Tampilkan postingan dengan label Kemiskinan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Kemiskinan. Tampilkan semua postingan

Kamis, 28 Juni 2012

KEMISKINAN YANG BERKELANJUTAN : MISKIN DI DESA, MISKIN DI KOTA


Ditulis Oleh: Indrasari Tjandraningsih   
Peneliti Perburuhan AKATIGA, Pusat Analisis Sosial,Bandung
Disampaikan dalam acara In Memoriam Prof. Sajogyo “Belajar dari Keteladanan dan Pemikiran Pof. Dr. Sajogyo”
Bogor  26 Mei 2012



Persoalan kemiskinan adalah  “prestasi” pemerintah Indonesia karena telah mampu bertahan dan dengan kecenderungan yang menguat. Daya jangkau kemiskinan amat luas dan melintasi  wilayah pedesaan maupun perkotaan.
Seluruh persoalan agraria  dan kemiskinan di pedesaan yang disebabkannya  memiliki implikasi langsung terhadap dan erat kaitannya dengan persoalan perburuhan di perkotaan.  Kemiskinan dan kelangkaan kesempatan kerja mendorong orang desa pergi menjadi buruh di pabrik-pabrik di kota untuk melepaskan baju  kemiskinannya, akan tetapi dalam kenyataannya baju kemiskinan jua yang kembali harus dikenakan.
Saat ini di Indonesia dan di berbagai tempat di penjuru dunia – terutama di Negara-negara Selatan  – persoalan agraria dalam bentuk konflik dan perebutan hak milik, konversi  lahan, intensifikasi  dan modernisasi pertanian, penetrasi dan ekspansi usaha-usaha agribisnis multinasional raksasa, eksploitasi sumber daya alam tambang, secara pasti menuju pada muara yang sama : pemiskinan dan kemiskinan yang berkelanjutan.
Pada saat yang sama proses industrialisasi dalam rangka kompetisi global dan upaya meningkatkan daya saing internasional – yang terjadi di Indonesia dan Negara-negara Selatan -  terus berlangsung dengan datangnya investasi-investasi asing raksasa yang menawarkan kesempatan kerja di sektor formal modern dan menarik orang-orang desa bergabung dalam barisan tenaga kerja penggerak mesin-mesin kapitalisme global. Asumsi  bahwa bekerja di sector formal akan memberikan kondisi kerja dan kesejahteraan yang lebih baik harus dikoreksi sebab yang terjadi juga adalah  pemiskinan dan kemiskinan yang berkelanjutan.
Bagaimana wajah kemiskinan yang terjadi di kota yang menyertai proses industrialisasi di tengah persaingan global dan kaitannya dengan kemiskinan di desa adalah pokok yang hendak disampaikan.
Kondisi kemiskinan di pedesaan dan proses industrialisasi di perkotaan hampir seperti dua sisi mata uang. Kondisi kemiskinan di pedesaan mendorong  penduduk untuk pergi ke kota dengan impian akan dapat keluar dari kemiskinan  dan sedapat mungkin membawa pulang uang ke desa untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Bahkan  bila mungkin untuk melakukan investasi  atau untuk  akumulasi asset. Impian itu dilandaskan  pada sebuah asumsi bahwa industrialisasi di kota dengan sektor formal modern lebih terlindungi, lebih terjamin dan lebih menyejahterakan  karena diatur oleh pemerintah.
Meskipun pada satu masa - periode 80an hingga separuh 90an - bekerja di pabrik untuk sebagian berhasil mewujudkan sebagian mimpi  mengangkat tingkat kehidupan yang lebih baiks, akan tetapi seiring dengan kebijakan pembangunan dan investasi yang dilengkapi dengan politik perburuhan yang lebih mengutamakan dukungan dan pelayanan terhadap modal, impian tersebut semakin sirna.
Modal besar dan asing adalah mantra bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Kedatangannya amat dirindukan dan untuk itu karpet merah dibentangkan  menyambut kedatangannya.  Kerinduan yang dalam terhadap modal asing telah membuat pemerintah tega menjual murah warganegaranya. Saat ini upah buruh di Indonesia adalah yang paling murah dibandingkan 10 negara ASEAN. Secara resmi pemerintah Indonesia melalui BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) menjual upah buruh hanya  US$0.6 per jam (=Rp.5,400). Buruh di Filipina menerima upah 2 kali lipat (US$ 1.04), buruh Thailand dibayar hampir 3 kali lipat (US$1.63) dan buruh  Malaysia menerima hampir 5 kali lipat (US$2.88).
Rendahnya upah menjelaskan mengapa  keinginan kaum buruh industri – terutama di sektor manufaktur padat karya untuk pasar ekspor - untuk memperbaiki kehidupan dan menyumbang ekonomi desa, tak banyak terwujud karena alih-alih membawa pulang uang ke desa, yang terjadi  justru warga desa mensubsidi industri melalui sumbangan pemenuhan kebutuhan hidup buruhnya yang tak dapat dipenuhi oleh upah yang diterima.  Kisah-kisah buruh di kota yang bersandar pada pengiriman beras dan bahan makanan dari keluarga di desa dan menitipkan anak untuk diasuh nenek-kakek di desa adalah contoh dari subsidi desa terhadap roda industrialisasi.
Upah minimum di Indonesia saat ini berada dalam kisaran Rp. 700,000 hingga Rp. 1,800,000 per bulan. Upah ini hanya dapat membayar sekitar 60% dari pengeluaran riil buruh. Bagaimana memenuhi kekurangannya? Mengandalkan bantuan keluarga, masuk dalam lingkaran hutang (dengan menjaminkan  status sebagai buruh tetap dan THR) dan melakukan penghematan pengeluaran adalah beberapa cara yang umum dilakukan.
Gelombang neoliberalisme tidak ketinggalan menelan buruh pabrik dan mengantarkan mereka ke kondisi kerja yang semakin tidak pasti dan tidak terlindungi. Melalui kebijakan pasar kerja fleksibel – yang memudahkan merekrut dan memecat buruh  - keamanan dan kepastian kerja di sektor formal diubah menjadi kekhawatiran dan ketidakpastian kerja. Kebijakan ini sebanyak mungkin mengurangi buruh tetap dan menggantinya sebanyak mungkin dengan buruh kontrak, buruh lepas, buruh harian dan buruh outsourcing (buruh yang  direkrut dengan perantaraan agen tenaga kerja).
Status-status hubungan kerja nontetap menjadi ciri baru hubungan kerja di pabrik dan menciptakan angkatan kerja yang galau dan gelisah serta harap-harap cemas terhadap kelangsungan kerjanya.  Mereka pula siap bersaing dengan sesamanya dalam sebuah perlombaan menuju ke dasar : bersedia bekerja di pabrik dengan upah yang paling murah demi tetap dapat bekerja. Status-status buruh nontetap berimplikasi langsung terhadap penerimaan upah. Penelitian AKATIGA  dua tahun lalu menemukan bahwa buruh outsourcing menerima upah 26% lebih rendah dibandingkan buruh tetap.
Status-status hubungan kerja nontetap di pabrik menunjukkan sebuah adopsi pola hubungan kerja di sektor informal dan di sektor pertanian yang diterapkan di sektor formal. Kondisi ini menunjukkan  bagaimana sektor formal tidak lagi dapat diandalkan ciri keterlindungan dan kepastian kerjanya. Lebih dari itu kebijakan pasar kerja fleksibel juga menerapkan system kerja bergiliran dan dalam jangka waktu pendek yang menyebabkan buruh semakin tidak jelas kesempatan kerja dan berpenghasilannya.
Dalam kondisi semacam ini sektor industri tidak dapat lagi dijadikan jalan keluar kemiskinan di desa tetapi hanya menyediakan kemiskinan dalam bentuk lain. Jika dalam kebijakan pembangunan desa dan kebijakan pertanian yang berorientasi pada skala besar dan padat modal petani kehilangan hak kepemilikan dan akses  terhadap tanah, di sektor industri dengan orientasi skala besar dan padat karya  buruh kehilangan hak terhadap pekerjaan yang layak dan jaminan kepastian kerja. Akibatnya jelas: ibarat munculnya jalan bebas hambatan yang  menghubungkan kemiskinan di desa dengan kemiskinan di kota – kemiskinan agraria dan kemiskinan buruh.
Berbagai studi agraria dan perburuhan menunjukkan bahwa situasi kemiskinan ini semakin merisaukan. Karena itu kita perlu memperkuat barisan untuk mampu mengaitkan dua wajah kemiskinan tersebut dan membangun kerangka analisis yang komprehensif dalam rangka menyumbang gagasan kritis dan konstruktif terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan, demi menyelamatkan Indonesia.
Terimakasih.

Jumat, 15 Juli 2011

Siapa yang Miskin



Oleh : Isti Larasati Widiastuty


Wacana MUI mengeluarkan fatwa haram bagi orang kaya yang menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi beberapa hari belakangan ini telah menjadi polemik di masyarakat. Pro dan kontra langsung bermunculan di berbagai media ketika Ketua MUI Amidhan mengatakan “Kalau itu sudah ditetapkan sebagai hak bagi orang yang tidak mampu oleh pemerintah, itu berarti merampas hak orang lain yakni orang miskin artinya masuk kategori dosa kalau sampai ada yang menggunakan tapi tidak punya hak," penyataan terkait dengan penggunaan BBM bersubsidi.
Rasanya sudah menjadi hal biasa ketika ada kebijakan terkait dengan “orang miskin” polemik selalu terjadi. Apakah tentang kebijakannya, maupun tentang sasarannya, yaitu “orang miskin” itu sendiri. Ketika pemerintah mengumumkan jumlah orang (penduduk) miskin, apalagi ketika ada program untuk pemberdayaan penduduk miskin (pengentasan kemiskinan), seringkali menjadi bahan perdebatan berbagai pihak. Dengan alasan “data tidak sesuai realita di lapangan” ataupun “semua orang merasa mempunyai hak untuk mengakses program tersebut”.
Mendefinisikan “miskin” atau mengukur kemiskinan memang tidak mudah, karena kemiskinan bersifat multidimensi, banyak ukuran yang dapat digunakan untuk mengukur kemiskinan. Masalah pengentasan kemiskinan pun tidak mudah, karena kemiskinan berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Namun demikian, untuk melakukan pengentasan kemiskinan atau pemberdayaan penduduk miskin kita tetap memerlukan suatu ukuran akan “kemiskinan”. Karena tanpa suatu ukuran yang jelas secara konsep, akan sulit mengukur berapa jumlah penduduk miskin kita, siapa saja sasaran dari program pengentasan kemiskinan yang akan dijalankan.

Ukuran Kemiskinan
Menurut jenisnya kemiskinan dapat dibedakan menjadi : Pertama, kemiskinan relatif yaitu kondisi kemiskinan yang diakibatkan oleh pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Standar miskin disusun berdasarkan kondisi hidup suatu wilayah pada suatu waktu dengan fokus pada golongan penduduk miskin, yaitu 20 persen atau 40 persen lapisan terendah dari total penduduk yang diurutkan berdasarkan pendapatan atau pengeluaran. Bank Dunia menggolongkan penduduk menjadi tiga kelompok berdasarkan besaran pendapatan, yaitu 40 persen penduduk dengan pendapatan rendah, 40 persen penduduk dengan pendapatan menengah, dan 20 persen penduduk dengan pendapatan tinggi. Kedua kemiskinan absolut, yaitu kemiskinan yang ditentukan oleh ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar minimum seperti pangan, perumahan, sandang, pendidikan, dna kesehatan yang digunakan untuk hidup dan bekerja. Kebutuhan dasar minimum ini dinilai dalam bentuk finansial (uang) dan nilainya dikenal dengan istilah Garis Kemiskinan (GK). Penduduk yang memiliki pendapatan atau pengeluaran di bawah garis kemiskinan (GK) dikategorikan sebagai penduduk miskin.
Adapun konsep kemiskinan menurut Bappenas (2004), kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Menurut PBB (1961) hak-hak dasar terdiri atas : kesehatan, bahan makanan dan gizi, pendidikan, kesempatan kerja dan kondisi pekerjaan, perumahan, sandang, rekreasi, jaminan sosial, dan kebebasan manusia. Adapun Hendra Esmara (1986) menyatakan bahwa komponen hak-hak dasar untuk Indonesia terdiri atas : pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan.
Untuk melakukan pengukuran kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep “strategi pemenuhan kebutuhan dasar”. Konsep ini dipromosikan dan dipopulerkan oleh International Labour Organization (ILO) sejak tahun 1976. BPS sendiri melakukan penghitungan angka kemiskinan sejak tahun 1984. Konsep kemiskinan yang digunakan BPS, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan (pangan) dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran).
Pengukuran kemiskinan tersebut dibedakan atas daerah perkotaan dan perdesaan berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dengan sampel 68.000 rumah tangga. Dalam “Analisis Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Distribusi Pendapatan,” BPS (2009) dinyatakan bahwa indikator kebutuhan dasar untuk masing-masing komponen adalah : Pertama, pangan dinyatakan dengan kebutuhan gizi minimum yaitu perkiraan kalori dan protein. Kedua, sandang dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk keperluan pakaian, alas kaki, dan tutup kepala. Ketiga, perumahan dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk sewa rumah, listrik, minyak tanah, kayu bakar, arang, dan air. Keempat, Pendidikan dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk keperluan biaya sekolah (uang sekolah, iuran sekolah, alat tulis, dan buku). Kelima, kesehatan dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk penyediaan obat-obatan di rumah, ongkos dokter, perawatan, termasuk obat-obatan.
Berdasarkan hasil SUSENAS (yang dilakukan di bulan Maret) dapat diperoleh nilai Garis Kemiskinan (GK) yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah jumlah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Untuk menghitung GKM, paket kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 (lima puluh dua) jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, daging, ikan, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, makanan dan minuman jadi, dan lain-lain). Adapun GKNM merupakan kebutuhan dasar minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 (lima puluh satu) jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perkotaan dan 47 (empat puluh tujuh) jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perdesaan.
Angka Garis Kemiskinan setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan, berbeda dengan perkembangan jumlah penduduk miskin dari tahun 2007 cenderung terus mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase. Pada tahun 2007 dengan garis kemiskinan Rp 187.942 di daerah perkotaan dan Rp 146.837 di daerah perdesaan (atau rata-rata perkotaan dan perdesaan Rp 166.697) jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 37, 17 juta jiwa atau sekitar 16,68 persen dari total penduduk. Kemudian pada tahun 2010 mengalami penurunan menjadi 31,02 juta jiwa atau sekitar 13,33 persen dari total penduduk dengan garis kemiskinan yang meningkat menjadi Rp 211.726 (Rp 232.988 di perkotaan dan Rp 192.354 di perdesaan).
Angka kemiskinan ini (jumlah penduduk, persentase, dan garis kemiskinan) menunjukkan angka kemiskinan secara makro, belum bisa menunjukkan siapa saja penduduk miskin tersebut, dan dimana mereka tinggal. Namun angka kemiskinan makro ini bermanfaat dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan terkait dengan upaya pengentasan kemiskinan. Berdasarkan angka kemiskinan makro dapat ditentukan besaran target kuantitatif dalam program pengentasan kemiskinan.
Untuk melaksanakan program pengentasan kemiskinan, memang diperlukan angka kemiskinan yang bersifat mikro, yaitu menunjukkan siapa saja penduduk yang miskin dan dimana alamatnya. Angka kemiskinan mikro diperlukan agar program pengentasan kemiskinan dapat tepat sasaran. Keberhasilan program dapat tercapai sesuai dengan target, jika program yang dilaksanakan tepat sasaran. Untuk mencapai target ini maka data kemiskinan mikro harus tepat dan akurat. Siapa saja penduduk miskin, dimana alamatnya, harus mencerminkan bahwa mereka adalah “penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan”. Penduduk miskin adalah mereka yang “memiliki keterbatasan atau tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya”. Jika konsep ini kita pahami bersama, ke depannya mudah-mudahan tidak akan ada lagi perdebatan tentang jumlah penduduk miskin (kemiskinan makro) dan siapa penduduk yang dikategorikan miskin (kemiskinan mikro).




Pikiran Rakyat, 15 Juli 2011

Bandung (kembali) diguyur hujan

Bandung kembali diguyur hujan, siang ini dari lantai 5 gedung kantor,...... menikmati hujan yang derasnya luar biasa... kilat, petir, gel...