap PDB, yang mencapai 20,16 persen terhadap PDB.  Besarnya kontribusi lapangan usaha Industri Pengolahan dalam PDRB Jawa Barat, diiringi dengan besarnya kontribusi Industri Pengolahan Jawa Barat terhadap Industri Pengolahan nasional. Lapangan usaha Industri Pengolahan Jawa Barat menopang sekitar 27,57 persen PDB Industri Pengolahan atau 5,78 persen perekonomian nasional. Hal ini menunjukkan aktivitas Industri Pengolahan di Jawa Barat masih memegang peranan penting dlam perekonomian nasional.   
Selama tahun 2017, Industri Pengolahan tumbuh 5,35 persen. Industri yang semakin berkembang yaitu Industri Makanan dan Minuman, Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki, Industri Karet dan Barang dari Karet,  serta Industri Alat Angkutan yang mana pada tahun 2016 lalu tumbuh mencapai diatas 9 persen. Kemenperin menetapkan target pertumbuhan Industri Pengolahan tahun 2017 sebesar 5,40 persen atau satu persen di atas pertumbuhan ekonomi. Di Jawa Barat, target ini hampir tercapai dimana pertumbuhan ekonomi Industri Pengolahan dengan pertumbuhan ekonomi hanya selisih 6,21 persen. Pemerintah telah berupaya memberikan kebijakan penyediaan energi dengan harga murah dan infrastruktur pendukung. 
Dalam RPJMD 2013-2018, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana menambah jumlah industri kecil dan menengah sebanyak 17 ribu unit hingga tahun 2017, dan wirausaha baru industri kecil dan menengah bertambah sekitar 8 ribu unit. Tenaga kerja yang diserap dari industri kecil dan menengah hingga tahun 2017 direncanakan berkisar 2,6 juta orang.
Lapangan usaha dengan kontribusi tertinggi kedua terhadap total PDRB tahun 2017 sebesar 15,10 persen yaitu lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Pada tahun 2017 lapangan usaha ini tumbuh 4,58 persen. Pemerintah berupaya meningkatkan perdagangan dengan pengembangan pasar di dalam dan luar negeri. Untuk peningkatan perdagangan dalam negeri, distribusi barang dagang, khususnya bahan makanan, diatur agar lebih efisien.
Nilai PDRB ADHB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tahun 2017 mencapai Rp 269,78 triliun. Pada tahun 2017, kontribusi lapangan usaha ini meningkat sekitar 0,02 poin dibandingkan tahun 2016, yaitu sebesar 15, 10 persen.  Peningkatan nilai tambah perdagangan tidak lepas dari regulasi dan kebijakan pemerintah dalam bidang perdagangan, khususnya perdagangan antar wilayah (ekspor impor) serta perdagangan eceran terkait pasar tradisional dan pasar modern.
Regulasi di bidang perdagangan disusun untuk memberi perlindungan baik terhadap konsumen melalui standarisasi produk maupun kepada produsen dengan peraturan perdagangan e-commerce. Sementara itu untuk perdagangan luar negeri, kebijakan yang ditempuh adalah pengembangan ekspor produk olahan nonmigas agar memiliki nilai tambah yang lebih tinggi.
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menjadi lapangan usaha ketiga dengan kontribusi tertinggi terhadap PDRB. Kategori ini pada tahun 2017 tumbuh sebesar 1,88 persen, mengalami perlambatan jika dibandingkan 2016. Naik turunnya pertumbuhan lapangan usaha ini sangat dipengaruhi oleh faktor iklim dan cuaca. Badai (Siklon Dahlia dan Siklon Cempaka)  yang terjadi pada akhir tahun 2016 lalu berdampak pada kerusakan dan gagal panen tanaman pangan serta menurunnya produksi hasil tangkapan ikan laut di beberapa daerah. Alih fungsi lahan pertanian  menjadi lahan non pertanian juga menjadi kendala utama menurunnya produksi hasil pertanian khususnya tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, karena tingkat produktivitas belum optimal.

Namun demikian berbagai kebijakan terkait pertanian telah dilakukan.  Kebijakan pada lapangan usaha ini diarahkan untuk mengejar target kedaulatan pangan yang dicetuskan dalam nawacita. Untuk mewujudkannya, pemerintah berupaya untuk mendorong pengembangan pertanian yang lebih modern dengan memanfaatkan penggunaan alat mesin pertanian canggih dalam bercocok tanam, dan juga dengan aktivitas alih fungsi lahan pertanian.  Dalam RPJMD 2013 – 2018, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupaya menambah luas lahan sawah baru hingga 30 ribu hektar pada 2017. Artinya ada sekitar 29.600 hektar lahan sawah baru selama periode 2013 – 2017.
 

PDRB Menurut Pengeluaran

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi ditopang oleh pertumbuhan komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT), Pengeluaran Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (P-KP),  Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), dan Ekspor,  sedangkan komponen lainnya mengalami kontraksi pertumbuhan. Komponen pembentuk PDRB dengan pertumbuhan tertinggi tahun 2017 adalah Ekspor mencapai 11,54 persen, kemudian Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 6,28 persen,  diikuti Pengeluaran Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 4,77 persen,  dan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT)yang tumbuh 4,63 persen. Tingginya pertumbuhan ekspor, perlu diantisipasi juga dikarenakan impor di Jawa Barat pertumbuhannya juga hampir mendekati pertumbuhan ekspor, dimana dalam PDRB impor ini adalah sebagai faktor pengurang.
PDRB Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat, 2017
Konsumsi LNPRT mengalami pasang surut pertumbuhan selama kurun waktu 2013-2017. Pada tahun 2016, konsumsi LNPRT tumbuh karena sejalan dengan berbagai persiapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 2017. Pertumbuhan konsumsi LNPRT 2016 ini cukup signifikan dibandingkan tahun 2015 yang tercatat sebesar -8,13 persen. Kemudian pada tahun 2017 sedikit melambat dibandingkan pertumbuhan tahun 2016.

 Sementara itu, konsumsi rumah tangga relatif stabil karena tingkat inflasi yang rendah dan adanya perbaikan taraf konsumsi masyarakat. Walaupun di tahun 2017 terjadi perlambatan menjadi kisaran 4,63 persen.  Secara keseluruhan, pengeluaran PDRB mengalami pertumbuhan positif sejalan dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,29 di tahun 2017.
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB) di Jawa Barat tumbuh pada kisaran 4 hingga 7 persen selama tahun 2014 - 2017. Investasi kapital yang diindikasikan dengan PMTB merupakan salah satu faktor penentu pertumbuhan ekonomi. Kepercayaan investor untuk menanamkan modal di Jawa Barat menjadi cermin iklim usaha yang kondusif. Keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PMPTSP) untuk mempercepat dan mempermudah proses perizinan usaha dinilai menjadi salah satu poin yang akan meningkatkan jumlah investor di Jawa Barat.
Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 adalah “Memacu Investasi dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”. Pembangunan infrastruktur menekankan pada investasi dan percepatan pembangunan, diharapkan dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di tahun 2018, sekaligus mengurangi ketimpangan yang ada baik antar individu maupun antar wilayah.
Berbagai kebijakan dan regulasi investasi sepanjang 2017 di Jawa barat berimplikasi pada meningkatnya pertumbuhan investasi.  Nilai PMTB yang tercatat dalam PDRB mencakup investasi yang dilakukan oleh seluruh institusi, baik pemerintah, badan usaha, maupun rumah tangga. Nilai PMTB atas dasar harga berlaku tahun 2017 mencapai Rp 449 triliun, meningkat dari tahun 2016 yang mencapai Rp 376 triliun. Tahun 2017, pertumbuhan ekonomi komponen PMTB mencapai 6,28 persen, terjadi akselerasi jika dibandingkan pertumbuhan tahun 2016 yang mencapai 4,56 persen. Adapun ekspor barang dan jasa pada tahun 2017 mengalami pertumbuhan sebesar 11,54 persen. Pertumbuhan ekspor Jawa Barat ditopang oleh ekspor barang dan jasa hasil dari industri.
Jika ditinjau berdasarkan kontribusi terhadap pembentukan PDRB dari
sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga merupakan komponen utama pembentuk PDRB dengan kontribusi lebih dari 60 persen selama tahun 2014-2017. PDRB tahun 2017 ditopang oleh konsumsi rumah tangga dengan kontribusi sebesar 65,75 persen, pembentukan modal tetap domestik bruto 25,16  persen, ekspor 39,90 persen, pengeluaran konsumsi pemerintah 6,07
persen, dan pengeluaran konsumsi LNPRT 0,59 persen.
Pertumbuhan konsumsi rumah tangga telah meningkat setiap tahun selama 2014-2017 meski pada tahun 2017 mengalami perlambatan. Untuk memperkuat konsumsi rumah tangga, pemerintah berkomitmen untuk melakukan penguatan kebijakan struktural terkait pengembangan sentra produksi dan tata niaga bahan pangan pokok guna mencegah gejolak kenaikan harga. Pemerintah juga berupaya mendorong penguatan daya beli masyarakat yang diharapkan dapat mendorong peningkatan daya beli masyarakat melalui kebijakan penyesuaian Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP). Selain itu peningkatan daya beli masyarakat juga didukung oleh perluasan cakupan dan paket manfaat dari Jaminan Kesehatan Nasional (Daerah)  dan Jaminan Ketenagakerjaan, khususnya untuk penduduk rentan dan pekerja informal.
  

 PDRB per Kapita


Salah satu indikator kesejahteraan suatu negara yang selalu menjadi perhatian adalah pendapatan per kapita. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan PDB per kapita tidak selalu sejalan, tetapi dapat pula bertolak belakang. Selama tahun 2013-2017, PDRB per Kapita Jawa Barat selalu meningkat.
Wilayah Pulau 2014 2015
x
PDRB per Kapita  Provinsi Jawa Barat,2013-2017 (Juta Rp)
   
PDB per kapita di Jawa Barat merangkak naik dari Rp 27,77 juta pada 2013 menjadi Rp 37,18  juta pada tahun 2017 jika dihitung atas dasar harga berlaku. Nilai PDRB per kapita diperoleh dari nilai PDRB dibagi dengan jumlah penduduk. Pendapatan perkapita cenderung selalu meningkat. Namun pendapatan per kapita dapat bias pada suatu kelompok tertentu yang mengambil manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah jika terdapat kesenjangan yang semakin melebar saat terjadi peningkatan pendapatan, baik kesenjangan antar wilayah, antar sektor ekonomi, maupun kesenjangan pendapatan antar individu.
Indonesia-Investment (2017) seperti dikutip dalam Laporan Perekonomian Indonesia 2017 (BPS, 2017) menunjukkan bahwa distribusi pendapatan yang tidak merata/kesenjangan pendapatan terlihat dari hampir 25 persen PDB dimiliki oleh orang-orang kaya yang jumlahnya hanya 0,02 persen dari total penduduk. Hal inimencerminkan masih timpangnya kesejahteraan ekonomi antar penduduk di Indonesia. Percepatan pembangunan di beberapa sektor (ritel, otomotif, dan properti), persediaan sumber daya alam yang melimpah, jumlah penduduk yang berkembang pesat, upah buruh dan biaya produksi yang rendah menjadi potensi yang mendukung perekonomian Jawa Barat terus tumbuh dari tahun ke tahun jika dikelola dengan bijaksana.

....................bersambung di lain waktu,...masih banyak yang ingin ditulis dalam judul ini
,....kekuatan investasi, ekspor, stabilnya inflasi, daya beli,.....

#PerempuanBPSMenulis
#MenulisAsyikDanBahagia
#15HariBercerita
#HariKe6
 

Bandung (kembali) diguyur hujan

Bandung kembali diguyur hujan, siang ini dari lantai 5 gedung kantor,...... menikmati hujan yang derasnya luar biasa... kilat, petir, gel...