Tampilkan postingan dengan label Analisis. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Analisis. Tampilkan semua postingan
Kamis, 17 November 2011
Rabu, 16 November 2011
Sabtu, 24 September 2011
Membangun Bandung

Isti Larasati Widiastuty
25 September tahun ini Kota Bandung akan memasuki usianya yang ke-201 tahun. Usia yang bisa dikatakan tidak muda lagi. Berbagai prestasi telah diraih Kota Bandung selama 201 tahun perjalanan pembangunan. Selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir terlihat berbagai kemajuan pembangunan yang telah dicapai, baik pembangunan ekonomi maupun pembangunan manusia (masyarakat) Kota Bandung itu sendiri. Untuk melihat capaian pembangunan ekonomi biasa digunakan dengan ukuran Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). Selama sepuluh tahun terakhir LPE Kota Bandung menunjukkan fluktuasi ke arah yang menunjukkan perbaikan ekonomi.
Jika pada tahun 2002 perekonomian Kota Bandung tumbuh sekitar 7,13 persen maka pada tahun 2010 diperkirakan mencapai 8,45 persen, walaupun setelah mengalami fluktuasi beberapa tahun sebelumnya. Peningkatan LPE yang signifikan pada tahun 2010 ditunjukkan dengan meningkatnya kinerja ekonomi dari berbagai sektor ekonomi, seperti sektor perdagangan, hotel, dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor konstruksi, serta sektor jasa-jasa. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di Kota Bandung menjadikan Kota Bandung sebagai salah satu kota tujuan para pendatang untuk bekerja dan menetap di Kota Bandung. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya peningkatan jumlah penduduk Kota Bandung dari tahun ke tahun, mengiringi capaian pertumbuhan ekonomi kota. Jika pada tahun 2002 hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) penduduk Kota Bandung sebanyak 2.142.914 jiwa, maka pada tahun 2010 meningkat menjadi 2.394.873 (hasil Sensus Penduduk 2010).
Bertambahnya jumlah penduduk yang mengiringi pertambahan usia Kota Bandung, bertambah pula beban dan permasalahan yang dihadapi kota. Perlu upaya keras dan dukungan dari berbagai pihak untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi Kota Bandung. Mengatasi permasalahan kota, pada dasarnya adalah mengatasi permasalahan masyarakat Kota Bandung sendiri. Sampai dengan saat ini, di usianya yang ke-201 masih banyak permasalahan pembangunan yang belum terselesaikan.
Pembangunan Kota Bandung pada dasarnya dilaksanakan semata-mata bagi kesejahteraan masyarakat Kota Bandung itu sendiri. Namun kenyataan yang selama ini sering terjadi seringkali masyarakat tidak banyak dilibatkan dalam semua tahapan pembangunan. Hal ini karena para perencana pembangunan kadang kala menganggap bahwa masyarakat tidak memiliki keterampilan yang memadai untuk dapat melaksanakan program pembangunan tersebut. Padahal masyarakat sendiri yang merasakan masalah dan kebutuhan-kebutuhannya, serta memahami hal-hal apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Dalam hal ini, untuk mengatasi permasalahan Kota Bandung, maka masyarakat Kota Bandung perlu “diajak” untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan pembangunan di Kota Bandung.
Partisipasi
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “Partisipasi” didefinisikan sebagai perihal turut berperan serta di suatu kegiatan. Keith Davis (1979) dalam Huraerah (2008 : 95) mendefinisikan partisipasi secara konseptual sebagai : “participation is defined as mental and emotional involvement of persons in group situations that encourage them to contribute to group goals and share responsibility for them” (Partisipasi didefinisikan sebagai keterlibatan mental dan emosi dari orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyumbang pada tujuan-tujuan kelompok dan bersama-sama bertanggung jawab terhadapnya). Dari rumusan ini dapat diketahui bahwa arti partisipasi bukan hanya sekedar mengambil bagian atau pengikutsertaan saja tetapi lebih dari itu, dalam partisipasi terkandung tiga gagasan pokok. Pertama mental and emotional involvement, adanya keterlibatan mental dan emosi. Kedua motivation to contribute, yaitu adanya dorongan untuk memberikan sumbangan. Ketiga acceptance of responsibility, yaitu adanya penerimaan tanggung jawab.
Berdasarkan rumusan di atas, maka partisipasi masyarakat menjadi penting dalam setiap tahapan pembangunan. Diana Conyers seperti dikutip Huraerah (2008 : 104) menyatakan ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat yang sangat penting. Pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. Satu-satunya cara agar berbagai informasi diperoleh hanyalah dengan jalan melibatkan masyarakat setempat secara langsung dalam proses perencanaan. Kedua, bahwa masyarakat akan lebih mempercayai program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses perencanaan dan persiapannya. Ketiga, yang mendorong adanya partisipasi umum di banyak negara, karena timbul anggapan merupakan suatu hak demokrasi jika masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Hal ini selaras dengan konsep “men-centered development” dimana pembangunan dipusatkan kepada kepentingan manusia, yaitu jenis pembangunan yang lebih diarahkan demi perbaikan nasib manusia dan tidak sekedar sebagai alat pembangunan itu sendiri.
Pengalaman keberhasilan partisipasi masyarakat dalam pemetaan dan perencanaan kemiskinan di Bandar Lampung menurut Soegijoko (2005) dalam Huraerah (2008) dikarenakan adanya : Pertama, inisiatif yang berasal dari pemerintah daerah setempat dan didukung pula oleh masyarakat memudahkan pelaksanaan partisipasi. Kedua, seringnya melakukan komunikasi dengan berbagai pihak terutama untuk mencapai kesepakatan/consensus. Ketiga, perlunya sosialisasi ide awal, untuk membuka komunikasi dan melihat tanggapan/reaksi masyarakat. Keempat, keberhasilan dan keberlanjutan partisipasi dipengaruhi oleh : (a). Tempat, waktu, dan orang yang tepat. (b) Kesiapan materi dan kesiapan sumber daya manusia (masyarakat, fasilitator, termasuk pemerintah). (c) Dukungan dan komitmen pemerintah.
Keberhasilan partisipasi dalam program pembangunan di Bandar Lampung tersebut bisa juga tercapai di Kota Bandung. Kota Bandung sebagai salah satu kota tujuan pendidikan memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dan memiliki kapabilitas untuk mengatasi permasalahan pembangunan yang ada di Kota Bandung. Tentu saja hal ini terjadi jika ruang partisipasi dibuka lebar bagi seluruh komponen masyarakat. Memang selama ini pada perencanaan pembangunan sebagian masyarakat (aparat kewilayahan) dilibatkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan untuk merencanakan program pembangunan mendatang, namun hal ini dirasa belum optimal. Hal ini dibuktikan dengan bertambahnya usia, masih banyak permasalahan yang dirasakan masyarakat di kota bermartabat ini.
Partisipasi Mengatasi Kemacetan
Permasalahan yang dirasakan hampir semua masyarakat Kota Bandung beberapa waktu terakhir adalah masalah kemacetan. Kemacetan terjadi di mana-mana, terjadi hampir di semua ruas jalan Kota Bandung. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi hal ini, namun setiap hari kemacetan dirasa semakin meningkat saja. Kemacetan yang erat kaitannya dengan masalah angkutan, transportasi, dan kondisi infrastruktur kota, masih menjadi salah satu permasalahan kota, walaupun LPE sektor angkutan cukup tinggi dan Kota Bandung pernah mendapat penghargaan terkait penanganan masalah angkutan masyarakat. Beberapa waktu lalu Walikota Bandung mendapat penghargaan Wahana Tata Nugraha 2010 kategori angkutan untuk kota metropolitan. Penghargaan ini diberikan setelah beroperasinya angkutan umum massal Trans Metro Bandung (TMB) sejak tahun 2010 lalu.
Penghargaan yang diterima Kota Bandung dalam bidang transportasi tahun ini kiranya perlu dijadikan momentum untuk mengoptimalkan sarana angkutan missal dalam mengatasi kemacetan di Kota Bandung. Memang tidak mudah, karena yang perlu dibangun bukan hanya sarana fisik seperti shelter-shelter TMB, namun budaya masyarakat. Budaya masyarakat untuk naik dan turun dari kendaraan umum pada tempat yang telah ditentukan. Budaya naik dan turun seenaknya, angkutan kota (angkot) yang ngetem di sembarang tempat, bis damri yang berhenti di sembarang tempat (bukan di halte) ditengarai sebagai faktor pemicu kemacetan di Kota Bandung, di samping pengendara angkutan pribadi lainnya yang tidak tertib di jalan raya.
Optimalisasi sarana angkutan massal tidak hanya pada TMB, namun juga bisa dilakukan pada sarana lainnya, seperti bis damri dan kereta api. Memperbanyak armada dan halte bis damri dan membudayakannya untuk menaikkan dan menurunkan penumpang hanya di halte sebagaimana TMB sedikit banyak bisa bermanfaat mengatasi kemacetan karena daya tampungnya lebih banyak. Memperbanyak rangkaian kereta api lokal dan membangun lebih banyak stasiun kecil kereta api sedikit banyak bisa mengurai kemacetan di beberapa ruas jalan di Kota Bandung. Misalnya saja di setiap persimpangan rel kereta api dengan jalan besar dibangun stasiun kecil, seperti halnya dilakukan di Jakarta dengan jalur kereta api Bogor – Jakarta dan Bekasi –Jakarta. Dua hal tersebut hanyalah ide sederhana dari masyarakat yang masih awam akan masalah transportasi dan perencanaan wilayah.
Kota Bandung memiliki banyak ahli transportasi dan ahli perencanaan wilayah. Di Kota Bandung juga terdapat berbagai universitas yang berkompeten dalam hal ini. Dalam momentum ulang tahun Kota Bandung kiranya seluruh komponen masyarakat yang memiliki kompetensi dan kapabilitas perlu “diajak” untuk berpartisipasi dalam mengatasi permasalahan Kota Bandung, seperti mengatasi kemacetan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) selaku stakeholder yang berwenang dalam menyusun perencanaan pembangunan di Kota Bandung sudah saatnya “mengajak” seluruh komponen masyarakat dalam merencanakan pembangunan, mengatasi permasalahannya. Karena sekali lagi, tanpa adanya partisipasi masyarakat setiap program yang dijalankan hasilnya tidak akan optimal, dalam hal ini partisipasi perlu dilakukan sejak perencanaan dan persiapan. Untuk menampung partisipasi masyarakat, bisa melalui wadah “sayembara”, seperti halnya pernah dilakukan ketika menentukan logo ulang tahun Kota Bandung ke-200. Mungkin “sayembara mengatasi kemacetan di Kota Bandung” perlu dilakukan, agar seluruh komponen masyarakat bisa memberikan reaksi, tanggapan, ide maupun rencananya dengan menguraikan permasalahan dan kebutuhan-kebutuhannya terkait masalah kemacetan di Kota Bandung. Masyarakat bisa berpartisipasi mengatasi kemacetan, bukan berpartisipasi menimbulkan kemacetan. Sehingga pada akhirnya, kita, selaku masyarakat Kota Bandung bisa memiliki akses dan ruang untuk berpartisipasi dalam mengatasi permasalahan kota. Dengan kemampuan, keterampilan, keahlian, dan kewenangannya masing-masing semua berpartisi aktif dalam pembangunan. Di ulang tahun ke-201, masyarakat berpartisipasi aktif membangun Kota Bandung.***
http://epaper.pikiran-rakyat.com/-jumat-23-september-2011
Jumat, 15 Juli 2011
MENGEJAR TARGET MDGs PASCA SENSUS PENDUDUK 2010
Oleh :
Isti Larasati Widiastuty
ABSTRACT
ISTI LARASATI WIDIASTUTY. Pursuing of MDGs Targets After 2010 Indonesian Population Census.
Millenium Development Goals is global agreement reached by the Heads of State and representatives from 189 countries to improve the welfare of the global community which focused to against poverty and increase the quality of human life. In 2010 there are three kind of Indonesian MDGs status achievement : (1) has already achieved, (2) will be achieve at 2015, (3) hard to achieve and need special attention. MDGs has women faces so the programs must be create an target to poor women household. Data and indicators needed to accelerate the achievement the development goals. 2010 Indonesian Population Census(SP2010) provides any kind of data, variable and indicators which has divided by gender, can be used in planning, implementation, and evaluate the development. SP2010 also provides sampling frame base on household.
Keywords : MDGs, Gender, 2010 Indonesian Census (SP2010)
BAB I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
MDGs. Millenium Development Goals atau Tujuan Pembangunan Milenium merupakan suatu hal yang sudah tidak asing dalam era pembangunan saat ini. MDGs merupakan suatu pembaruan kesepakatan global dalam mencapai tujuan pembangunan, yaitu memerangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup manusia. MDGs yang ditetapkan oleh PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) di New York pada bulan September tahun 2000, dihadiri oleh 189 negara anggota PBB, termasuk Indonesia. Setelah ditandatanganinya deklarasi milenium pada saat itu, seluruh anggota PBB bertekad dan berkomitmen untuk mempercepat pembangunan manusia dan memerangi kemiskinan melalui delapan target MDGs.
Sidang tingkat tinggi ke-65 yang diselenggarakan di kantor PBB New York pada tanggal 20 – 22 September 2010 lalu membahas mengenai capaian target MDGs. Pertemuan membahas pengalaman sukses dalam pencapaian target-target MDGs, kendala yang dihadapi, rencana dan strategi akselerasi pencapaian MDGs ke depan, serta dukungan peningkatan pembiayaan dan kerjasama antar negara. Laporan MDGs Indonesia tahun 2010 menyatakan bahwa dalam pencapaian target-target MDGs Indonesia sudah on the track seperti halnya target MDGs yang disepakati (Susilo, Wahyu. 2010 : kolom 3).
Delapan target MDGs yang disepakati untuk meningkatkan kualitas hidup manusia adalah : (1) memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrem, (2) mewujudkan pendidikan dasar bagi semua, (3) mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, (4) menurunkan angka kematian anak, (5) meningkatkan kesehatan ibu, (6) memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya, (7) memastikan kelestarian lingkungan, dan (8) mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan (Bappenas. 2007).
Sebetulnya delapan target MDGs tersebut tidak jauh berbeda dengan target-target pembangunan sebelumnya, dimana hampir seluruh target pembangunan pada akhirnya adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Hal baru dalam MDGs adalah adanya suatu target yang konkrit dan terukur (bersifat kuantitatif) sebagai indikator pencapaian dari delapan target yang ingin dicapai tersebut ( Effendi, Sofyan. 2004:325).
Jika kita cermati antara target yang satu dengan target lainnya saling terkait satu sama lain. Hal ini menunjukkan bahwa setiap bidang dan target MDGs sama pentingnya untuk dapat meningkatkan kualitas hidup manusia. Untuk mencapai kedelapan target tersebut perlu dilakukan program pencapaian dengan tepat, baik dari sisi jenis program maupun sasaran program. Ketepatan jenis dan sasaran program dapat terlaksana apabila stakeholders memiliki data yang akurat.
Maka dari itu yang tidak kalah penting dalam mencapai delapan target MDGs adalah ketersediaan data. Tanpa adanya data yang reliable, relevan, valid, dan up to date, rasanya target MDGs tersebut hanya akan menjadi angan-angan semata. Dalam mencapai target MDGs data memegang peranan penting, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi dari kegiatan dan program yang dilaksanakan untuk mencapai target.
Sensus Penduduk 2010 (SP2010) yang dilaksanakan pada bulan Mei 2010 lalu merupakan salah satu sumber data di Indonesia yang lengkap dan komprehensif, karena dapat menyajikan data hingga small area statistic. Terdapat 43 (empat puluh tiga) variabel yang ditanyakan kepada masyarakat dalam SP2010, oleh karenanya data yang dihasilkan relatif lengkap. Dengan demikian kiranya perlu untuk dilakukan kajian bagaimana data yang dihasilkan dari SP2010 dapat menjawab tantangan dari target MDGs yaitu tersedianya data indikator dan statistik MDGs sampai wilayah terkecil.
1.2 Identifikasi Permasalahan
Pencapaian target-target MDGs tidak dapat dilakukan secara parsial, dikarenakan antara target yang satu dengan target lainnya memiliki saling keterkaitan. Pemberantasan kemiskinan dan kelaparan ekstrem tidak akan lepas dari upaya mewujudkan pendidikan dasar bagi semua, karena kecenderungannya dengan pendidikan akan memberikan peluang yang lebih besar bagi seseorang untuk mendapatkan pekerjaan, adanya pekerjaan maka setidaknya masyarakat akan lebih memiliki akses untuk melawan kemiskinan dan kelaparan. Maka pemecahan permasalahan yang terkait dengan upaya pencapaian target MDGs harus dilakukan secara simultan dan lintas bidang.
Satu hal yang dapat dicermati dari target-target MDGs adalah bahwa MDGs berwajah perempuan (MDGs has women faces). MDGs boleh disebutkan berwajah perempuan karena setiap bidang terkait erat dengan kehidupan perempuan (Effendi, Sofyan. 2004 : 327). Perempuan sangat erat dengan kemiskinan, beberapa penelitian terdahulu menyatakan bahwa kemiskinan berwajah perempuan (poverty has women faces). Perempuan juga erat kaitannya dengan pendidikan rendah, buta huruf, status kesehatan rendah, kurang gizi, mengidap penyakit menular yang sering dialami tanpa kesalahannya sendiri, diskriminasi, marjinalisasi, dan biasanya perempuan menanggung beban dari turunnya fungsi lingkungan hidup sebagai dampak dari air kotor dan sanitasi yang buruk. Oleh karena itu target MDGs ketiga, keempat, dan kelima secara langsung perempuan menjadi target utama, walaupun target lainnya tidak lepas dari perempuan.
Program pemberantasan kemiskinan, buta huruf, gizi buruk, penyakit menular, dan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target MDGs sudah saatnya melibatkan laki-laki dan perempuan di dalamnya. Tentu saja, dalam perencanaan dan pelaksanaannya, yaitu sasaran program harus sudah terpilah antara perempuan dan laki-laki dikarenakan kondisi yang berbeda antara keduanya. Ketersediaan data terpilah gender (data responsif gender) masih relatif kurang dengan cakupan sampai wilayah terkecil (small area statistic) dan referensi waktu yang rutin secara tahunan. Oleh karena itu permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah :
1. Bagaimanakah kondisi pencapaian target-target MDGs Indonesia tahun 2010?
2. Sejauh mana Sensus Penduduk 2010 memberikan ketersediaan data terpilah gender bagi pencapaian target MDGs 2015?
1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Menjelaskan kondisi pencapaian target-target MDGs Indonesia tahun 2010.
2. Menjelaskan sejauh mana Sensus Penduduk 2010 menyediakan data terpilah gender bagi pencapaian target MDGs 2015.
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 MDGs
MDGs atau Tujuan Pembangunan Milenium adalah delapan tujuan yang diupayakan untuk dicapai pada tahun 2015 merupakan tantangan tantangan utama dalam pembangunan diseluruh dunia. Tantangan-tantangan ini sendiri diambil dari seluruh tindakan dan target yang dijabarkan dalam Deklarasi Milenium yang diadopsi oleh 189 negara dan ditandatangani oleh 147 kepala pemerintahan dan kepala negara pada saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium di New York pada bulan September 2000 (Wikipedia).
2.2 Target MDGs
Target pertama memerangi kemiskinan dan kelaparan ekstrem. Target ini memiliki ukuran yang jelas, dimana pada tahun 2015 harus mampu menurunkan proporsi jumlah penduduk miskin menjadi setengahnya antara tahun 1990 - 2015. Jumlah penduduk miskin pada tahun 1990 mencapai 15,10% dari total penduduk Indonesia, maka target yang harus dicapai pada tahun 2015 adalah mengurangi proporsi jumlah penduduk miskin menjadi 7,55% (Bappenas. 2007).
Target kedua adalah mencapai pendidikan dasar bagi semua, yaitu memastikan pada tahun 2015 semua anak laki-laki dan perempuan telah menyelesaikan pendidikan dasarnya. Baik anak laki-laki maupun anak perempuan memiliki akses yang sama untuk mengenyam pendidikan, ditargetkan tahun 2015 pendidikan dasar dan tahun berikutnya untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
Target ketiga adalah memajukan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan dengan cara menghapus kesenjangan gender dalam pendidikan dasar dan menengah, jika mungkin telah terjadi setelah tahun 2005 dan pada tahun 2015 telah terjadi pada semua tingkatan pendidikan. Indikator persentase anak perempuan di jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMU ditargetkan mencapai 100 persen pada tahun 2015.
Target keempat adalah menurunkan angka kematian anak (1 – 5 tahun) sebesar 2/3 antara tahun 1990 - 2015. Jika pada tahun 1990 angka kematian anak sebanyak 81 anak dari 1000 kelahiran maka pada tahun 2015 ditargetkan hanya 32 kematian dari 1000 penduduk.
Target kelima adalah meningkatkan kesehatan ibu dengan cara menurunkan rasio angka kematian ibu sebesar 3/4 antara tahun 1990 – 2015. Jika angka kematian ibu pada tahun 1990 adalah 390 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup maka pada tahun 2015 ditargetkan hanya sebanyak 102 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup.
Target keenam adalah memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya dengan cara menghentikan penyebarannya pada tahun 2015. Prevalensi penderita penyakit HIV/AIDS dari tahun 1990 menunjukkan adanya peningkatan, perlu kerja keras untuk mengatasi masalah ini.
Target ketujuh adalah memastikan kelestarian lingkungan dengan memadukan prinsip-prinsip pembangunan lingkungan yang berkelanjutan ke dalam kebijakan dan program pemerintah. Target ini juga memastikan bahwa pada tahun 2015 telah tercapai penurunan separuh dari penduduk yang tidak memiliki akses terhadap air bersih dan sanitasi yang aman, serta pada tahun 2020 telah terjadi perbaikan signifikan bagi setidaknya 100 juta penghuni kawasan kumuh.
Target MDGs kedelapan yaitu mengembangkan kemitraan global untuk keperluan pembangunan terkait dengan kerjasama internasional, yaitu menelaah isu-isu seperti perdagangan, bantuan dan utang internasional. Sebagian besar target ini ditujukan bagi Negara maju untuk membantu Negara miskin dalam mencapai target MDGs lainnya.
2.3 Kemiskinan
Bappenas (2004) dalam BPS (2009:11) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan bermartabat. Hak-hak dasar tersebut antara lain : (1) terpenuhinya kebutuhan pangan, (2) kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, (3) rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, (4) hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik.
2.4 Ukuran Kemiskinan
Dalam pencapaian target MDGs Bank Dunia menetapkan garis kemiskinan dengan kategori pendapatan per kapita 1 dollar Amerika (USD 1) dalam bentuk satuan Paritas Daya Beli per kapita per hari (Purchasing Power Parity/PPP). BPS (2005a:12) menyatakan bahwa untuk Indonesia, garis kemiskinan didekati dengan pengeluaran minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilokalori per kapita per bulan ditambah pengeluaran minimum bukan makanan (perumahan dan fasilitasnya, sandang, kesehatan, pendidikan, transpor dan barang-barang lainnya).
2.5 Pendidikan Dasar
Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang berperan meningkatkan kualitas hidup (BPS, 2005c). Suryadi (1997) dalam BPS (2005b) menyatakan bahwa pendidikan merupakan salah satu bentuk kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Pendidikan dasar adalah pendidikan Sekolah Dasar atau setara.
2.6 Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar
APM menunjukkan proporsi anak sekolah pada kelompok umur tertentu yang bersekolah di pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya (BPS, 2005c). Adapun APM SD adalah persentase penduduk berumur 7 – 12 tahun yang bersekolah di SD.
2.7 Kesetaraan Gender
Mosse (2002:3) mendefinisikan gender sebagai perangkat peran yang menunjukkan kepada orang lain (masyarakat) mengenai sifat-sifat yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Adapun kesetaraan gender merupakan persamaan kondisi dan status antara laki-laki dan perempuan sehingga tidak seorang pun yang terabaikan kesempatan dan hak asasinya. Artinya, laki-laki dan perempuan tidak dibedakan karena jenis kelaminnya, sebaliknya laki-laki dan perempuan diberi kesempatan untuk maju dan berkembang secara sama, tidak ada jenis kelamin yang lebih utama atau diprioritaskan (Hanifah, 2001).
2.8 Data
Data merupakan informasi-informasi yang mendukung dalam perencanaan, proses, dan evaluasi pembangunan. Pada tahap perencanaan, data mampu mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Data terpilah gender adalah data yang sudah terspesifikasi antara laki-laki dan perempuan.
BAB III METODOLOGI
3.1 Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini adalah berbagai publikasi hasil Sementara Sensus Penduduk 2010, Survei Sosial Ekonomi Modul Panel 2010, Tabel Indikator Pendidikan, Perkembangan Berbagai Indikator Sosial Ekonomi, serta beberapa publikasi resmi lainnya yang mendukung.
3.2 Metode Analisis
Metode analisis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan permasalahan yang terkait dengan capaian target MDGs dan indikator-indikator yang bisa dihasilkan dari SP2010.
BAB IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Data memegang peranan sedemikian pentingnya, namun kadangkala ketersediaannya sangat kurang. Namun demikian, perlu upaya dari berbagai pihak agar data tersedia tepat waktu dan ketersediaannya bersifat series agar capaian indikator MDGs dapat termonitor dari waktu ke waktu.
4.1 Capaian MDGs Tahun 2010
Berdasarkan hasil dari Kongres Tingkat Tinggi (KTT) PBB pada tanggal 20 – 22 September 2010 lalu, Menteri Luar Negeri Indonesia Martin Natalegawa menyebutkan bahwa capaian MDGs Indonesia sudah on the track (Susilo, Wahyu. 2010:kolom 3). Artinya, secara umum capaian target MDGs Indonesia sudah menuju target yang ditetapkan. Jika dilihat hasil Laporan MDGs Indonesia tahun 2010, terdapat tiga jenis capaian MDGs Indonesia, yaitu : (1) target sudah tercapai, (2) target akan tercapai pada tahun 2015, dan (3) target sulit untuk tercapai.
Target pertama memerangi kemiskinan dan kelaparan ekstrem menunjukkan adanya upaya pencapaian target. Pada bulan Maret 2010 tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai 13,33 %, atau sekitar 5,78% lagi menuju target pada tahun 2015 (BPS, 2010)1. Kiranya mengejar target untuk menurunkan setengah dari proporsi penduduk miskin pada 2015 memerlukan kerja keras dari seluruh komponen bangsa, baik stakeholders (pemangku kebijakan) maupun masyarakat.
Untuk mencapai pendidikan dasar bagi semua, yaitu memastikan semua anak laki-laki dan perempuan telah menyelesaikan pendidikan dasar. Data tersedia hasil Sensus, Survei (Susenas), maupun dari SKPD terkait (Departemen Pendidikan Nasional) yaitu data angka partisipasi sekolah dasar yang sudah terpilah laki-laki dan perempuan. Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan dasar (SD) tahun 2009 mencapai 95,23%, yang berarti masih kurang sekitar 4,77% dari target 100,00% pada tahun 2015. Angka Melek Huruf (AMH) juga menunjukkan adanya peningkatan. Jika dilihat berdasarkan capaian indikator-indikator pendidikan pada tahun 2010 ini maka target pendidikan dasar untuk semua dapat tercapai pada tahun 2015. Namun yang perlu diperhatikan lebih lanjut oleh stakeholders adalah tidak hanya tingkat partisipasi sekolah melainkan juga kualitas dari pendidikan yang diterima oleh masyarakat.
Target ketiga memajukan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan jika dilihat dari indikator adanya persamaan hak antara anak laki-laki dan perempuan dalam pendidikan dasar, menengah, dan tinggi (ditunjukkan dengan proporsi perempuan terhadap laki-laki di SD, SMP, SMU, dan Perguruan Tinggi) maka target ini tecapai pada tahun 2015, bahkan untuk pendidikan SMP dan perguruan tinggi sudah tercapai di tahun 2010. Kondisi ini menunjukkan tidak adanya perbedaan perlakuan bagi seseorang untuk mengenyam jenjang pendidikan, kondisi partiarkhi yang menyatakan bahwa laki-laki memiliki hak yang lebih (dominan) dari perempuan tidak terlihat dari indikator ini. Namun untuk kedua indikator yang lain, yaitu proporsi perempuan yang menduduki kursi di DPR dan kontribusi tenaga kerja perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian masih relatif rendah persentasenya walaupun menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 1990.
Target keempat menurunkan angka kematian anak jika dilihat dari tabel 1 di atas menunjukkan adanya peningkatan kinerja, walaupun untuk mencapai target di tahun 2015 relatif sulit. Kondisi ini perlu mendapat perhatian dari semua pihak, perlu upaya keras melalui program terutama yang berkaitan dengan peningkatan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan. Di samping itu, ketersediaan data untuk indikator ini lag nya cukup tinggi. Diupayakan ke depannya tersedia data series yang referensi waktunya rutin tahunan sehingga program yang dilaksanakan berdasarkan pada data yang up to date.
Sama halnya dengan angka kematian anak, angka kematian ibu juga sepertinya cukup sulit mencapai target. Target pada tahun 2015 adalah 102 kematian per 100.000 kelahiran hidup, pada tahun 2007 baru mencapai 228 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Kondisi ini menunjukkan tingkat kesehatan ibu masih relatif rendah, perlu upaya keras untuk mengejar target. Program lebih difokuskan kepada peningkatan akses dari perempuan untuk menikmati fasilitas kesehatan, terutama bagi perempuan miskin yang cenderung mengalami kesulitan untuk mengakses berbagai fasilitas kehidupan.
Target keenam yaitu memerangi HIV/AIDS, penyakit malaria dan menular lainnya menunjukkan prevalensi yang mengalami peningkatan setiap tahunnya khususnya untuk penderita HIV/AIDS. Jika dulu mengungkap kejadian HIV/AIDS adalah hal tabu bagi masyarakat, saat ini kondisinya sudah sedikit berbeda, dimana sedikit banyak sudah ada keterbukaan untuk melaporkan kejadian ini ke tenaga kesehatan, walaupun data penderita HIV/AIDS ibaratnya masih berupa “fenomena gunung es”. Artinya data yang terungkap baru berdasarkan laporan saja, belum mengungkap jumlah dan permasalahan secara pasti. Kondisi di Indonesia menunjukkan prevalensi peningkatan penderita HIV/AIDS terutama dari kelompok rentan pengguna narkoba suntik. Adapun indikator lainnya menunjukkan bahwa prevalensi penderita penyakit malaria dan tuberkulosis mengalami penurunan.
Adapun target ketujuh menjamin kelestarian lingkungan capaian Indonesia yang sulit dicapai adalah adanya perluasan daerah tutupan hutan. Kondisinya menunjukkan bahwa setiap tahunnya luas tutupan hutan di Indonesia mengalami penurunan. Indikator lainnya yaitu proporsi masyarakat yang mengakses air bersih melalui saluran air bersih perpipaan mengalami peningkatan setiap tahunnya walaupun masih jauh dari target pada tahun 2015. Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan pun mengalami penurunan dari tahun 1990, walaupun masih harus menurunkan setengahnya untuk mencapai target 2015, dimana pada tahun ini baru mencapai 12,12% dari target sebesar 6%.
Capaian target MDGs terakhir Indonesia yang ditunjukkan dengan rasio ekspor dan impor terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mengalami penurunan dari tahun 1990, dimana pada tahun ini proporsinya mencapai 39,50%. Rasio ini ditargetkan mengalami peningkatan dari capaian pada tahun 1990, karena rasio ekspor dan impor yang tinggi menunjukkan adanya keterbukaan perekonomian antara Indonesia dengan negara lain, dengan bentuk jalinan kemitraan global dengan negara luar untuk pembangunan.
Jika kita amati hasil laporan MDGs Indonesia masih ada beberapa indikator yang referensi waktunya mengalami lag yang cukup besar. Oleh karena itu adanya target yang terukur secara kuantitatif memang menjadikan pencapaian target MDGs sebagai tantangan bagi semua pihak, terutama kaitannya dengan ketersediaan data. Data yang ada seringkali masih bersifat nasional tidak tersedia untuk level wilayah yang lebih kecil (small area statistics) dan bersifat netral gender (tidak memilah laki-laki dan perempuan). Ketersediaan data terpilah gender hingga small area statistics memegang peranan penting dalam mengejar ketertinggalan target MDGs, karena jika diamati hampir seluruh target MDGs berkaitan erat dengan kehidupan perempuan. Dengan data ini sasaran program dapat difokuskan untuk perempuan dan laki-laki sehingga lebih tepat mengingat masalah serta kebutuhan perempuan dan laki-laki di setiap wilayah memiliki perbedaan.
4.2 Ketersediaan Data Hasil SP 2010
Hasil SP2010 diantaranya adalah tersedianya data dasar kependudukan sebagai basis data kependudukan yang bermanfaat bagi pembangunan. Data dasar yang dihasilkan mencakup sampai wilayah area terkecil. Data dasar yang dihasilkan dari SP2010 dapat digunakan sebagai basis data dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program terkait dengan upaya percepatan pencapaian target-target MDGs. Data yang dihasilkan pun sudah terpilah gender, yaitu memilah antara laki-laki dan perempuan. Beberapa variabel dan indikator yang dihasilkan dari SP2010, diantaranya yaitu :
Isti Larasati Widiastuty
ABSTRACT
ISTI LARASATI WIDIASTUTY. Pursuing of MDGs Targets After 2010 Indonesian Population Census.
Millenium Development Goals is global agreement reached by the Heads of State and representatives from 189 countries to improve the welfare of the global community which focused to against poverty and increase the quality of human life. In 2010 there are three kind of Indonesian MDGs status achievement : (1) has already achieved, (2) will be achieve at 2015, (3) hard to achieve and need special attention. MDGs has women faces so the programs must be create an target to poor women household. Data and indicators needed to accelerate the achievement the development goals. 2010 Indonesian Population Census(SP2010) provides any kind of data, variable and indicators which has divided by gender, can be used in planning, implementation, and evaluate the development. SP2010 also provides sampling frame base on household.
Keywords : MDGs, Gender, 2010 Indonesian Census (SP2010)
BAB I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
MDGs. Millenium Development Goals atau Tujuan Pembangunan Milenium merupakan suatu hal yang sudah tidak asing dalam era pembangunan saat ini. MDGs merupakan suatu pembaruan kesepakatan global dalam mencapai tujuan pembangunan, yaitu memerangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup manusia. MDGs yang ditetapkan oleh PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) di New York pada bulan September tahun 2000, dihadiri oleh 189 negara anggota PBB, termasuk Indonesia. Setelah ditandatanganinya deklarasi milenium pada saat itu, seluruh anggota PBB bertekad dan berkomitmen untuk mempercepat pembangunan manusia dan memerangi kemiskinan melalui delapan target MDGs.
Sidang tingkat tinggi ke-65 yang diselenggarakan di kantor PBB New York pada tanggal 20 – 22 September 2010 lalu membahas mengenai capaian target MDGs. Pertemuan membahas pengalaman sukses dalam pencapaian target-target MDGs, kendala yang dihadapi, rencana dan strategi akselerasi pencapaian MDGs ke depan, serta dukungan peningkatan pembiayaan dan kerjasama antar negara. Laporan MDGs Indonesia tahun 2010 menyatakan bahwa dalam pencapaian target-target MDGs Indonesia sudah on the track seperti halnya target MDGs yang disepakati (Susilo, Wahyu. 2010 : kolom 3).
Delapan target MDGs yang disepakati untuk meningkatkan kualitas hidup manusia adalah : (1) memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrem, (2) mewujudkan pendidikan dasar bagi semua, (3) mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, (4) menurunkan angka kematian anak, (5) meningkatkan kesehatan ibu, (6) memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya, (7) memastikan kelestarian lingkungan, dan (8) mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan (Bappenas. 2007).
Sebetulnya delapan target MDGs tersebut tidak jauh berbeda dengan target-target pembangunan sebelumnya, dimana hampir seluruh target pembangunan pada akhirnya adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Hal baru dalam MDGs adalah adanya suatu target yang konkrit dan terukur (bersifat kuantitatif) sebagai indikator pencapaian dari delapan target yang ingin dicapai tersebut ( Effendi, Sofyan. 2004:325).
Jika kita cermati antara target yang satu dengan target lainnya saling terkait satu sama lain. Hal ini menunjukkan bahwa setiap bidang dan target MDGs sama pentingnya untuk dapat meningkatkan kualitas hidup manusia. Untuk mencapai kedelapan target tersebut perlu dilakukan program pencapaian dengan tepat, baik dari sisi jenis program maupun sasaran program. Ketepatan jenis dan sasaran program dapat terlaksana apabila stakeholders memiliki data yang akurat.
Maka dari itu yang tidak kalah penting dalam mencapai delapan target MDGs adalah ketersediaan data. Tanpa adanya data yang reliable, relevan, valid, dan up to date, rasanya target MDGs tersebut hanya akan menjadi angan-angan semata. Dalam mencapai target MDGs data memegang peranan penting, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi dari kegiatan dan program yang dilaksanakan untuk mencapai target.
Sensus Penduduk 2010 (SP2010) yang dilaksanakan pada bulan Mei 2010 lalu merupakan salah satu sumber data di Indonesia yang lengkap dan komprehensif, karena dapat menyajikan data hingga small area statistic. Terdapat 43 (empat puluh tiga) variabel yang ditanyakan kepada masyarakat dalam SP2010, oleh karenanya data yang dihasilkan relatif lengkap. Dengan demikian kiranya perlu untuk dilakukan kajian bagaimana data yang dihasilkan dari SP2010 dapat menjawab tantangan dari target MDGs yaitu tersedianya data indikator dan statistik MDGs sampai wilayah terkecil.
1.2 Identifikasi Permasalahan
Pencapaian target-target MDGs tidak dapat dilakukan secara parsial, dikarenakan antara target yang satu dengan target lainnya memiliki saling keterkaitan. Pemberantasan kemiskinan dan kelaparan ekstrem tidak akan lepas dari upaya mewujudkan pendidikan dasar bagi semua, karena kecenderungannya dengan pendidikan akan memberikan peluang yang lebih besar bagi seseorang untuk mendapatkan pekerjaan, adanya pekerjaan maka setidaknya masyarakat akan lebih memiliki akses untuk melawan kemiskinan dan kelaparan. Maka pemecahan permasalahan yang terkait dengan upaya pencapaian target MDGs harus dilakukan secara simultan dan lintas bidang.
Satu hal yang dapat dicermati dari target-target MDGs adalah bahwa MDGs berwajah perempuan (MDGs has women faces). MDGs boleh disebutkan berwajah perempuan karena setiap bidang terkait erat dengan kehidupan perempuan (Effendi, Sofyan. 2004 : 327). Perempuan sangat erat dengan kemiskinan, beberapa penelitian terdahulu menyatakan bahwa kemiskinan berwajah perempuan (poverty has women faces). Perempuan juga erat kaitannya dengan pendidikan rendah, buta huruf, status kesehatan rendah, kurang gizi, mengidap penyakit menular yang sering dialami tanpa kesalahannya sendiri, diskriminasi, marjinalisasi, dan biasanya perempuan menanggung beban dari turunnya fungsi lingkungan hidup sebagai dampak dari air kotor dan sanitasi yang buruk. Oleh karena itu target MDGs ketiga, keempat, dan kelima secara langsung perempuan menjadi target utama, walaupun target lainnya tidak lepas dari perempuan.
Program pemberantasan kemiskinan, buta huruf, gizi buruk, penyakit menular, dan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target MDGs sudah saatnya melibatkan laki-laki dan perempuan di dalamnya. Tentu saja, dalam perencanaan dan pelaksanaannya, yaitu sasaran program harus sudah terpilah antara perempuan dan laki-laki dikarenakan kondisi yang berbeda antara keduanya. Ketersediaan data terpilah gender (data responsif gender) masih relatif kurang dengan cakupan sampai wilayah terkecil (small area statistic) dan referensi waktu yang rutin secara tahunan. Oleh karena itu permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah :
1. Bagaimanakah kondisi pencapaian target-target MDGs Indonesia tahun 2010?
2. Sejauh mana Sensus Penduduk 2010 memberikan ketersediaan data terpilah gender bagi pencapaian target MDGs 2015?
1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Menjelaskan kondisi pencapaian target-target MDGs Indonesia tahun 2010.
2. Menjelaskan sejauh mana Sensus Penduduk 2010 menyediakan data terpilah gender bagi pencapaian target MDGs 2015.
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 MDGs
MDGs atau Tujuan Pembangunan Milenium adalah delapan tujuan yang diupayakan untuk dicapai pada tahun 2015 merupakan tantangan tantangan utama dalam pembangunan diseluruh dunia. Tantangan-tantangan ini sendiri diambil dari seluruh tindakan dan target yang dijabarkan dalam Deklarasi Milenium yang diadopsi oleh 189 negara dan ditandatangani oleh 147 kepala pemerintahan dan kepala negara pada saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium di New York pada bulan September 2000 (Wikipedia).
2.2 Target MDGs
Target pertama memerangi kemiskinan dan kelaparan ekstrem. Target ini memiliki ukuran yang jelas, dimana pada tahun 2015 harus mampu menurunkan proporsi jumlah penduduk miskin menjadi setengahnya antara tahun 1990 - 2015. Jumlah penduduk miskin pada tahun 1990 mencapai 15,10% dari total penduduk Indonesia, maka target yang harus dicapai pada tahun 2015 adalah mengurangi proporsi jumlah penduduk miskin menjadi 7,55% (Bappenas. 2007).
Target kedua adalah mencapai pendidikan dasar bagi semua, yaitu memastikan pada tahun 2015 semua anak laki-laki dan perempuan telah menyelesaikan pendidikan dasarnya. Baik anak laki-laki maupun anak perempuan memiliki akses yang sama untuk mengenyam pendidikan, ditargetkan tahun 2015 pendidikan dasar dan tahun berikutnya untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
Target ketiga adalah memajukan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan dengan cara menghapus kesenjangan gender dalam pendidikan dasar dan menengah, jika mungkin telah terjadi setelah tahun 2005 dan pada tahun 2015 telah terjadi pada semua tingkatan pendidikan. Indikator persentase anak perempuan di jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMU ditargetkan mencapai 100 persen pada tahun 2015.
Target keempat adalah menurunkan angka kematian anak (1 – 5 tahun) sebesar 2/3 antara tahun 1990 - 2015. Jika pada tahun 1990 angka kematian anak sebanyak 81 anak dari 1000 kelahiran maka pada tahun 2015 ditargetkan hanya 32 kematian dari 1000 penduduk.
Target kelima adalah meningkatkan kesehatan ibu dengan cara menurunkan rasio angka kematian ibu sebesar 3/4 antara tahun 1990 – 2015. Jika angka kematian ibu pada tahun 1990 adalah 390 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup maka pada tahun 2015 ditargetkan hanya sebanyak 102 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup.
Target keenam adalah memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya dengan cara menghentikan penyebarannya pada tahun 2015. Prevalensi penderita penyakit HIV/AIDS dari tahun 1990 menunjukkan adanya peningkatan, perlu kerja keras untuk mengatasi masalah ini.
Target ketujuh adalah memastikan kelestarian lingkungan dengan memadukan prinsip-prinsip pembangunan lingkungan yang berkelanjutan ke dalam kebijakan dan program pemerintah. Target ini juga memastikan bahwa pada tahun 2015 telah tercapai penurunan separuh dari penduduk yang tidak memiliki akses terhadap air bersih dan sanitasi yang aman, serta pada tahun 2020 telah terjadi perbaikan signifikan bagi setidaknya 100 juta penghuni kawasan kumuh.
Target MDGs kedelapan yaitu mengembangkan kemitraan global untuk keperluan pembangunan terkait dengan kerjasama internasional, yaitu menelaah isu-isu seperti perdagangan, bantuan dan utang internasional. Sebagian besar target ini ditujukan bagi Negara maju untuk membantu Negara miskin dalam mencapai target MDGs lainnya.
2.3 Kemiskinan
Bappenas (2004) dalam BPS (2009:11) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan bermartabat. Hak-hak dasar tersebut antara lain : (1) terpenuhinya kebutuhan pangan, (2) kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, (3) rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, (4) hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik.
2.4 Ukuran Kemiskinan
Dalam pencapaian target MDGs Bank Dunia menetapkan garis kemiskinan dengan kategori pendapatan per kapita 1 dollar Amerika (USD 1) dalam bentuk satuan Paritas Daya Beli per kapita per hari (Purchasing Power Parity/PPP). BPS (2005a:12) menyatakan bahwa untuk Indonesia, garis kemiskinan didekati dengan pengeluaran minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilokalori per kapita per bulan ditambah pengeluaran minimum bukan makanan (perumahan dan fasilitasnya, sandang, kesehatan, pendidikan, transpor dan barang-barang lainnya).
2.5 Pendidikan Dasar
Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang berperan meningkatkan kualitas hidup (BPS, 2005c). Suryadi (1997) dalam BPS (2005b) menyatakan bahwa pendidikan merupakan salah satu bentuk kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Pendidikan dasar adalah pendidikan Sekolah Dasar atau setara.
2.6 Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar
APM menunjukkan proporsi anak sekolah pada kelompok umur tertentu yang bersekolah di pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya (BPS, 2005c). Adapun APM SD adalah persentase penduduk berumur 7 – 12 tahun yang bersekolah di SD.
2.7 Kesetaraan Gender
Mosse (2002:3) mendefinisikan gender sebagai perangkat peran yang menunjukkan kepada orang lain (masyarakat) mengenai sifat-sifat yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Adapun kesetaraan gender merupakan persamaan kondisi dan status antara laki-laki dan perempuan sehingga tidak seorang pun yang terabaikan kesempatan dan hak asasinya. Artinya, laki-laki dan perempuan tidak dibedakan karena jenis kelaminnya, sebaliknya laki-laki dan perempuan diberi kesempatan untuk maju dan berkembang secara sama, tidak ada jenis kelamin yang lebih utama atau diprioritaskan (Hanifah, 2001).
2.8 Data
Data merupakan informasi-informasi yang mendukung dalam perencanaan, proses, dan evaluasi pembangunan. Pada tahap perencanaan, data mampu mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Data terpilah gender adalah data yang sudah terspesifikasi antara laki-laki dan perempuan.
BAB III METODOLOGI
3.1 Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini adalah berbagai publikasi hasil Sementara Sensus Penduduk 2010, Survei Sosial Ekonomi Modul Panel 2010, Tabel Indikator Pendidikan, Perkembangan Berbagai Indikator Sosial Ekonomi, serta beberapa publikasi resmi lainnya yang mendukung.
3.2 Metode Analisis
Metode analisis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan permasalahan yang terkait dengan capaian target MDGs dan indikator-indikator yang bisa dihasilkan dari SP2010.
BAB IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Data memegang peranan sedemikian pentingnya, namun kadangkala ketersediaannya sangat kurang. Namun demikian, perlu upaya dari berbagai pihak agar data tersedia tepat waktu dan ketersediaannya bersifat series agar capaian indikator MDGs dapat termonitor dari waktu ke waktu.
4.1 Capaian MDGs Tahun 2010
Berdasarkan hasil dari Kongres Tingkat Tinggi (KTT) PBB pada tanggal 20 – 22 September 2010 lalu, Menteri Luar Negeri Indonesia Martin Natalegawa menyebutkan bahwa capaian MDGs Indonesia sudah on the track (Susilo, Wahyu. 2010:kolom 3). Artinya, secara umum capaian target MDGs Indonesia sudah menuju target yang ditetapkan. Jika dilihat hasil Laporan MDGs Indonesia tahun 2010, terdapat tiga jenis capaian MDGs Indonesia, yaitu : (1) target sudah tercapai, (2) target akan tercapai pada tahun 2015, dan (3) target sulit untuk tercapai.
Target pertama memerangi kemiskinan dan kelaparan ekstrem menunjukkan adanya upaya pencapaian target. Pada bulan Maret 2010 tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai 13,33 %, atau sekitar 5,78% lagi menuju target pada tahun 2015 (BPS, 2010)1. Kiranya mengejar target untuk menurunkan setengah dari proporsi penduduk miskin pada 2015 memerlukan kerja keras dari seluruh komponen bangsa, baik stakeholders (pemangku kebijakan) maupun masyarakat.
Untuk mencapai pendidikan dasar bagi semua, yaitu memastikan semua anak laki-laki dan perempuan telah menyelesaikan pendidikan dasar. Data tersedia hasil Sensus, Survei (Susenas), maupun dari SKPD terkait (Departemen Pendidikan Nasional) yaitu data angka partisipasi sekolah dasar yang sudah terpilah laki-laki dan perempuan. Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan dasar (SD) tahun 2009 mencapai 95,23%, yang berarti masih kurang sekitar 4,77% dari target 100,00% pada tahun 2015. Angka Melek Huruf (AMH) juga menunjukkan adanya peningkatan. Jika dilihat berdasarkan capaian indikator-indikator pendidikan pada tahun 2010 ini maka target pendidikan dasar untuk semua dapat tercapai pada tahun 2015. Namun yang perlu diperhatikan lebih lanjut oleh stakeholders adalah tidak hanya tingkat partisipasi sekolah melainkan juga kualitas dari pendidikan yang diterima oleh masyarakat.
Target ketiga memajukan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan jika dilihat dari indikator adanya persamaan hak antara anak laki-laki dan perempuan dalam pendidikan dasar, menengah, dan tinggi (ditunjukkan dengan proporsi perempuan terhadap laki-laki di SD, SMP, SMU, dan Perguruan Tinggi) maka target ini tecapai pada tahun 2015, bahkan untuk pendidikan SMP dan perguruan tinggi sudah tercapai di tahun 2010. Kondisi ini menunjukkan tidak adanya perbedaan perlakuan bagi seseorang untuk mengenyam jenjang pendidikan, kondisi partiarkhi yang menyatakan bahwa laki-laki memiliki hak yang lebih (dominan) dari perempuan tidak terlihat dari indikator ini. Namun untuk kedua indikator yang lain, yaitu proporsi perempuan yang menduduki kursi di DPR dan kontribusi tenaga kerja perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian masih relatif rendah persentasenya walaupun menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 1990.
Target keempat menurunkan angka kematian anak jika dilihat dari tabel 1 di atas menunjukkan adanya peningkatan kinerja, walaupun untuk mencapai target di tahun 2015 relatif sulit. Kondisi ini perlu mendapat perhatian dari semua pihak, perlu upaya keras melalui program terutama yang berkaitan dengan peningkatan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan. Di samping itu, ketersediaan data untuk indikator ini lag nya cukup tinggi. Diupayakan ke depannya tersedia data series yang referensi waktunya rutin tahunan sehingga program yang dilaksanakan berdasarkan pada data yang up to date.
Sama halnya dengan angka kematian anak, angka kematian ibu juga sepertinya cukup sulit mencapai target. Target pada tahun 2015 adalah 102 kematian per 100.000 kelahiran hidup, pada tahun 2007 baru mencapai 228 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Kondisi ini menunjukkan tingkat kesehatan ibu masih relatif rendah, perlu upaya keras untuk mengejar target. Program lebih difokuskan kepada peningkatan akses dari perempuan untuk menikmati fasilitas kesehatan, terutama bagi perempuan miskin yang cenderung mengalami kesulitan untuk mengakses berbagai fasilitas kehidupan.
Target keenam yaitu memerangi HIV/AIDS, penyakit malaria dan menular lainnya menunjukkan prevalensi yang mengalami peningkatan setiap tahunnya khususnya untuk penderita HIV/AIDS. Jika dulu mengungkap kejadian HIV/AIDS adalah hal tabu bagi masyarakat, saat ini kondisinya sudah sedikit berbeda, dimana sedikit banyak sudah ada keterbukaan untuk melaporkan kejadian ini ke tenaga kesehatan, walaupun data penderita HIV/AIDS ibaratnya masih berupa “fenomena gunung es”. Artinya data yang terungkap baru berdasarkan laporan saja, belum mengungkap jumlah dan permasalahan secara pasti. Kondisi di Indonesia menunjukkan prevalensi peningkatan penderita HIV/AIDS terutama dari kelompok rentan pengguna narkoba suntik. Adapun indikator lainnya menunjukkan bahwa prevalensi penderita penyakit malaria dan tuberkulosis mengalami penurunan.
Adapun target ketujuh menjamin kelestarian lingkungan capaian Indonesia yang sulit dicapai adalah adanya perluasan daerah tutupan hutan. Kondisinya menunjukkan bahwa setiap tahunnya luas tutupan hutan di Indonesia mengalami penurunan. Indikator lainnya yaitu proporsi masyarakat yang mengakses air bersih melalui saluran air bersih perpipaan mengalami peningkatan setiap tahunnya walaupun masih jauh dari target pada tahun 2015. Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan pun mengalami penurunan dari tahun 1990, walaupun masih harus menurunkan setengahnya untuk mencapai target 2015, dimana pada tahun ini baru mencapai 12,12% dari target sebesar 6%.
Capaian target MDGs terakhir Indonesia yang ditunjukkan dengan rasio ekspor dan impor terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mengalami penurunan dari tahun 1990, dimana pada tahun ini proporsinya mencapai 39,50%. Rasio ini ditargetkan mengalami peningkatan dari capaian pada tahun 1990, karena rasio ekspor dan impor yang tinggi menunjukkan adanya keterbukaan perekonomian antara Indonesia dengan negara lain, dengan bentuk jalinan kemitraan global dengan negara luar untuk pembangunan.
Jika kita amati hasil laporan MDGs Indonesia masih ada beberapa indikator yang referensi waktunya mengalami lag yang cukup besar. Oleh karena itu adanya target yang terukur secara kuantitatif memang menjadikan pencapaian target MDGs sebagai tantangan bagi semua pihak, terutama kaitannya dengan ketersediaan data. Data yang ada seringkali masih bersifat nasional tidak tersedia untuk level wilayah yang lebih kecil (small area statistics) dan bersifat netral gender (tidak memilah laki-laki dan perempuan). Ketersediaan data terpilah gender hingga small area statistics memegang peranan penting dalam mengejar ketertinggalan target MDGs, karena jika diamati hampir seluruh target MDGs berkaitan erat dengan kehidupan perempuan. Dengan data ini sasaran program dapat difokuskan untuk perempuan dan laki-laki sehingga lebih tepat mengingat masalah serta kebutuhan perempuan dan laki-laki di setiap wilayah memiliki perbedaan.
4.2 Ketersediaan Data Hasil SP 2010
Hasil SP2010 diantaranya adalah tersedianya data dasar kependudukan sebagai basis data kependudukan yang bermanfaat bagi pembangunan. Data dasar yang dihasilkan mencakup sampai wilayah area terkecil. Data dasar yang dihasilkan dari SP2010 dapat digunakan sebagai basis data dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program terkait dengan upaya percepatan pencapaian target-target MDGs. Data yang dihasilkan pun sudah terpilah gender, yaitu memilah antara laki-laki dan perempuan. Beberapa variabel dan indikator yang dihasilkan dari SP2010, diantaranya yaitu :
1 Penduduk by name Dirinci menurut jenis kelamin, penting ketika program ingin tepat sasaran pada perorangan
2 Penduduk by address Dirinci menurut jenis kelamin, penting ketika program ingin tepat sasaran pada perorangan
3 Kepala rumah tangga by name by address Dirinci menurut jenis kelamin, penting ketika program ditujukan kepada rumahtangga dengan kepala rumahtangga perempuan atau laki-laki
4 Penduduk menurut golongan umur atau umur tunggal Dirinci menurut jenis kelamin
5 Penduduk menurut agama Dirinci menurut jenis kelamin
6 Penduduk menurut tingkat kecacatan Dirinci menurut jenis kelamin
7 Penduduk menurut kewarganegaraan Dirinci menurut jenis kelamin
8 Penduduk menurut suku bangsa Dirinci menurut jenis kelamin
9 Penduduk menurut kejadian migrasi seumur hidup (life time migration) Dirinci menurut jenis kelamin
10 Penduduk menurut kejadian migrasi risen (lima tahun yang lalu) Dirinci menurut jenis kelamin
11 Penduduk menurut bahasa sehari-hari yang digunakan Dirinci menurut jenis kelamin
12 Penduduk menurut kemampuan berbahasa Indonesia Dirinci menurut jenis kelamin
13 Penduduk menurut status sekolah Dirinci menurut jenis kelamin
14 Penduduk menurut ijazah tertinggi yang ditamatkan Dirinci menurut jenis kelamin
15 Penduduk Menurut kemampuan membaca dan menulis (Angka Melek Huruf) Dirinci menurut jenis kelamin
16 Penduduk menurut status perkawinan Dirinci menurut jenis kelamin
17 Penduduk bekerja atau berusaha Dirinci menurut jenis kelamin, lapangan usaha, dan status pekerjaan
18 Penduduk yang mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja Dirinci menurut jenis kelamin, lapangan usaha, dan status pekerjaan
19 Penduduk yang mencari pekerjaan (menganggur) atau mempersiapkan usaha Dirinci menurut jenis kelamin, ijazah yang dimiliki (dapat digunakan potensi pengangguran menurut tingkat pendidikan)
20 Penduduk yang tidak bekerja dan siap menerima pekerjaan Dirinci menurut jenis kelamin
21 Lapangan usaha pekerjaan penduduk bekerja Dirinci menurut jenis kelamin
22 Status pekerjaan penduduk bekerja Dirinci menurut jenis kelamin
23 Jumlah anak lahir hidup
24 Jumlah anak lahir hidup dan masih tinggal di dalam rumah tangga Dapat diketahui rata-rata beban rumah tangga dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari
25 Jumlah anak lahir hidup dan tinggal di luar rumah tangga
26 Jumlah anak lahir hidup yang telah meninggal dunia
27 Kejadian kelahiran setahun lalu
28 Kejadian kematian setahun lalu Dirinci menurut jenis kelamin dan umur
29 Kejadian kematian menurut jenis kelamin
30 Kejadian kematian menurut umur
31 Kejadian kematian ibu Bisa dihitung Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup
32 Kejadian kematian ibu pada masa kehamilan
33 Kejadian kematian ibu pada masa persalinan
34 Kejadian kematian ibu pada masa dua bulan setelah persalinan (masa nifas)
35 Rumah tangga menurut jenis lantai terluas
35 Rumah tangga menurut luas lantai Bisa dihitung rata-rata luas lantai yang dikuasai oleh anggota rumah tangga (sebagai variabel penghitungan rumah tangga miskin)
36 Rumah tangga menurut sumber penerangan utama
37 Rumah tangga menurut bahan bakar utama yang digunakan untuk memasak sehari-hari
38 Rumah tangga menurut sumber air minum utama
39 Rumah tangga menurut jenis fasilitas tempat buang air besar
40 Rumah tangga menurut fasilitas tempat akhir pembuangan tinja
41 Rumah tangga menurut penguasaan telepon
42 Rumah tangga menurut akses internet
43 Rumah tangga menurut status kepemilikan/penguasaan tempat tinggal
44 Rumah tangga menurut jenis bukti kepemilikan tanah tempat tinggal
45 Rumah kumuh Diturunkan dari beberapa variabel kondisi perumahan
Jika dilihat pada tabel 2 di atas jelas bahwa SP2010 memberikan banyak data, variabel dan indikator, maupun indikator turunan yang dapat digunakan sebagai bahan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan, termasuk dalam pencapaian target-target MDGs. Sebagaimana telah diulas sebelumnya bahwa target-target MDGs merupakan satu kesatuan, memiliki saling keterkaitan satu sama lain dan target-target tersebut sangat erat kaitannya dengan kehidupan perempuan. Oleh karena itu agar akselerasi pencapaian target dapat terwujud kiranya program dan kegiatan idealnya difokuskan pada perempuan, khususnya perempuan miskin supaya memiliki akses yang sama terhadap pembangunan.
Dengan demikian untuk memerangi kemiskinan dan kelaparan ekstrem kiranya tidak hanya data proporsi penduduk miskin saja yang diperlukan, namun pada implementasi program di masyarakat juga diperlukan data yang lebih responsif gender, yaitu data kemiskinan rumahtangga yang kepala rumahtangganya laki-laki dan perempuan. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa poverty has women faces yaitu kemiskinan berwajah perempuan, ketika perempuan miskin kecenderungannya keluarga di sekelilingnya yang menjadi tanggung jawabnya akan ikut miskin, dalam arti kepala rumah tangga perempuan miskin akan membawa anggota rumah tangganya ke dalam lingkaran kemiskinan.
Yang tidak kalah penting dari SP2010 adalah adanya kerangka sampel (sampling frame) berbasis rumah tangga. SP2010 dapat menyajikan data rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan. Data ini dapat dijadikan sebagai kerangka sampel bagi studi lanjutan (bahkan mungkin diintegrasikan dalam pelaksanaan survei kemiskinan/susenas) untuk mengukur seberapa besar kemiskinan perempuan sehingga target mempercepat pemberantasan kemiskinan menjadi setengahnya pada tahun 2015 dapat diupayakan lebih tepat melalui pemberdayaan perempuan miskin dan keluarganya agar keluar dari lingkaran kemiskinan. Melalui basis data rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan ini berbagai program dapat digulirkan dengan target yang ingin dicapai terdiri dari berbagai bidang. Data perempuan (kepala rumah tangga) miskin dapat diperoleh dengan melakukan pengolahan lanjutan dari data kepala rumah tangga menurut jenis kelamin yang dikombinasikan dengan tingkat pendidikan, pekerjaan, dan kondisi perumahan (di antaranya masuk ke dalam 14 variabel kemiskinan).
Memfokuskan program dengan sasaran rumah tangga miskin dengan kepala rumah tangga perempuan, kiranya percepatan beberapa target MDGs dapat dilakukan. Diantaranya adalah target (1) memerangi kemiskinan dan kelaparan ekstrem, (2) pendidikan bagi semua, (3) memajukan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, (4) menurunkan angka kematian anak, (5) meningkatkan kesehatan ibu, dan (6) menjamin kelestarian lingkungan (perempuan adalah yang paling beresiko dengan kondisi lingkungan yang rusak). Sebagaimana apa yang sudah dilakukan oleh Muhammad Yunus, pemenang nobel perdamaian pada tahun 2006. Mendirikan bank bagi kaum miskin yaitu Gramen Bank, Yunus membuktikan bahwa perempuan miskin memiliki kapasitas untuk mengembangkan kapasitas diri dan keluarganya untuk memerangi kemiskinan. Lebih dari 90% nasabah Gramen Bank adalah perempuan, dan tingkat pengembalian pinjaman mereka lebih dari 95% (Yunus, 2007).
Kiranya apa yang sudah dilakukan Yunus dengan Gramen Bank nya dapat dicontoh untuk dilakukan di Indonesia, tentu saja dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program berbasiskan data, tidak sekedar bagi-bagi uang. Sebagai basis data dan kerangka sampel rumah tangga yang dimiliki, SP2010 dapat dijadikan bahan acuan penetapan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mencapai target MDGs sampai pada level wilayah terkecil. Program dapat dirancang berdasarkan permasalahan yang ada di wilayah, bukan berdasarkan data dan permasalahan pusat (nasional), karena setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda sehingga pembangunan akan lebih berkelanjutan (sustainable). Salah satu kunci sukses pembangunan berkelanjutan adalah adanya partisipasi aktif masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi dalam proses pembangunan. Sebagai masyarakat Indonesia, marilah bersama-sama mengejar target MDGs karena pencapaian target MDGs adalah tanggung jawab kita bersama. Marilah kita nantikan hasil Sensus Penduduk 2010 untuk mengejar target MDGs. SP2010 menjawab tantangan MDGs, semoga!!!
DAFTAR PUSTAKA
Badan Perencanaan Pembangunan (Bappenas). 2007. Kita Suarakan MDGs demi Pencapaiannya di Indonesia. Diunduh dari http://bappenas.go.id pada tanggal 25 Desember 2007 pukul 17.17 WIB.
_______________. 2010. Laporan Pencapaian Pembangunan Milenium Indonesia 2010. Jakarta : Bappenas
Badan Pusat Statistik (BPS). 2005. Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2005. Jakarta : BPS
_________________. 20101. Berita Resmi Statistik Juli 2010. Diunduh dari http://www.bps.go.id/brs_file/kemiskinan-01jul10.pdf tanggal 26 September 2010 pukul 17.45 WIB
_________________. 20102. Tabel Indikator Pendidikan 1994 – 2009. Diunduh dari http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=28¬ab=1 tanggal 26 September 2010 pukul 17.55 WIB
Effendi, Sofyan. 2004. “Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) dalam Perspektif Gender” dalam Saparinah Sadli (2010) Berbeda Tetapi Setara. Jakarta : Kompas
Hanifah, Laily. 2001. Keadilan dan Kesetaraan jender (Perspektif Islam). Jakarta: Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama RI
Mosse, Julia Cleves. 1996. Gender dan Pembangunan terjemahan dari Half The World Half The Chance penerjemah Hartian Silawati. Yogyakarta : Rifka Anisa.
Susilo, Wahyu. 2010. “Sasaran Pembangunan Minimun” dalam Harian Umum Kompas Edisi Senin, 27 September 2010.
Wikipedia. http://id.wikipedia.org/wiki/MDGs
Yunus, Muhamad. 2007. Bank Kaum Miskin Kisah Yunus dan Gramen Bank Memerangi Kemiskinan. Jakarta : Marjin Kiri
2 Penduduk by address Dirinci menurut jenis kelamin, penting ketika program ingin tepat sasaran pada perorangan
3 Kepala rumah tangga by name by address Dirinci menurut jenis kelamin, penting ketika program ditujukan kepada rumahtangga dengan kepala rumahtangga perempuan atau laki-laki
4 Penduduk menurut golongan umur atau umur tunggal Dirinci menurut jenis kelamin
5 Penduduk menurut agama Dirinci menurut jenis kelamin
6 Penduduk menurut tingkat kecacatan Dirinci menurut jenis kelamin
7 Penduduk menurut kewarganegaraan Dirinci menurut jenis kelamin
8 Penduduk menurut suku bangsa Dirinci menurut jenis kelamin
9 Penduduk menurut kejadian migrasi seumur hidup (life time migration) Dirinci menurut jenis kelamin
10 Penduduk menurut kejadian migrasi risen (lima tahun yang lalu) Dirinci menurut jenis kelamin
11 Penduduk menurut bahasa sehari-hari yang digunakan Dirinci menurut jenis kelamin
12 Penduduk menurut kemampuan berbahasa Indonesia Dirinci menurut jenis kelamin
13 Penduduk menurut status sekolah Dirinci menurut jenis kelamin
14 Penduduk menurut ijazah tertinggi yang ditamatkan Dirinci menurut jenis kelamin
15 Penduduk Menurut kemampuan membaca dan menulis (Angka Melek Huruf) Dirinci menurut jenis kelamin
16 Penduduk menurut status perkawinan Dirinci menurut jenis kelamin
17 Penduduk bekerja atau berusaha Dirinci menurut jenis kelamin, lapangan usaha, dan status pekerjaan
18 Penduduk yang mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja Dirinci menurut jenis kelamin, lapangan usaha, dan status pekerjaan
19 Penduduk yang mencari pekerjaan (menganggur) atau mempersiapkan usaha Dirinci menurut jenis kelamin, ijazah yang dimiliki (dapat digunakan potensi pengangguran menurut tingkat pendidikan)
20 Penduduk yang tidak bekerja dan siap menerima pekerjaan Dirinci menurut jenis kelamin
21 Lapangan usaha pekerjaan penduduk bekerja Dirinci menurut jenis kelamin
22 Status pekerjaan penduduk bekerja Dirinci menurut jenis kelamin
23 Jumlah anak lahir hidup
24 Jumlah anak lahir hidup dan masih tinggal di dalam rumah tangga Dapat diketahui rata-rata beban rumah tangga dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari
25 Jumlah anak lahir hidup dan tinggal di luar rumah tangga
26 Jumlah anak lahir hidup yang telah meninggal dunia
27 Kejadian kelahiran setahun lalu
28 Kejadian kematian setahun lalu Dirinci menurut jenis kelamin dan umur
29 Kejadian kematian menurut jenis kelamin
30 Kejadian kematian menurut umur
31 Kejadian kematian ibu Bisa dihitung Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup
32 Kejadian kematian ibu pada masa kehamilan
33 Kejadian kematian ibu pada masa persalinan
34 Kejadian kematian ibu pada masa dua bulan setelah persalinan (masa nifas)
35 Rumah tangga menurut jenis lantai terluas
35 Rumah tangga menurut luas lantai Bisa dihitung rata-rata luas lantai yang dikuasai oleh anggota rumah tangga (sebagai variabel penghitungan rumah tangga miskin)
36 Rumah tangga menurut sumber penerangan utama
37 Rumah tangga menurut bahan bakar utama yang digunakan untuk memasak sehari-hari
38 Rumah tangga menurut sumber air minum utama
39 Rumah tangga menurut jenis fasilitas tempat buang air besar
40 Rumah tangga menurut fasilitas tempat akhir pembuangan tinja
41 Rumah tangga menurut penguasaan telepon
42 Rumah tangga menurut akses internet
43 Rumah tangga menurut status kepemilikan/penguasaan tempat tinggal
44 Rumah tangga menurut jenis bukti kepemilikan tanah tempat tinggal
45 Rumah kumuh Diturunkan dari beberapa variabel kondisi perumahan
Jika dilihat pada tabel 2 di atas jelas bahwa SP2010 memberikan banyak data, variabel dan indikator, maupun indikator turunan yang dapat digunakan sebagai bahan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan, termasuk dalam pencapaian target-target MDGs. Sebagaimana telah diulas sebelumnya bahwa target-target MDGs merupakan satu kesatuan, memiliki saling keterkaitan satu sama lain dan target-target tersebut sangat erat kaitannya dengan kehidupan perempuan. Oleh karena itu agar akselerasi pencapaian target dapat terwujud kiranya program dan kegiatan idealnya difokuskan pada perempuan, khususnya perempuan miskin supaya memiliki akses yang sama terhadap pembangunan.
Dengan demikian untuk memerangi kemiskinan dan kelaparan ekstrem kiranya tidak hanya data proporsi penduduk miskin saja yang diperlukan, namun pada implementasi program di masyarakat juga diperlukan data yang lebih responsif gender, yaitu data kemiskinan rumahtangga yang kepala rumahtangganya laki-laki dan perempuan. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa poverty has women faces yaitu kemiskinan berwajah perempuan, ketika perempuan miskin kecenderungannya keluarga di sekelilingnya yang menjadi tanggung jawabnya akan ikut miskin, dalam arti kepala rumah tangga perempuan miskin akan membawa anggota rumah tangganya ke dalam lingkaran kemiskinan.
Yang tidak kalah penting dari SP2010 adalah adanya kerangka sampel (sampling frame) berbasis rumah tangga. SP2010 dapat menyajikan data rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan. Data ini dapat dijadikan sebagai kerangka sampel bagi studi lanjutan (bahkan mungkin diintegrasikan dalam pelaksanaan survei kemiskinan/susenas) untuk mengukur seberapa besar kemiskinan perempuan sehingga target mempercepat pemberantasan kemiskinan menjadi setengahnya pada tahun 2015 dapat diupayakan lebih tepat melalui pemberdayaan perempuan miskin dan keluarganya agar keluar dari lingkaran kemiskinan. Melalui basis data rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan ini berbagai program dapat digulirkan dengan target yang ingin dicapai terdiri dari berbagai bidang. Data perempuan (kepala rumah tangga) miskin dapat diperoleh dengan melakukan pengolahan lanjutan dari data kepala rumah tangga menurut jenis kelamin yang dikombinasikan dengan tingkat pendidikan, pekerjaan, dan kondisi perumahan (di antaranya masuk ke dalam 14 variabel kemiskinan).
Memfokuskan program dengan sasaran rumah tangga miskin dengan kepala rumah tangga perempuan, kiranya percepatan beberapa target MDGs dapat dilakukan. Diantaranya adalah target (1) memerangi kemiskinan dan kelaparan ekstrem, (2) pendidikan bagi semua, (3) memajukan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, (4) menurunkan angka kematian anak, (5) meningkatkan kesehatan ibu, dan (6) menjamin kelestarian lingkungan (perempuan adalah yang paling beresiko dengan kondisi lingkungan yang rusak). Sebagaimana apa yang sudah dilakukan oleh Muhammad Yunus, pemenang nobel perdamaian pada tahun 2006. Mendirikan bank bagi kaum miskin yaitu Gramen Bank, Yunus membuktikan bahwa perempuan miskin memiliki kapasitas untuk mengembangkan kapasitas diri dan keluarganya untuk memerangi kemiskinan. Lebih dari 90% nasabah Gramen Bank adalah perempuan, dan tingkat pengembalian pinjaman mereka lebih dari 95% (Yunus, 2007).
Kiranya apa yang sudah dilakukan Yunus dengan Gramen Bank nya dapat dicontoh untuk dilakukan di Indonesia, tentu saja dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program berbasiskan data, tidak sekedar bagi-bagi uang. Sebagai basis data dan kerangka sampel rumah tangga yang dimiliki, SP2010 dapat dijadikan bahan acuan penetapan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mencapai target MDGs sampai pada level wilayah terkecil. Program dapat dirancang berdasarkan permasalahan yang ada di wilayah, bukan berdasarkan data dan permasalahan pusat (nasional), karena setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda sehingga pembangunan akan lebih berkelanjutan (sustainable). Salah satu kunci sukses pembangunan berkelanjutan adalah adanya partisipasi aktif masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi dalam proses pembangunan. Sebagai masyarakat Indonesia, marilah bersama-sama mengejar target MDGs karena pencapaian target MDGs adalah tanggung jawab kita bersama. Marilah kita nantikan hasil Sensus Penduduk 2010 untuk mengejar target MDGs. SP2010 menjawab tantangan MDGs, semoga!!!
DAFTAR PUSTAKA
Badan Perencanaan Pembangunan (Bappenas). 2007. Kita Suarakan MDGs demi Pencapaiannya di Indonesia. Diunduh dari http://bappenas.go.id pada tanggal 25 Desember 2007 pukul 17.17 WIB.
_______________. 2010. Laporan Pencapaian Pembangunan Milenium Indonesia 2010. Jakarta : Bappenas
Badan Pusat Statistik (BPS). 2005. Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2005. Jakarta : BPS
_________________. 20101. Berita Resmi Statistik Juli 2010. Diunduh dari http://www.bps.go.id/brs_file/kemiskinan-01jul10.pdf tanggal 26 September 2010 pukul 17.45 WIB
_________________. 20102. Tabel Indikator Pendidikan 1994 – 2009. Diunduh dari http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=28¬ab=1 tanggal 26 September 2010 pukul 17.55 WIB
Effendi, Sofyan. 2004. “Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) dalam Perspektif Gender” dalam Saparinah Sadli (2010) Berbeda Tetapi Setara. Jakarta : Kompas
Hanifah, Laily. 2001. Keadilan dan Kesetaraan jender (Perspektif Islam). Jakarta: Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama RI
Mosse, Julia Cleves. 1996. Gender dan Pembangunan terjemahan dari Half The World Half The Chance penerjemah Hartian Silawati. Yogyakarta : Rifka Anisa.
Susilo, Wahyu. 2010. “Sasaran Pembangunan Minimun” dalam Harian Umum Kompas Edisi Senin, 27 September 2010.
Wikipedia. http://id.wikipedia.org/wiki/MDGs
Yunus, Muhamad. 2007. Bank Kaum Miskin Kisah Yunus dan Gramen Bank Memerangi Kemiskinan. Jakarta : Marjin Kiri
tulisan dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah Hari Statistik BPS Jawa Barat, 2010
Siapa yang Miskin

Oleh : Isti Larasati Widiastuty
Wacana MUI mengeluarkan fatwa haram bagi orang kaya yang menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi beberapa hari belakangan ini telah menjadi polemik di masyarakat. Pro dan kontra langsung bermunculan di berbagai media ketika Ketua MUI Amidhan mengatakan “Kalau itu sudah ditetapkan sebagai hak bagi orang yang tidak mampu oleh pemerintah, itu berarti merampas hak orang lain yakni orang miskin artinya masuk kategori dosa kalau sampai ada yang menggunakan tapi tidak punya hak," penyataan terkait dengan penggunaan BBM bersubsidi.
Rasanya sudah menjadi hal biasa ketika ada kebijakan terkait dengan “orang miskin” polemik selalu terjadi. Apakah tentang kebijakannya, maupun tentang sasarannya, yaitu “orang miskin” itu sendiri. Ketika pemerintah mengumumkan jumlah orang (penduduk) miskin, apalagi ketika ada program untuk pemberdayaan penduduk miskin (pengentasan kemiskinan), seringkali menjadi bahan perdebatan berbagai pihak. Dengan alasan “data tidak sesuai realita di lapangan” ataupun “semua orang merasa mempunyai hak untuk mengakses program tersebut”.
Mendefinisikan “miskin” atau mengukur kemiskinan memang tidak mudah, karena kemiskinan bersifat multidimensi, banyak ukuran yang dapat digunakan untuk mengukur kemiskinan. Masalah pengentasan kemiskinan pun tidak mudah, karena kemiskinan berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Namun demikian, untuk melakukan pengentasan kemiskinan atau pemberdayaan penduduk miskin kita tetap memerlukan suatu ukuran akan “kemiskinan”. Karena tanpa suatu ukuran yang jelas secara konsep, akan sulit mengukur berapa jumlah penduduk miskin kita, siapa saja sasaran dari program pengentasan kemiskinan yang akan dijalankan.
Ukuran Kemiskinan
Menurut jenisnya kemiskinan dapat dibedakan menjadi : Pertama, kemiskinan relatif yaitu kondisi kemiskinan yang diakibatkan oleh pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Standar miskin disusun berdasarkan kondisi hidup suatu wilayah pada suatu waktu dengan fokus pada golongan penduduk miskin, yaitu 20 persen atau 40 persen lapisan terendah dari total penduduk yang diurutkan berdasarkan pendapatan atau pengeluaran. Bank Dunia menggolongkan penduduk menjadi tiga kelompok berdasarkan besaran pendapatan, yaitu 40 persen penduduk dengan pendapatan rendah, 40 persen penduduk dengan pendapatan menengah, dan 20 persen penduduk dengan pendapatan tinggi. Kedua kemiskinan absolut, yaitu kemiskinan yang ditentukan oleh ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar minimum seperti pangan, perumahan, sandang, pendidikan, dna kesehatan yang digunakan untuk hidup dan bekerja. Kebutuhan dasar minimum ini dinilai dalam bentuk finansial (uang) dan nilainya dikenal dengan istilah Garis Kemiskinan (GK). Penduduk yang memiliki pendapatan atau pengeluaran di bawah garis kemiskinan (GK) dikategorikan sebagai penduduk miskin.
Adapun konsep kemiskinan menurut Bappenas (2004), kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Menurut PBB (1961) hak-hak dasar terdiri atas : kesehatan, bahan makanan dan gizi, pendidikan, kesempatan kerja dan kondisi pekerjaan, perumahan, sandang, rekreasi, jaminan sosial, dan kebebasan manusia. Adapun Hendra Esmara (1986) menyatakan bahwa komponen hak-hak dasar untuk Indonesia terdiri atas : pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan.
Untuk melakukan pengukuran kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep “strategi pemenuhan kebutuhan dasar”. Konsep ini dipromosikan dan dipopulerkan oleh International Labour Organization (ILO) sejak tahun 1976. BPS sendiri melakukan penghitungan angka kemiskinan sejak tahun 1984. Konsep kemiskinan yang digunakan BPS, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan (pangan) dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran).
Pengukuran kemiskinan tersebut dibedakan atas daerah perkotaan dan perdesaan berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dengan sampel 68.000 rumah tangga. Dalam “Analisis Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Distribusi Pendapatan,” BPS (2009) dinyatakan bahwa indikator kebutuhan dasar untuk masing-masing komponen adalah : Pertama, pangan dinyatakan dengan kebutuhan gizi minimum yaitu perkiraan kalori dan protein. Kedua, sandang dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk keperluan pakaian, alas kaki, dan tutup kepala. Ketiga, perumahan dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk sewa rumah, listrik, minyak tanah, kayu bakar, arang, dan air. Keempat, Pendidikan dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk keperluan biaya sekolah (uang sekolah, iuran sekolah, alat tulis, dan buku). Kelima, kesehatan dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk penyediaan obat-obatan di rumah, ongkos dokter, perawatan, termasuk obat-obatan.
Berdasarkan hasil SUSENAS (yang dilakukan di bulan Maret) dapat diperoleh nilai Garis Kemiskinan (GK) yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah jumlah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Untuk menghitung GKM, paket kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 (lima puluh dua) jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, daging, ikan, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, makanan dan minuman jadi, dan lain-lain). Adapun GKNM merupakan kebutuhan dasar minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 (lima puluh satu) jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perkotaan dan 47 (empat puluh tujuh) jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perdesaan.
Angka Garis Kemiskinan setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan, berbeda dengan perkembangan jumlah penduduk miskin dari tahun 2007 cenderung terus mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase. Pada tahun 2007 dengan garis kemiskinan Rp 187.942 di daerah perkotaan dan Rp 146.837 di daerah perdesaan (atau rata-rata perkotaan dan perdesaan Rp 166.697) jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 37, 17 juta jiwa atau sekitar 16,68 persen dari total penduduk. Kemudian pada tahun 2010 mengalami penurunan menjadi 31,02 juta jiwa atau sekitar 13,33 persen dari total penduduk dengan garis kemiskinan yang meningkat menjadi Rp 211.726 (Rp 232.988 di perkotaan dan Rp 192.354 di perdesaan).
Angka kemiskinan ini (jumlah penduduk, persentase, dan garis kemiskinan) menunjukkan angka kemiskinan secara makro, belum bisa menunjukkan siapa saja penduduk miskin tersebut, dan dimana mereka tinggal. Namun angka kemiskinan makro ini bermanfaat dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan terkait dengan upaya pengentasan kemiskinan. Berdasarkan angka kemiskinan makro dapat ditentukan besaran target kuantitatif dalam program pengentasan kemiskinan.
Untuk melaksanakan program pengentasan kemiskinan, memang diperlukan angka kemiskinan yang bersifat mikro, yaitu menunjukkan siapa saja penduduk yang miskin dan dimana alamatnya. Angka kemiskinan mikro diperlukan agar program pengentasan kemiskinan dapat tepat sasaran. Keberhasilan program dapat tercapai sesuai dengan target, jika program yang dilaksanakan tepat sasaran. Untuk mencapai target ini maka data kemiskinan mikro harus tepat dan akurat. Siapa saja penduduk miskin, dimana alamatnya, harus mencerminkan bahwa mereka adalah “penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan”. Penduduk miskin adalah mereka yang “memiliki keterbatasan atau tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya”. Jika konsep ini kita pahami bersama, ke depannya mudah-mudahan tidak akan ada lagi perdebatan tentang jumlah penduduk miskin (kemiskinan makro) dan siapa penduduk yang dikategorikan miskin (kemiskinan mikro).
Pikiran Rakyat, 15 Juli 2011
Bandung (kembali) diguyur hujan
Bandung kembali diguyur hujan, siang ini dari lantai 5 gedung kantor,...... menikmati hujan yang derasnya luar biasa... kilat, petir, gel...
-
Capaian kinerja perekonomian Kota Bandung dapat dinilai melalui berbagai indikator capaian. Salah satu indikator yang biasa diguna...
-
Kamis, 1 Februari 2018 "Keriweuhan" ini sebetulnya dimulai sehari sebelumnya, ketika tetiba di waktu yang hampir bersam...
-
Kata ayah, wah jauh banget menerawang nya....sampe 2030? Hehe...nemu ini sepulang pelatihan, mampir gramedia... Hasil pemikiran para ...







