Fenomena Inflasi Kota Bandung 2011 - 2012

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999 :108). Todaro (dalam Arsyad, 1999 : 5) mengemukakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi ditunjukan oleh tiga nilai pokok, yaitu ; (1) berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (basic needs), (2) meningkatnya rasa harga diri (self-esteem) masyarakat sebagai manusia, dan (3) meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (freedom from servitude) yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Maka harus disadari bahwa pengertian pembangunan ekonomi sangat luas, tidak terbatas pada bagaimana meningkatkan angka PDRB saja, namun lebih pada bagaimana mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat tidak hanya dengan memperhatikan peningkatan pendapatan masyarakat, dimana biasanya pendekatan untuk menghitung hal ini melalui peningkatan pendapatan (PDRB) perkapita masyarakat. Namun perlu memperhatikan sinergitas berbagai sektor dan institusi, terutama dalam upaya peningkatan daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat merupakan salah satu indikator yang menunjukkan kemampuan ekonomi masyarakat atau menunjukkan kualitas hidup masyarakat secara ekonomi.      

Berbagai strategi dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Pemantauan beberapa indikator dini pun perlu dilakukan agar strategi dan kegiatan yang dilakukan bisa lebih tepat sasaran. Beberapa indikator yang biasa digunakan untuk memantau daya beli masyarakat diantaranya adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB),  Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Inflasi, dan sebagainya.  

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau yang lebih dikenal dengan istilah Pendapatan Regional (Regional Income) merupakan data statistik yang merangkum perolehan nilai tambah dari seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah. 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku pada tahun 2011 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu dari Rp 82,00 trilyun pada tahun 2010  menjadi Rp 95,61 trilyun, atau meningkat sebesar 16,60 persen. Persentase peningkatan ini disebabkan oleh bertambahnya  Nilai Tambah Bruto (NTB) atas dasar harga berlaku seluruh sektor ekonomi pada tahun 2011.

Adapun PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 8,73 persen dari tahun 2010. PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 sebesar Rp 31,70 trilyun dan meningkat menjadi Rp 34,46 trilyun pada tahun 2011. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung sebesar 8,73 persen pada tahun 2011.

 Jika diperhatikan menurut sektor ekonomi pendukung PDRB, maka akan terlihat struktur ekonomi Kota Bandung. Struktur ekonomi Kota Bandung dari era 1990-an sampai dengan saat ini mengalami pergeseran struktur ekonomi. Pergeseran struktur ekonomi semakin jelas terlihat seiring dengan perkembangan Kota Bandung. Pergeseran struktur ekonomi dari kota industri menjadi kota jasa dan perdagangan semakin jelas terlihat dari struktur ekonomi tahun 2011. Hal ini dapat dimaklumi dengan semakin sempitnya lahan untuk kegiatan industri, sehingga kegiatan industri di perkotaan pindah ke daerah pinggiran kota sebagai daerah penyangga ibukota provinsi. Namun demikian sektor industri di Kota Bandung masih dapat dikembangkan untuk mendukung perekonomian Kota Bandung, yaitu industri yang tidak terlalu membutuhkan lahan relatif  luas terutama industri kreatif yang semakin banyak tumbuh di Kota Bandung.

Jika dirinci menurut sembilan sektor ekonomi maka terlihat bahwa sektor perdagangan, hotel, dan restoran (sektor 6) merupakan sektor yang memiliki kontribusi terbesar terhadap perekonomian Kota Bandung. Kemudian sektor industri pengolahan dan sektor pengangkutan dan komunikasi, serta sektor jasa-jasa.Pada tahun 2011 sektor perdagangan, hotel, dan restoran (sektor 6) memberikan kontribusi sebesar 41,25 persen. Adapun sektor industri pengolahan (sektor 3) memberikan kontribusi sebesar 23,51 persen pada perkonomian tahun 2011 dan merupakan kontributor kedua terhadap pembentukan PDRB Kota Bandung. Jika dilihat berdasarkan tahapan industrialisasi yang ditetapkan oleh UNIDO atau Bank Dunia maka pada tahun 2011 ini Kota Bandung berada pada tahapan semi industrialisasi, dimana konstribusi NTB sektor industri terhadap PDRB berada pada kisaran 20 – 30 persen. Kondisi ini menunjukkan telah terjadi pergeseran, dimana pada era 1990-an hingga awal tahun 2000-an Kota Bandung berada pada tahapan industri penuh (kontribusi NTB industri > 30 persen)   dan saat ini sudah beralih pada tahapan semi industrialisasi.

 Sektor  yang juga memberikan kontribusi relatif tinggi  adalah sektor pengangkutan dan komunikasi (sektor 7) dengan peranan sebesar 12,38 persen terhadap total PDRB Kota Bandung tahun 2011. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sektor pengangkutan dan komunikasi mengalami peningkatan peran, dimana pada tahun sebelumnya berkontribusi sekitar 11,97 persen, atau meningkat sekitra 0,41 persen. Kemudian sektor jasa-jasa (sektor 9) memberikan kontribusi sebesar 9,35 persen pada pembentukan PDRB tahun 2011. Sektor keuangan, usaha persewaan dan jasa perusahaan pada tahun 2011 memberikan kontribusi sekitar 6,37 persen terhadap pembentukan PDRB Kota Bandung tahun 2011, mengalami peningkatan sebesar 0,14 persen dari tahun sebelumnya. Sektor listrik, gas, dan air bersih memberikan kontribusi sebesar 2,30 persen.   Adapun NTB sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar 0,20 persen terhadap pembentukan PDRB Kota Bandung tahun 2010 maupun 2011.

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) merupakan suatu kenaikan PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Namun pada intinya pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan suatu perkembangan dari berbagai kegiatan ekonomi.  Terdapat berbagai teori tentang pembangunan ekonomi yang pada intinya adalah metode tentang menganalisis perekonomian suatu daerah dan teori-teori yang membahas tentang faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah tertentu.

Beberapa teori pertumbuhan tersebut adalah sebagai berikut : (1) Teori basis ekonomi (economic base theory) menyatakan bahwa penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu darah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah.  (2) Teori lokasi yang menyatakan bahwa terdapat tiga faktor yang mempengaruhi pertumbuhan daerah yaitu lokasi, lokasi, dan lokasi.  (3) Teori tempat sentral yang menganggap ada hirarki tempat, yaitu perlu adanya pembedaan fungsi antara daerah-daerah yang bertetangga dalam hal penyediaan barang dan jasa. (4) Teori kausasi kumulatif dimana kekuatan-kekuatan pasar cenderung memperoleh kesenjangan antara daerah-daerah tersebut sehingga daerah maju cenderung mengalami akumulasi keunggulan kompetitif dibandingkan daerah lainnya. Dalam hal ini Myrdal (1957) menyebutnya sebagai backwash effects.

  Terlepas dari faktor dominan apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kota Bandung, sejak tahun 1998 lalu pertumbuhan ekonomi Kota Bandung cenderung menunjukkan perbaikan ke arah yang positif. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya LPE di Kota Bandung. Angka LPE ini merupakan salah satu indikator dalam menunjukkan kinerja perekonomian Kota Bandung secara umum, dimana terjadinya peningkatan faktor produksi tanpa adanya pengaruh inflasi. 

Perekonomian Kota Bandung pada tahun 2011 tumbuh sebesar 8,73 persen.  Angka pertumbuhan ekonomi 2011 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan sekitar 0,28 persen. Jika dibandingkan angka LPE dari tahun 2008, maka terlihat adanya upaya pemulihan kondisi ekonomi pasca krisis global yang terjadi pada medio 2008, dimana pada tahun 2008 angka LPE Kota Bandung sempat mengalami perlambatan akibat menurunnya kinerja beberapa sektor ekonomi. Krisis global tersebut berimbas  pada beberapa sektor ekonomi yang dampaknya masih terasa pada sektor ekonomi yang bahan baku produksinya berbasis impor seperti industri tekstil, barang dari kulit dan alas kaki. Sektor industri pengolahan masih mengalami peningkatan pertumbuhan jika dibandingkan dengan pertumbuhan tahun lalu. Kegiatan industri pengolahan yang berbasis bahan baku impor dan berpangsa pasar ekspor masih mengalami kendala terkait dengan krisis tahun 2008, terutama dengan ketersediaan bahan baku impor dan masalah pemasaran. Dengan pangsa pasar ekspor beberapa industri besar sedang cukup terkendala ketika negara tujuan ekspor masih berada pada kondisi krisis sehingga membatasi impor dari negara lain, termasuk impor dari Kota Bandung. Selain itu yang menjadi salah satu sebab melambatnya produktivitas sektor industri pengolahan adalah faktor daya saing dengan industri sejenis dari barang impor, baik impor dari luar negeri maupun impor dari luar wilayah Kota Bandung.

Sektor yang mencapai LPE tertinggi pada tahun 2011 adalah sektor konstruksi yaitu sekitar 11,94 persen. Sektor konstruksi mengalami peningkatan LPE cukup signifikan yaitu sekitar 0,74 persen. Peningkatan LPE sektor konstruksi sebagai indikasi dari meningkatnya kinerja sektor ini pada tahun 2011, hal ini dikarenakan beberapa proyek pembangunan infrastruktur yang relatif besar mulai dilakukan pada tahun 2011, seperti pembangunan Stasion Utama Sepakbola Gedebage (SUS Gedebage) dan perbaikan beberapa ruas jalan raya di Kota Bandung, seperti ruas Jalan Soekarno Hatta.

Sektor perdagangan, hotel, dan restoran yang memiliki kontribusi paling besar dalam penciptaan PDRB Kota Bandung pada tahun 2011 tumbuh sekitar 11,23 persen. Sektor ini mengalami peningkatan LPE sekitar 0,26 persen dibandingkan tahun 2010. Walaupun peningkatannya cukup kecil, namun sedikit saja perubahan sektor ini akan memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap PDRB Kota Bandung, dikarenakan sektor ini memberikan kontribusi yang besar. 

Sektor pengangkutan dan komunikasi pada tahun 2011 mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan LPE tahun 2010, yaitu tumbuh sekitar  10,97 persen. Kinerja produksi sektor pengangkutan dan komunikasi pada tahun 2011 ini melambat sebagai dampak dari turunnya LPE sub sektor angkutan udara. Pada tahun 2011 kinerja produksi angkutan udara yang ditunjukkan dengan jumlah penumpang yang berangkat dari Bandara Husein Sastranegara mengalami penurunan, sehingga LPE sub sektor angkutan udara tahun 2011 berada pada level 7,32 persen atau menurun sekitar 2, 92 persen. Adapun sub sektor angkutan jalan, angkutan rel, jasa penunjang angkutan, serta sub sektor komunikasi mengalami peningkatan angka LPE. Sub sektor angkutan jalan mengalami pertumbuhan sekitar 13,91 persen. Sebagai dampak dari aktifnya jalur tol Cipularang beberapa tahun lalu, yang memperpendek jarak dan waktu tempuh Jakarta Bandung mengakibatkan bertambahnya penumpang yang memilih moda transportasi jalan raya yang juga semakin tumbuh berkembang di Kota Bandung, seperti jasa angkutan travel atau angkutan pemandu moda lainnya. 

Adapun sub sektor komunikasi tumbuh sekitar 10,93 persen pada tahun 2011. Sub sektor komunikasi mengalami peningkatan angka pertumbuhan sekitar 0,19 persen jika dibandingkan dengan angka pertumbuhan pada tahun sebelumnya. Peningkatan ini sebagai dampak dari semakin peningkatnya penggunaan jasa komunikasi seluler yaitu penggunaan pulsa telepon seluler serta pelayanan komunikasi lainnya seperti layanan Blackberry dan internet.

Demikian halnya dengan jasa penunjang angkutan, pada tahun 2011 mengalami peningkatan LPE sekitar 0,31 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPE sub sektor jasa penunjang angkutan pada tahun 2011 sekitar 6,18 persen. Peningkatan ini sebagai dampak dari meningkatnya kinerja produksi sub sektor jasa penunjang angkutan seperti jasa parkir serta jasa tol.

Selanjutnya sektor keuangan, usaha persewaan dan jasa perusahaan sebagai salah satu penopang aktivitas kegiatan ekonomi juga mengalami peningkatan LPE pada tahun 2011. Pada tahun ini LPE sektor keuangan, usaha persewaan dan jasa perusahaan mencapai 8,56 persen atau meningkat sekitar 0,03 persen dari tahun sebelumnya. Peningkatan LPE tertinggi terjadi pada sub sektor jasa perusahaan yaitu sekitar 1,00 persen. Adapun sub sektor bank sebagai sub sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan NTB sektor keuangan, usaha persewaan dan jasa perusahaan mengalami peningkatan LPE sekitar 0,17 persen, sedangkan LPE sub sektor lembaga keuangan bukan bank mengalami peningkatan sekitar 0,07 persen yaitu dari 10,89 persen pada tahun 2010 menjadi 10,97 persen pada tahun 2011. Adapun sub sektor usaha persewaan mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu tumbuh sekitar 10,46 persen sedangkan tahun 2010 mampu tumbuh sekitar 11,24 persen. Walaupun Kota Bandung sebagai daerah tujuan migran dari luar Kota Bandung untuk menuntut ilmu dan mencari nafkah di Kota Bandung mengakibatkan usaha persewaan bangunan seperti kontrakan rumah dan kos-kosan terus tumbuh menjamur, daya dukungnya menjadi jenuh sehingga pertumbuhannya pun relatif melambat. Pertumbuhan usaha persewaan bangunan tahun 2011 jika dinilai atas dasar harga konstan mengalami perlambatan, akan tetapi jika dinilai atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan dikarenakan angka inflasinya cukup tinggi. Perlu dipahami bahwa di satu sisi kondisi ini mendukung pada tumbuhnya perekonomian Kota Bandung, namun satu hal yang juga perlu diperhatikan adalah bagaimana daya dukung dan daya tampung (carrying cappacity) dari lingkungan Kota Bandung itu sendiri.   

Apabila LPE Kota Bandung dijadikan sebagai dasar (base line) dalam evaluasi kinerja sektor-sektor ekonomi, maka kinerja sektoral dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama, adalah sektor yang berhasil mencapai pertumbuhan di atas rata-rata (8,73 persen). Kelompok kedua, adalah sektor yang berhasil mencapai pertumbuhan positif namun masih berada di bawah LPE rata-rata. Kelompok ketiga, adalah sektor yang mengalami pertumbuhan negatif.

Pada tahun 2010 terdapat lima sektor ekonomi yang berada pada kelompok pertama, yaitu sektor yang memiliki kinerja lebih tinggi dari kinerja rata-rata. Kelima sektor yang berada pada kelompok pertama adalah sektor listrik, gas dan air bersih; sektor konstruksi; sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; serta sektor keuangan, usaha persewaan dan jasa perusahaan. Adapun sektor industri pengolahan dan sektor jasa-jasa termasuk kelompok kedua yang memiliki LPE positif namun amsih lebih rendah dari LPE rata-rata, sedangkan pada tahun 2010 sektor pertanian termasuk apda kelompok ketiga, yaitu mengalami pertumbuhan negatif.

Pada tahun 2011 terjadi pergeseran kelompok, yaitu sektor keuangan, usaha persewaan dan jasa perusahaan menjadi kelompok kedua dimana sebelumnya berada pada kelompok pertama. Maka pada tahun 2011 ini terdapat empat sektor ekonomi yang termasuk kelompok pertama, yaitu sektor listrik, gas dan air bersih; sektor konstruksi; sektor perdagangan, hotel dan restoran; serta sektor pengangkutan dan komunikasi. Adapun keempat sektor lainnya yaitu sektor pertanian; sektor industri pengolahan; sektor keuangan, usaha persewaan dan jasa perusahaan; serta sektor jasa-jasa termasuk pada kelompok kedua, yatiu LPE sektor (kinerja sektor) lebih rendah dari LPE rata-rata (kinerja Kota Bandung) walaupun masih tumbuh positif.

Terdapat satu hal yang perlu disadari terkait dengan angka LPE. Tingginya LPE Kota Bandung menunjukkan tingginya kinerja ekonomi dari sektor-sektor ekonomi yang ada di Kota Bandung, yaitu terjadi peningkatan kinerja produksi dari berbagai kegiatan ekonomi yang ada. Namun ada kalanya tingginya LPE ini tidak sejalan dengan tingginya tingkat daya beli masyarakat atau pendapatan masyarakat. Perlu dipahami bahwa sebagian besar usaha-usaha besar di Kota Bandung kepemilikannya adalah penduduk luar Kota Bandung sehingga tingginya pertumbuhan tersebut seringkali hanya dinikmati oleh beberapa lapisan masyarakat saja. Adapun sebagian besar masyarakat yang juga ikut berpartisipasi dalam proses ekonomi khususnya yang berstatus sebagai buruh atau karyawan, hanya menikmati sebagian kecil saja dari pertumbuhan tersebut. Walaupun secara ilmu ekonomi akan terjadi transfer in and transfer out ketika ada usaha di luar Kota Bandung yang dimiliki oleh penduduk Kota Bandung dan usaha di Kota Bandung yang dimiliki oleh penduduk luar Kota Bandung. Walaupun seringkali hal ini menjadi perdebatan, LPE tinggi tetapi daya beli masyarakat masih rendah. LPE dihitung berdasarkan perkembangan PDRB suatu wilayah, yaitu perkembangan dari aktivitas ekonomi yang terjadi di suatu wilayah. Adapun daya beli masyarakat adalah tingkat kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya, dan belum tentu mereka menikmati pertumbuhan yang tinggi. Oleh karena itu upaya percepatan pertumbuhan saja tidak cukup, yang lebih penting adalah bagaimana angka pertumbuhan tersebut bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Yang  perlu dicapai adalah adanya pemerataan pendapatan masyarakat sehingga pendapatan per kapita adalah riil bisa dinikmati.  Disamping itu, upaya peningkatan daya beli masyarakat juga perlu memperhatikan stabilitas inflasi di Kota Bandung, dimana inflasi merupakan salah satu indikator perekonomian yang memiliki manfaat untuk formulasi kebijakan ekonomi dalam menjaga stabilitas harga/upah, mengevaluasi usulan pajak, menyesuaikan perhitungan pendapatan nasional (sebagai deflator) serta sebagai tolak ukur penyesuaian upah dan gaji juga pensiun agar selalu bisa mengikuti perkembangan harga.

Inflasi

Yang dimaksud dengan inflasi adalah kenaikan tingkat harga rata-rata barang dan jasa secara umum. Jadi kenaikan harga relatif dari satu jenis barang dan jasa belum tentu menunjukkan kenaikan inflasi. Tetapi, kenaikan harga relatif dari suatu barang/jasa yang penting bagi masyarakat, seperti sembilan bahan pokok dan bahan bakar sering menimbulkan kenaikan inflasi. Ada juga yang mendefinisikan inflasi sebagai kenaikan persediaan uang yang beredar. Venieris dan Sebold (1977, Macroeconomic Models and Policy) mendefinisikan inflasi sebagai kecenderungan peningkatan tingkat harga umum secara terus menerus, yang mencakup tiga aspek, yaitu : Pertama, adanya kecenderungan harga-harga untuk meningkat, yang berarti mungkin saja tingkat harga yang terjadi pada waktu tertentu turun atau naik dibandingkan dengan sebelumnya, tetapi tetap menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Kedua, peningkatan harga tersebut berlangsung terus menerus, yang  berarti bukan terjadi pada suatu waktu saja. Ketiga, mencakup pengertian tingkat harga umum, yang berarti yang meningkat itu bukan hanya pada satu atau beberapa komoditi saja.

Mengatasi persoalan peningkatan harga-harga secara umum dan terus menerus kadang tidak semudah  membalik telapak tangan. Hal ini dikarenakan persoalan inflasi merupakan suatu persoalan yang begitu kompleks. Inflasi terkait dengan berbagai sebab dan akibat yang kompleks, dan kadangkala upaya penyelesaian permasalahan ini cukup sulit. Upaya penanggulangan masalah inflasi yaitu menekan laju inflasi kadang tidak menyentuh akar persoalan diakibatkan kompleksnya permasalahan inflasi. Kompleksitas inflasi disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah : Pertama, inflasi merupakan dampak dari beberapa sebab yang bervariasi dari waktu ke waktu, misalnya inflasi terkait dengan pertumbuhan penduduk, pengangguran, selera, serta distribusi barang. Kedua, karena suatu permintaan atau keinginan yang kuat melawan suatu batasan, misalnya menginginkan sesuatu yang lebih banyak, yang lebih besar, dan yang lebih baik. Ketiga, karena adanya kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah, seperti meningkatkan harga BBM.

Dilihat dari ciri atau tipenya, inflasi terdiri dari tiga jenis, yaitu : Pertama, demand-side inflation (demand pull inflation), yaitu inflasi yang terjadi akibat peningkatan permintaan agregat sedangkan persediaan tetap. Meningkatnya permintaan agregat mendorong kenaikan pada tingkat harga rata-rata. Kedua, supply-side inflation (cost push inflation)¸yaitu inflasi yang terjadi akibat supply berkurang sementara permintaan tetap, atau harga-harga komoditas yang diperlukan masyarakat meningkat diakibatkan oleh meningkatnya biaya produksi. Peningkatan biaya produksi terjadi karena kenaikan biaya-biaya input produksi, seperti kenaikan upah tenaga kerja, kenaikan bunga bank, dan kenaikan harga bahan baku. Kenaikan biaya produksi sudah barang tentu menyebabkan harga barang-barang naik, dan pada akhirnya akan menyebabkan inflasi. Ketiga, imported inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena harga barang impor yang biasa dikonsumsi masyarakat meningkat, sebagai akibat menurunnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika.

Pada tahun 2011 ketika perekonomian Kota Bandung mampu tumbuh sebesar 8,73 persen, Kota Bandung mengalami inflasi sebesar 2,75 persen. Jika dirinci menurut kelompok komoditi maka inflasi tertinggi terjadi pada kelompok komoditi pendidikan  yang mencapai 4,60 persen. Kenaikan harga-harga kelompok komoditi pendidikan yang tertinggi terjadi pada komoditi jasa pendidikan, kemudian komoditi kursus-kursus/pelatihan. Komoditi jasa pendidikan pada tahun 2011 mengalami inflasi sebesar 7,01 persen, sedangkan komoditi kursus-kursus/pelatihan mengalami inflasi sebesar 4,18 persen. Berdasarkan angka ini terlihat bahwa walaupun pemerintah telah “menggratiskan” biaya jasa pendidikan, namun terjadi kenaikan harga komoditi ini yang cukup tinggi. Inflasi tertinggi kedua pada tahun 2011 terjadi pada kelompok komoditi bahan makanan yang mencapai 3,60 persen. Kenaikan harga-harga bahan makanan yang meningkat cukup tinggi adalah harga ikan segar (10,77%), sayur-sayuran (9,68%), ikan diawetkan (7,49%), buah-buahan (7,06%), serta padi-padian, umbi-umbian dan hasil-hasilnya (6,86%).

Pada tahun 2012, sampai dengan Bulan Oktober 2012 terjadi inflasi sebesar 3,93 persen (year to date). Jika dirinci menurut bulan, maka akan terlihat variasi inflasi maupun deflasi (penurunan harga) yang terjadi. Berdasarkan inflasi bulanan di Kota Bandung tahun 2012.  terlihat bahwa terjadi inflasi yang cukup tinggi pada Bulan Januari dan Bulan Juli.

Pada Bulan Januari 2012 terjadi kenaikan harga-harga secara umum sebesar 1,24 persen jika dibandingkan dengan harga Bulan Desember 2011. Fenomena awal tahun yang lebih didukung oleh kondisi iklim dan cuaca mengakibatkan kelangkaan komoditi sehingga terjadi kenaikan harga-harga terutama komoditi bahan makanan dan makanan jadi. Kemudian pada Bulan Februari sampai dengan Bulan Mei kelompok bahan makanan mengalami deflasi atau penurunan harga jika dibandingkan bulan sebelumnya. Namun Bulan Juni dan menjelang Bulan Ramadhan di Bulan Juli, kembali mengalami inflasi cukup tinggi, yaitu mencapai 3,46 persen. 

Jika diperhatikan , kenaikan harga-harga kelompok komoditi bahan makanan ternyata terus berlanjut hingga Bulan Oktober Tahun 2012. Kelompok komoditi bahan makanan sampai dengan Bulan Oktober Tahun 2012 (year to date/ytd) mengalami inflasi sebesar 6,13 persen. Dari Bulan Januari sampai dengan  Bulan Oktober 2012 inflasi Kota Bandung mencapai 3,93 persen, lebih tinggi dari angka inflasi tahun 2011. Sampai dengan Bulan Oktober, inflasi tertinggi terjadi pada kelompok komoditi makanan jadi (7,74%) dan kelompok komoditi bahan makanan (6,13%). Tingginya inflasi kedua kelompok komoditi ini sebagai dampak dari meningkatnya permintaan masyarakat untuk pemenuhan konsumsi pada Bulan Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kondisi ini memang sudah terjadi berulang hampir setiap tahun, dimana ketika terdapat hari raya maka pada bulan tersebut akan terjadi inflasi khususnya untuk komoditi bahan makanan, makanan jadi, serta sandang. Jika dilihat penyebab terjadinya inflasi pada hari raya ternyata tidak semata-mata karena meningkatnya permintaan dan terbatasnya penyediaan, juga disebabkan adanya efek psikologis dari berbagai pihak pada bulan-bulan ini. Dari sisi pembeli, ada kecenderungan untuk meningkatkan permintaan komoditi, karena konsumsi pada Bulan Ramadhan biasanya lebih “diada-adakan” atau over konsumsi. Sedangkan dari sisi penjual (produsen) kecenderungannya karena permintaan masyarakat sudah dipastikan akan meningkat maka dilakukan peningkatan harga, karena biasanya walaupun harga naik pasti akan tetap dibeli oleh masyarakat.  

Terlepas dari penyebab inflasi karena meningkatnya permintaan atau efek psikologis tersebut, bagi Kota Bandung terjadi inflasi yang cukup tinggi untuk kelompok komoditi bahan makanan perlu menjadi perhatian serius. Hal ini dikarenakan berdasarkan hasil penelitian terdahulu (Pengawasan Distribusi Barang dan Jasa di Kota Bandung Tahun 2009) sebagian besar, bahkan lebih dari 90 persen komoditi bahan makanan untuk pemenuhan konsumsi masyarakat Kota Bandung berasal dari luar Kota Bandung.

Untuk memantau dan mengendalikan laju inflasi yang terjadi di Kota Bandung perlu diperhatikan juga andil inflasi dari masing-masing kelompok komoditi maupun komoditi. Andil inflasi merupakan besarnya sumbangan kenaikan harga dari komoditi tersebut dalam terjadinya inflasi. Inflasi Januari – Oktober Tahun 2012 sebagian besar disumbang oleh kelompok makanan jadi. Kelompok makanan jadi memberikan andil inflasi sebesar 0,31 persen.Adapun pada inflasi Oktober 2012 ini kelompok bahan makanan memberikan andil bagi terjadinya deflasi, dimana andil inflasinya minus 0,.01 persen. Kelompok bahan makanan memberikan andil inflasi yang cukup besar pada Bulan Juli, yaitu mencapai 0,81 persen. Kondisi ini sebagai dampak meningkatnya permintaan kelompok bahan makanan pada Bulan Ramadhan sehingga memberikan andil yang cukup besar dalam inflasi umum Buulan Januari – Juli 2012.

Jika dirinci menurut komoditi maka komoditi yang memberikan andil paling besar dalam inflasi Bulan Januari – Oktober 2012 adalah komoditi mie, yaitu mencapai 0,17 persen. Grafik 5 menunjukkan andil inflasi terbesar dari komoditi-komoditi penyumbang inflasi Bulan Januari – Oktober 2012.

Berdasarkan ulasan di atas, maka untuk Kota Bandung dalam upaya pengendalian inflasi yang perlu dilakukan adalah melakukan pemantauan dan pengawasan khususnya untuk kelompok bahan makanan dan makanan jadi. Sebagaimana diketahui kelompok bahan makanan untuk pemenuhan konsumsi masyarakat Kota Bandung sebagian besar berasal dari impor. Maka perlu pemantauan khusus terkait jalur distribusi komoditi dari produsen hingga ke konsumen sehingga ketersediannya aman di pasar.

Urgensi Komunikasi dalam Mewujudkan PIA

PIA : Profesional, Integritas, Amanah

Reformasi Birokrasi (RB) pada Badan Pusat Statistik (BPS) yang semakin gencar disuarakan akhir-akhir ini menjadi tantangan tersendiri bagi seluruh insan BPS. Seluruh insan BPS “harus” memiliki kemauan untuk bekerja keras menciptakan sebuah perubahan tata kelola pemerintahan yang baik untuk terciptanya pelayanan publik yang lebih baik. Roh dari program reformasi birokrasi itu sendiri pada intinya adalah adanya perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Perubahan tata kelola pemerintahan ini dapat terwujud jika seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) BPS memiliki pola pikir, budaya kerja, dan perilaku yang profesional, berintegritas, dan amanah sesuai dengan nilai-nilai inti BPS.

Berdasarkan hal di atas, jelaslah bahwa pada intinya roh dari reformasi birokrasi itu sendiri adalah adaya perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun dalam kenyataannya, kondisi di BPS sendiri (berdasarkan pengamatan penulis di BPS daerah) suara yang lebih kencang terdengar dari reformasi birokrasi adalah remunerasi atau adanya tunjangan kinerja. Hal ini tentu saja menjadi salah satu  permasalahan tersendiri bagi BPS, dimana terjadi disorientasi dari SDM dalam melakukan pekerjaannya. Sebagian SDM yang ada lebih memperhatikan “berapa” tunjangan yang akan diterima, bukannya “perubahan” apa yang harus dilakukan. Walaupun mungkin, dalam suatu organisasi tidak salah ketika terdapat seseorang atau sekelompok orang yang berorientasi pada reward atau penghargaan, bukan pada prestasi dan kinerja. Disorientasi ini menjadi masalah karena biasanya ketika seseorang memiliki orientasi terhadap pekerjaannya “berbeda” dengan orientasi seharusnya (yaitu kinerja yang baik) cenderung tidak akan memperhatikan kinerja dan prestasi kerjanya. Masalah lainnya muncul ketika kenyataan dari reward yang diterima lebih rendah dari harapannya, yang akhirnya memunculkan kekecewaan, penurunan semangat kerja dan dengan sendirinya kinerja pun mengalami penurunan.

Selain fenomena disorientasi seperti di atas, dalam era reformasi birokrasi saat ini ternyata tantangan dan beban BPS semakin besar. Hal ini sangat dirasakan oleh BPS di daerah, dimana beban kerja dirasa semakin mengalami peningkatan. Pekerjaan datang seolah tanpa ada jeda, sehingga yang terjadi adalah penumpukan pekerjaan dalam suatu waktu, karena walaupun pekerjaan tersebut berasal dari seksi atau bidang yang berbeda, di lapangan yang mengerjakan adalah orang yang sama. Apalagi jika pekerjaan (jenis survei) dari seksi atau bidang yang berbeda tersebut ternyata isi (materi) pertanyaannya (kuesioner) sama atau sejenis, hal ini mengindikasikan tidak adanya koordinasi dan komunikasi diantara BPS sendiri. Bagi SDM di daerah sendiri hal ini kadangkala memunculkan perasaan lelah, bosan, malu (karena harus bolak balik ke perusahaan), bahkan yang lebih parah adalah adanya kemungkinan  terjadinya degradasi moral dari SDM seperti tidak mematuhi SOP (standar opersional prosedur) survei yang bersangkutan, tidak mendatangi responden, dan perilaku negatif lainnya yang tidak selayaknya dilakukan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas ada satu hal yang penulis rasakan bisa menjadi jembatan atau sarana dalam mengatasi berbagai fenomena disorientasi dan degradasi moral dari SDM adalah adanya komunikasi yang intensif dan efektif dalam organisasi BPS, yaitu di antara SDM yang ada di BPS, baik level pimpinan, pejabat struktural, staf, maupun KSK (koordinator statistik kecamatan). Adanya komunikasi maka setiap permasalahan dapat segera dicari solusi pemecahan masalah, setiap hal yang berkaitan dengan tujuan BPS, perubahan apa yang harus dilakukan dalam era reformasi birokrasi ini, pola pikir dan perilaku tindak bagaimana yang harus dilakukan dapat senantiasa dikomunikasikan antar anggota organisasi BPS.

Price (1997) mendefinisikan komunikasi organisasi sebagai derajat atau tingkat informasi tentang pekerjaan yang dikirimkan organisasi untuk anggota dan diantara anggota organisasi. Tujuan komunikasi dalam organisasi adalah untuk membentuk saling pengertian (mutual  understanding)  sehingga terjadi kesetaraan kerangka referensi (frame  of references)  dan kesamaan pengalaman (field  of experience) diantara anggota organisasi. Sendjaya (1994) menyatakan fungsi komunikasi dalam organisasi adalah : (1) Fungsi informatif, organisasi dapat dipandang sebagai suatu sistem pemrosesan informasi. (2) Fungsi regulatif, fungsi ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. (3) Fungsi persuasif, dimana  banyak pimpinan bisa mempersuasi bawahannya daripada memberi perintah. (4) Fungsi integratif, dimana setiap organisasi berusaha untuk menyediakan saluran yang memungkinkan SDM dapat berpartisipasi dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik.

Membuka saluran komunikasi antara pimpinan (pejabat struktural) dengan bawahan (staf dan KSK) menjadi salah satu strategi efektif dalam mempercepat terjiwainya nilai-nilai inti BPS ini pada setiap insan BPS. Sarana rapat dinas atau diskusi antar SDM menjadi salah satu sarana untuk terus mengkomunikasikan setiap permasalahan yang ada, mengkomunikasikan pola pikir dan perilaku insan BPS untuk senantiasa Profesional, ber-Integritas, dan Amanah dalam melaksanakan setiap pekerjaan.  Hal ini perlu mendapat perhatian, karena selama ini rapat dinas hanyalah sebagai ajang penagihan pekerjaan, sangat jarang dijadikan ajang berbagi (sharing) informasi maupun wawasan pengetahuan ke-BPS an.

Menurut penulis, komunikasi merupakan bagian penting dalam mengatasi berbagai fenomena degradasi moral maupun disorientasi dari SDM. Mengkomunikasikan bagaimana kita seharusnya bersikap Profesional, ber-Integritas, dan senantiasa Amanah dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Tentu saja, disamping terus mengkomunikasikan nilai-nilai inti tersebur, perlu juga diberikan teladan,  yang menunjukkan pribadi yang sudah memiliki jiwa PIA kepada para staf dan KSK, hal ini dimulai dari level struktural (pemimpin). Memberi teladan dan contoh yang sesuai nilai PIA dalam kegiatan sehari-hari jauh lebih bernilai dibandingkan hanya mengintruksikan seluruh pegawai untuk berjiwa PIA.***

MENGEJAR TARGET MDGs PASCA SENSUS PENDUDUK 2010

Oleh :
Isti Larasati Widiastuty



ABSTRACT
ISTI LARASATI WIDIASTUTY. Pursuing of MDGs Targets After 2010 Indonesian Population Census.

Millenium Development Goals is global agreement reached by the Heads of State and representatives from 189 countries to improve the welfare of the global community which focused to against poverty and increase the quality of human life. In 2010 there are three kind of Indonesian MDGs status achievement : (1) has already achieved, (2) will be achieve at 2015, (3) hard to achieve and need special attention. MDGs has women faces so the programs must be create an target to poor women household. Data and indicators needed to accelerate the achievement the development goals. 2010 Indonesian Population Census(SP2010) provides any kind of data, variable and indicators which has divided by gender, can be used in planning, implementation, and evaluate the development. SP2010 also provides sampling frame base on household.
Keywords : MDGs, Gender, 2010 Indonesian Census (SP2010)


BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
MDGs. Millenium Development Goals atau Tujuan Pembangunan Milenium merupakan suatu hal yang sudah tidak asing dalam era pembangunan saat ini. MDGs merupakan suatu pembaruan kesepakatan global dalam mencapai tujuan pembangunan, yaitu memerangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup manusia. MDGs yang ditetapkan oleh PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) di New York pada bulan September tahun 2000, dihadiri oleh 189 negara anggota PBB, termasuk Indonesia. Setelah ditandatanganinya deklarasi milenium pada saat itu, seluruh anggota PBB bertekad dan berkomitmen untuk mempercepat pembangunan manusia dan memerangi kemiskinan melalui delapan target MDGs.
Sidang tingkat tinggi ke-65 yang diselenggarakan di kantor PBB New York pada tanggal 20 – 22 September 2010 lalu membahas mengenai capaian target MDGs. Pertemuan membahas pengalaman sukses dalam pencapaian target-target MDGs, kendala yang dihadapi, rencana dan strategi akselerasi pencapaian MDGs ke depan, serta dukungan peningkatan pembiayaan dan kerjasama antar negara. Laporan MDGs Indonesia tahun 2010 menyatakan bahwa dalam pencapaian target-target MDGs Indonesia sudah on the track seperti halnya target MDGs yang disepakati (Susilo, Wahyu. 2010 : kolom 3).
Delapan target MDGs yang disepakati untuk meningkatkan kualitas hidup manusia adalah : (1) memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrem, (2) mewujudkan pendidikan dasar bagi semua, (3) mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, (4) menurunkan angka kematian anak, (5) meningkatkan kesehatan ibu, (6) memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya, (7) memastikan kelestarian lingkungan, dan (8) mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan (Bappenas. 2007).
Sebetulnya delapan target MDGs tersebut tidak jauh berbeda dengan target-target pembangunan sebelumnya, dimana hampir seluruh target pembangunan pada akhirnya adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Hal baru dalam MDGs adalah adanya suatu target yang konkrit dan terukur (bersifat kuantitatif) sebagai indikator pencapaian dari delapan target yang ingin dicapai tersebut ( Effendi, Sofyan. 2004:325).
Jika kita cermati antara target yang satu dengan target lainnya saling terkait satu sama lain. Hal ini menunjukkan bahwa setiap bidang dan target MDGs sama pentingnya untuk dapat meningkatkan kualitas hidup manusia. Untuk mencapai kedelapan target tersebut perlu dilakukan program pencapaian dengan tepat, baik dari sisi jenis program maupun sasaran program. Ketepatan jenis dan sasaran program dapat terlaksana apabila stakeholders memiliki data yang akurat.
Maka dari itu yang tidak kalah penting dalam mencapai delapan target MDGs adalah ketersediaan data. Tanpa adanya data yang reliable, relevan, valid, dan up to date, rasanya target MDGs tersebut hanya akan menjadi angan-angan semata. Dalam mencapai target MDGs data memegang peranan penting, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi dari kegiatan dan program yang dilaksanakan untuk mencapai target.
Sensus Penduduk 2010 (SP2010) yang dilaksanakan pada bulan Mei 2010 lalu merupakan salah satu sumber data di Indonesia yang lengkap dan komprehensif, karena dapat menyajikan data hingga small area statistic. Terdapat 43 (empat puluh tiga) variabel yang ditanyakan kepada masyarakat dalam SP2010, oleh karenanya data yang dihasilkan relatif lengkap. Dengan demikian kiranya perlu untuk dilakukan kajian bagaimana data yang dihasilkan dari SP2010 dapat menjawab tantangan dari target MDGs yaitu tersedianya data indikator dan statistik MDGs sampai wilayah terkecil.

1.2 Identifikasi Permasalahan
Pencapaian target-target MDGs tidak dapat dilakukan secara parsial, dikarenakan antara target yang satu dengan target lainnya memiliki saling keterkaitan. Pemberantasan kemiskinan dan kelaparan ekstrem tidak akan lepas dari upaya mewujudkan pendidikan dasar bagi semua, karena kecenderungannya dengan pendidikan akan memberikan peluang yang lebih besar bagi seseorang untuk mendapatkan pekerjaan, adanya pekerjaan maka setidaknya masyarakat akan lebih memiliki akses untuk melawan kemiskinan dan kelaparan. Maka pemecahan permasalahan yang terkait dengan upaya pencapaian target MDGs harus dilakukan secara simultan dan lintas bidang.
Satu hal yang dapat dicermati dari target-target MDGs adalah bahwa MDGs berwajah perempuan (MDGs has women faces). MDGs boleh disebutkan berwajah perempuan karena setiap bidang terkait erat dengan kehidupan perempuan (Effendi, Sofyan. 2004 : 327). Perempuan sangat erat dengan kemiskinan, beberapa penelitian terdahulu menyatakan bahwa kemiskinan berwajah perempuan (poverty has women faces). Perempuan juga erat kaitannya dengan pendidikan rendah, buta huruf, status kesehatan rendah, kurang gizi, mengidap penyakit menular yang sering dialami tanpa kesalahannya sendiri, diskriminasi, marjinalisasi, dan biasanya perempuan menanggung beban dari turunnya fungsi lingkungan hidup sebagai dampak dari air kotor dan sanitasi yang buruk. Oleh karena itu target MDGs ketiga, keempat, dan kelima secara langsung perempuan menjadi target utama, walaupun target lainnya tidak lepas dari perempuan.
Program pemberantasan kemiskinan, buta huruf, gizi buruk, penyakit menular, dan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target MDGs sudah saatnya melibatkan laki-laki dan perempuan di dalamnya. Tentu saja, dalam perencanaan dan pelaksanaannya, yaitu sasaran program harus sudah terpilah antara perempuan dan laki-laki dikarenakan kondisi yang berbeda antara keduanya. Ketersediaan data terpilah gender (data responsif gender) masih relatif kurang dengan cakupan sampai wilayah terkecil (small area statistic) dan referensi waktu yang rutin secara tahunan. Oleh karena itu permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah :
1. Bagaimanakah kondisi pencapaian target-target MDGs Indonesia tahun 2010?
2. Sejauh mana Sensus Penduduk 2010 memberikan ketersediaan data terpilah gender bagi pencapaian target MDGs 2015?


1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Menjelaskan kondisi pencapaian target-target MDGs Indonesia tahun 2010.
2. Menjelaskan sejauh mana Sensus Penduduk 2010 menyediakan data terpilah gender bagi pencapaian target MDGs 2015.


BAB II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 MDGs
MDGs atau Tujuan Pembangunan Milenium adalah delapan tujuan yang diupayakan untuk dicapai pada tahun 2015 merupakan tantangan tantangan utama dalam pembangunan diseluruh dunia. Tantangan-tantangan ini sendiri diambil dari seluruh tindakan dan target yang dijabarkan dalam Deklarasi Milenium yang diadopsi oleh 189 negara dan ditandatangani oleh 147 kepala pemerintahan dan kepala negara pada saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium di New York pada bulan September 2000 (Wikipedia).

2.2 Target MDGs
Target pertama memerangi kemiskinan dan kelaparan ekstrem. Target ini memiliki ukuran yang jelas, dimana pada tahun 2015 harus mampu menurunkan proporsi jumlah penduduk miskin menjadi setengahnya antara tahun 1990 - 2015. Jumlah penduduk miskin pada tahun 1990 mencapai 15,10% dari total penduduk Indonesia, maka target yang harus dicapai pada tahun 2015 adalah mengurangi proporsi jumlah penduduk miskin menjadi 7,55% (Bappenas. 2007).
Target kedua adalah mencapai pendidikan dasar bagi semua, yaitu memastikan pada tahun 2015 semua anak laki-laki dan perempuan telah menyelesaikan pendidikan dasarnya. Baik anak laki-laki maupun anak perempuan memiliki akses yang sama untuk mengenyam pendidikan, ditargetkan tahun 2015 pendidikan dasar dan tahun berikutnya untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
Target ketiga adalah memajukan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan dengan cara menghapus kesenjangan gender dalam pendidikan dasar dan menengah, jika mungkin telah terjadi setelah tahun 2005 dan pada tahun 2015 telah terjadi pada semua tingkatan pendidikan. Indikator persentase anak perempuan di jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMU ditargetkan mencapai 100 persen pada tahun 2015.
Target keempat adalah menurunkan angka kematian anak (1 – 5 tahun) sebesar 2/3 antara tahun 1990 - 2015. Jika pada tahun 1990 angka kematian anak sebanyak 81 anak dari 1000 kelahiran maka pada tahun 2015 ditargetkan hanya 32 kematian dari 1000 penduduk.
Target kelima adalah meningkatkan kesehatan ibu dengan cara menurunkan rasio angka kematian ibu sebesar 3/4 antara tahun 1990 – 2015. Jika angka kematian ibu pada tahun 1990 adalah 390 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup maka pada tahun 2015 ditargetkan hanya sebanyak 102 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup.
Target keenam adalah memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya dengan cara menghentikan penyebarannya pada tahun 2015. Prevalensi penderita penyakit HIV/AIDS dari tahun 1990 menunjukkan adanya peningkatan, perlu kerja keras untuk mengatasi masalah ini.
Target ketujuh adalah memastikan kelestarian lingkungan dengan memadukan prinsip-prinsip pembangunan lingkungan yang berkelanjutan ke dalam kebijakan dan program pemerintah. Target ini juga memastikan bahwa pada tahun 2015 telah tercapai penurunan separuh dari penduduk yang tidak memiliki akses terhadap air bersih dan sanitasi yang aman, serta pada tahun 2020 telah terjadi perbaikan signifikan bagi setidaknya 100 juta penghuni kawasan kumuh.
Target MDGs kedelapan yaitu mengembangkan kemitraan global untuk keperluan pembangunan terkait dengan kerjasama internasional, yaitu menelaah isu-isu seperti perdagangan, bantuan dan utang internasional. Sebagian besar target ini ditujukan bagi Negara maju untuk membantu Negara miskin dalam mencapai target MDGs lainnya.

2.3 Kemiskinan
Bappenas (2004) dalam BPS (2009:11) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan bermartabat. Hak-hak dasar tersebut antara lain : (1) terpenuhinya kebutuhan pangan, (2) kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, (3) rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, (4) hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik.

2.4 Ukuran Kemiskinan
Dalam pencapaian target MDGs Bank Dunia menetapkan garis kemiskinan dengan kategori pendapatan per kapita 1 dollar Amerika (USD 1) dalam bentuk satuan Paritas Daya Beli per kapita per hari (Purchasing Power Parity/PPP). BPS (2005a:12) menyatakan bahwa untuk Indonesia, garis kemiskinan didekati dengan pengeluaran minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilokalori per kapita per bulan ditambah pengeluaran minimum bukan makanan (perumahan dan fasilitasnya, sandang, kesehatan, pendidikan, transpor dan barang-barang lainnya).

2.5 Pendidikan Dasar
Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang berperan meningkatkan kualitas hidup (BPS, 2005c). Suryadi (1997) dalam BPS (2005b) menyatakan bahwa pendidikan merupakan salah satu bentuk kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Pendidikan dasar adalah pendidikan Sekolah Dasar atau setara.


2.6 Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar
APM menunjukkan proporsi anak sekolah pada kelompok umur tertentu yang bersekolah di pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya (BPS, 2005c). Adapun APM SD adalah persentase penduduk berumur 7 – 12 tahun yang bersekolah di SD.

2.7 Kesetaraan Gender
Mosse (2002:3) mendefinisikan gender sebagai perangkat peran yang menunjukkan kepada orang lain (masyarakat) mengenai sifat-sifat yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Adapun kesetaraan gender merupakan persamaan kondisi dan status antara laki-laki dan perempuan sehingga tidak seorang pun yang terabaikan kesempatan dan hak asasinya. Artinya, laki-laki dan perempuan tidak dibedakan karena jenis kelaminnya, sebaliknya laki-laki dan perempuan diberi kesempatan untuk maju dan berkembang secara sama, tidak ada jenis kelamin yang lebih utama atau diprioritaskan (Hanifah, 2001).

2.8 Data
Data merupakan informasi-informasi yang mendukung dalam perencanaan, proses, dan evaluasi pembangunan. Pada tahap perencanaan, data mampu mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Data terpilah gender adalah data yang sudah terspesifikasi antara laki-laki dan perempuan.

BAB III METODOLOGI
3.1 Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini adalah berbagai publikasi hasil Sementara Sensus Penduduk 2010, Survei Sosial Ekonomi Modul Panel 2010, Tabel Indikator Pendidikan, Perkembangan Berbagai Indikator Sosial Ekonomi, serta beberapa publikasi resmi lainnya yang mendukung.

3.2 Metode Analisis
Metode analisis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan permasalahan yang terkait dengan capaian target MDGs dan indikator-indikator yang bisa dihasilkan dari SP2010.


BAB IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Data memegang peranan sedemikian pentingnya, namun kadangkala ketersediaannya sangat kurang. Namun demikian, perlu upaya dari berbagai pihak agar data tersedia tepat waktu dan ketersediaannya bersifat series agar capaian indikator MDGs dapat termonitor dari waktu ke waktu.

4.1 Capaian MDGs Tahun 2010
Berdasarkan hasil dari Kongres Tingkat Tinggi (KTT) PBB pada tanggal 20 – 22 September 2010 lalu, Menteri Luar Negeri Indonesia Martin Natalegawa menyebutkan bahwa capaian MDGs Indonesia sudah on the track (Susilo, Wahyu. 2010:kolom 3). Artinya, secara umum capaian target MDGs Indonesia sudah menuju target yang ditetapkan. Jika dilihat hasil Laporan MDGs Indonesia tahun 2010, terdapat tiga jenis capaian MDGs Indonesia, yaitu : (1) target sudah tercapai, (2) target akan tercapai pada tahun 2015, dan (3) target sulit untuk tercapai.

Target pertama memerangi kemiskinan dan kelaparan ekstrem menunjukkan adanya upaya pencapaian target. Pada bulan Maret 2010 tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai 13,33 %, atau sekitar 5,78% lagi menuju target pada tahun 2015 (BPS, 2010)1. Kiranya mengejar target untuk menurunkan setengah dari proporsi penduduk miskin pada 2015 memerlukan kerja keras dari seluruh komponen bangsa, baik stakeholders (pemangku kebijakan) maupun masyarakat.
Untuk mencapai pendidikan dasar bagi semua, yaitu memastikan semua anak laki-laki dan perempuan telah menyelesaikan pendidikan dasar. Data tersedia hasil Sensus, Survei (Susenas), maupun dari SKPD terkait (Departemen Pendidikan Nasional) yaitu data angka partisipasi sekolah dasar yang sudah terpilah laki-laki dan perempuan. Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan dasar (SD) tahun 2009 mencapai 95,23%, yang berarti masih kurang sekitar 4,77% dari target 100,00% pada tahun 2015. Angka Melek Huruf (AMH) juga menunjukkan adanya peningkatan. Jika dilihat berdasarkan capaian indikator-indikator pendidikan pada tahun 2010 ini maka target pendidikan dasar untuk semua dapat tercapai pada tahun 2015. Namun yang perlu diperhatikan lebih lanjut oleh stakeholders adalah tidak hanya tingkat partisipasi sekolah melainkan juga kualitas dari pendidikan yang diterima oleh masyarakat.
Target ketiga memajukan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan jika dilihat dari indikator adanya persamaan hak antara anak laki-laki dan perempuan dalam pendidikan dasar, menengah, dan tinggi (ditunjukkan dengan proporsi perempuan terhadap laki-laki di SD, SMP, SMU, dan Perguruan Tinggi) maka target ini tecapai pada tahun 2015, bahkan untuk pendidikan SMP dan perguruan tinggi sudah tercapai di tahun 2010. Kondisi ini menunjukkan tidak adanya perbedaan perlakuan bagi seseorang untuk mengenyam jenjang pendidikan, kondisi partiarkhi yang menyatakan bahwa laki-laki memiliki hak yang lebih (dominan) dari perempuan tidak terlihat dari indikator ini. Namun untuk kedua indikator yang lain, yaitu proporsi perempuan yang menduduki kursi di DPR dan kontribusi tenaga kerja perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian masih relatif rendah persentasenya walaupun menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 1990.
Target keempat menurunkan angka kematian anak jika dilihat dari tabel 1 di atas menunjukkan adanya peningkatan kinerja, walaupun untuk mencapai target di tahun 2015 relatif sulit. Kondisi ini perlu mendapat perhatian dari semua pihak, perlu upaya keras melalui program terutama yang berkaitan dengan peningkatan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan. Di samping itu, ketersediaan data untuk indikator ini lag nya cukup tinggi. Diupayakan ke depannya tersedia data series yang referensi waktunya rutin tahunan sehingga program yang dilaksanakan berdasarkan pada data yang up to date.
Sama halnya dengan angka kematian anak, angka kematian ibu juga sepertinya cukup sulit mencapai target. Target pada tahun 2015 adalah 102 kematian per 100.000 kelahiran hidup, pada tahun 2007 baru mencapai 228 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Kondisi ini menunjukkan tingkat kesehatan ibu masih relatif rendah, perlu upaya keras untuk mengejar target. Program lebih difokuskan kepada peningkatan akses dari perempuan untuk menikmati fasilitas kesehatan, terutama bagi perempuan miskin yang cenderung mengalami kesulitan untuk mengakses berbagai fasilitas kehidupan.
Target keenam yaitu memerangi HIV/AIDS, penyakit malaria dan menular lainnya menunjukkan prevalensi yang mengalami peningkatan setiap tahunnya khususnya untuk penderita HIV/AIDS. Jika dulu mengungkap kejadian HIV/AIDS adalah hal tabu bagi masyarakat, saat ini kondisinya sudah sedikit berbeda, dimana sedikit banyak sudah ada keterbukaan untuk melaporkan kejadian ini ke tenaga kesehatan, walaupun data penderita HIV/AIDS ibaratnya masih berupa “fenomena gunung es”. Artinya data yang terungkap baru berdasarkan laporan saja, belum mengungkap jumlah dan permasalahan secara pasti. Kondisi di Indonesia menunjukkan prevalensi peningkatan penderita HIV/AIDS terutama dari kelompok rentan pengguna narkoba suntik. Adapun indikator lainnya menunjukkan bahwa prevalensi penderita penyakit malaria dan tuberkulosis mengalami penurunan.
Adapun target ketujuh menjamin kelestarian lingkungan capaian Indonesia yang sulit dicapai adalah adanya perluasan daerah tutupan hutan. Kondisinya menunjukkan bahwa setiap tahunnya luas tutupan hutan di Indonesia mengalami penurunan. Indikator lainnya yaitu proporsi masyarakat yang mengakses air bersih melalui saluran air bersih perpipaan mengalami peningkatan setiap tahunnya walaupun masih jauh dari target pada tahun 2015. Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan pun mengalami penurunan dari tahun 1990, walaupun masih harus menurunkan setengahnya untuk mencapai target 2015, dimana pada tahun ini baru mencapai 12,12% dari target sebesar 6%.
Capaian target MDGs terakhir Indonesia yang ditunjukkan dengan rasio ekspor dan impor terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mengalami penurunan dari tahun 1990, dimana pada tahun ini proporsinya mencapai 39,50%. Rasio ini ditargetkan mengalami peningkatan dari capaian pada tahun 1990, karena rasio ekspor dan impor yang tinggi menunjukkan adanya keterbukaan perekonomian antara Indonesia dengan negara lain, dengan bentuk jalinan kemitraan global dengan negara luar untuk pembangunan.
Jika kita amati hasil laporan MDGs Indonesia masih ada beberapa indikator yang referensi waktunya mengalami lag yang cukup besar. Oleh karena itu adanya target yang terukur secara kuantitatif memang menjadikan pencapaian target MDGs sebagai tantangan bagi semua pihak, terutama kaitannya dengan ketersediaan data. Data yang ada seringkali masih bersifat nasional tidak tersedia untuk level wilayah yang lebih kecil (small area statistics) dan bersifat netral gender (tidak memilah laki-laki dan perempuan). Ketersediaan data terpilah gender hingga small area statistics memegang peranan penting dalam mengejar ketertinggalan target MDGs, karena jika diamati hampir seluruh target MDGs berkaitan erat dengan kehidupan perempuan. Dengan data ini sasaran program dapat difokuskan untuk perempuan dan laki-laki sehingga lebih tepat mengingat masalah serta kebutuhan perempuan dan laki-laki di setiap wilayah memiliki perbedaan.

4.2 Ketersediaan Data Hasil SP 2010
Hasil SP2010 diantaranya adalah tersedianya data dasar kependudukan sebagai basis data kependudukan yang bermanfaat bagi pembangunan. Data dasar yang dihasilkan mencakup sampai wilayah area terkecil. Data dasar yang dihasilkan dari SP2010 dapat digunakan sebagai basis data dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program terkait dengan upaya percepatan pencapaian target-target MDGs. Data yang dihasilkan pun sudah terpilah gender, yaitu memilah antara laki-laki dan perempuan. Beberapa variabel dan indikator yang dihasilkan dari SP2010, diantaranya yaitu :

1 Penduduk by name Dirinci menurut jenis kelamin, penting ketika program ingin tepat sasaran pada perorangan
2 Penduduk by address Dirinci menurut jenis kelamin, penting ketika program ingin tepat sasaran pada perorangan
3 Kepala rumah tangga by name by address Dirinci menurut jenis kelamin, penting ketika program ditujukan kepada rumahtangga dengan kepala rumahtangga perempuan atau laki-laki
4 Penduduk menurut golongan umur atau umur tunggal Dirinci menurut jenis kelamin
5 Penduduk menurut agama Dirinci menurut jenis kelamin
6 Penduduk menurut tingkat kecacatan Dirinci menurut jenis kelamin
7 Penduduk menurut kewarganegaraan Dirinci menurut jenis kelamin
8 Penduduk menurut suku bangsa Dirinci menurut jenis kelamin
9 Penduduk menurut kejadian migrasi seumur hidup (life time migration) Dirinci menurut jenis kelamin
10 Penduduk menurut kejadian migrasi risen (lima tahun yang lalu) Dirinci menurut jenis kelamin
11 Penduduk menurut bahasa sehari-hari yang digunakan Dirinci menurut jenis kelamin
12 Penduduk menurut kemampuan berbahasa Indonesia Dirinci menurut jenis kelamin
13 Penduduk menurut status sekolah Dirinci menurut jenis kelamin
14 Penduduk menurut ijazah tertinggi yang ditamatkan Dirinci menurut jenis kelamin
15 Penduduk Menurut kemampuan membaca dan menulis (Angka Melek Huruf) Dirinci menurut jenis kelamin
16 Penduduk menurut status perkawinan Dirinci menurut jenis kelamin
17 Penduduk bekerja atau berusaha Dirinci menurut jenis kelamin, lapangan usaha, dan status pekerjaan
18 Penduduk yang mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja Dirinci menurut jenis kelamin, lapangan usaha, dan status pekerjaan
19 Penduduk yang mencari pekerjaan (menganggur) atau mempersiapkan usaha Dirinci menurut jenis kelamin, ijazah yang dimiliki (dapat digunakan potensi pengangguran menurut tingkat pendidikan)
20 Penduduk yang tidak bekerja dan siap menerima pekerjaan Dirinci menurut jenis kelamin
21 Lapangan usaha pekerjaan penduduk bekerja Dirinci menurut jenis kelamin
22 Status pekerjaan penduduk bekerja Dirinci menurut jenis kelamin
23 Jumlah anak lahir hidup
24 Jumlah anak lahir hidup dan masih tinggal di dalam rumah tangga Dapat diketahui rata-rata beban rumah tangga dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari
25 Jumlah anak lahir hidup dan tinggal di luar rumah tangga
26 Jumlah anak lahir hidup yang telah meninggal dunia
27 Kejadian kelahiran setahun lalu
28 Kejadian kematian setahun lalu Dirinci menurut jenis kelamin dan umur
29 Kejadian kematian menurut jenis kelamin
30 Kejadian kematian menurut umur
31 Kejadian kematian ibu Bisa dihitung Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup
32 Kejadian kematian ibu pada masa kehamilan
33 Kejadian kematian ibu pada masa persalinan
34 Kejadian kematian ibu pada masa dua bulan setelah persalinan (masa nifas)
35 Rumah tangga menurut jenis lantai terluas
35 Rumah tangga menurut luas lantai Bisa dihitung rata-rata luas lantai yang dikuasai oleh anggota rumah tangga (sebagai variabel penghitungan rumah tangga miskin)
36 Rumah tangga menurut sumber penerangan utama
37 Rumah tangga menurut bahan bakar utama yang digunakan untuk memasak sehari-hari
38 Rumah tangga menurut sumber air minum utama
39 Rumah tangga menurut jenis fasilitas tempat buang air besar
40 Rumah tangga menurut fasilitas tempat akhir pembuangan tinja
41 Rumah tangga menurut penguasaan telepon
42 Rumah tangga menurut akses internet
43 Rumah tangga menurut status kepemilikan/penguasaan tempat tinggal
44 Rumah tangga menurut jenis bukti kepemilikan tanah tempat tinggal
45 Rumah kumuh Diturunkan dari beberapa variabel kondisi perumahan

Jika dilihat pada tabel 2 di atas jelas bahwa SP2010 memberikan banyak data, variabel dan indikator, maupun indikator turunan yang dapat digunakan sebagai bahan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan, termasuk dalam pencapaian target-target MDGs. Sebagaimana telah diulas sebelumnya bahwa target-target MDGs merupakan satu kesatuan, memiliki saling keterkaitan satu sama lain dan target-target tersebut sangat erat kaitannya dengan kehidupan perempuan. Oleh karena itu agar akselerasi pencapaian target dapat terwujud kiranya program dan kegiatan idealnya difokuskan pada perempuan, khususnya perempuan miskin supaya memiliki akses yang sama terhadap pembangunan.
Dengan demikian untuk memerangi kemiskinan dan kelaparan ekstrem kiranya tidak hanya data proporsi penduduk miskin saja yang diperlukan, namun pada implementasi program di masyarakat juga diperlukan data yang lebih responsif gender, yaitu data kemiskinan rumahtangga yang kepala rumahtangganya laki-laki dan perempuan. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa poverty has women faces yaitu kemiskinan berwajah perempuan, ketika perempuan miskin kecenderungannya keluarga di sekelilingnya yang menjadi tanggung jawabnya akan ikut miskin, dalam arti kepala rumah tangga perempuan miskin akan membawa anggota rumah tangganya ke dalam lingkaran kemiskinan.
Yang tidak kalah penting dari SP2010 adalah adanya kerangka sampel (sampling frame) berbasis rumah tangga. SP2010 dapat menyajikan data rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan. Data ini dapat dijadikan sebagai kerangka sampel bagi studi lanjutan (bahkan mungkin diintegrasikan dalam pelaksanaan survei kemiskinan/susenas) untuk mengukur seberapa besar kemiskinan perempuan sehingga target mempercepat pemberantasan kemiskinan menjadi setengahnya pada tahun 2015 dapat diupayakan lebih tepat melalui pemberdayaan perempuan miskin dan keluarganya agar keluar dari lingkaran kemiskinan. Melalui basis data rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan ini berbagai program dapat digulirkan dengan target yang ingin dicapai terdiri dari berbagai bidang. Data perempuan (kepala rumah tangga) miskin dapat diperoleh dengan melakukan pengolahan lanjutan dari data kepala rumah tangga menurut jenis kelamin yang dikombinasikan dengan tingkat pendidikan, pekerjaan, dan kondisi perumahan (di antaranya masuk ke dalam 14 variabel kemiskinan).
Memfokuskan program dengan sasaran rumah tangga miskin dengan kepala rumah tangga perempuan, kiranya percepatan beberapa target MDGs dapat dilakukan. Diantaranya adalah target (1) memerangi kemiskinan dan kelaparan ekstrem, (2) pendidikan bagi semua, (3) memajukan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, (4) menurunkan angka kematian anak, (5) meningkatkan kesehatan ibu, dan (6) menjamin kelestarian lingkungan (perempuan adalah yang paling beresiko dengan kondisi lingkungan yang rusak). Sebagaimana apa yang sudah dilakukan oleh Muhammad Yunus, pemenang nobel perdamaian pada tahun 2006. Mendirikan bank bagi kaum miskin yaitu Gramen Bank, Yunus membuktikan bahwa perempuan miskin memiliki kapasitas untuk mengembangkan kapasitas diri dan keluarganya untuk memerangi kemiskinan. Lebih dari 90% nasabah Gramen Bank adalah perempuan, dan tingkat pengembalian pinjaman mereka lebih dari 95% (Yunus, 2007).
Kiranya apa yang sudah dilakukan Yunus dengan Gramen Bank nya dapat dicontoh untuk dilakukan di Indonesia, tentu saja dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program berbasiskan data, tidak sekedar bagi-bagi uang. Sebagai basis data dan kerangka sampel rumah tangga yang dimiliki, SP2010 dapat dijadikan bahan acuan penetapan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mencapai target MDGs sampai pada level wilayah terkecil. Program dapat dirancang berdasarkan permasalahan yang ada di wilayah, bukan berdasarkan data dan permasalahan pusat (nasional), karena setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda sehingga pembangunan akan lebih berkelanjutan (sustainable). Salah satu kunci sukses pembangunan berkelanjutan adalah adanya partisipasi aktif masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi dalam proses pembangunan. Sebagai masyarakat Indonesia, marilah bersama-sama mengejar target MDGs karena pencapaian target MDGs adalah tanggung jawab kita bersama. Marilah kita nantikan hasil Sensus Penduduk 2010 untuk mengejar target MDGs. SP2010 menjawab tantangan MDGs, semoga!!!



DAFTAR PUSTAKA

Badan Perencanaan Pembangunan (Bappenas). 2007. Kita Suarakan MDGs demi Pencapaiannya di Indonesia. Diunduh dari http://bappenas.go.id pada tanggal 25 Desember 2007 pukul 17.17 WIB.

_______________. 2010. Laporan Pencapaian Pembangunan Milenium Indonesia 2010. Jakarta : Bappenas

Badan Pusat Statistik (BPS). 2005. Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2005. Jakarta : BPS

_________________. 20101. Berita Resmi Statistik Juli 2010. Diunduh dari http://www.bps.go.id/brs_file/kemiskinan-01jul10.pdf tanggal 26 September 2010 pukul 17.45 WIB

_________________. 20102. Tabel Indikator Pendidikan 1994 – 2009. Diunduh dari http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=28&notab=1 tanggal 26 September 2010 pukul 17.55 WIB

Effendi, Sofyan. 2004. “Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) dalam Perspektif Gender” dalam Saparinah Sadli (2010) Berbeda Tetapi Setara. Jakarta : Kompas

Hanifah, Laily. 2001. Keadilan dan Kesetaraan jender (Perspektif Islam). Jakarta: Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama RI

Mosse, Julia Cleves. 1996. Gender dan Pembangunan terjemahan dari Half The World Half The Chance penerjemah Hartian Silawati. Yogyakarta : Rifka Anisa.

Susilo, Wahyu. 2010. “Sasaran Pembangunan Minimun” dalam Harian Umum Kompas Edisi Senin, 27 September 2010.

Wikipedia. http://id.wikipedia.org/wiki/MDGs

Yunus, Muhamad. 2007. Bank Kaum Miskin Kisah Yunus dan Gramen Bank Memerangi Kemiskinan. Jakarta : Marjin Kiri

tulisan dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah Hari Statistik BPS Jawa Barat, 2010