Selasa, 30 Januari 2018

Menguatkan Daya Saing


Pikiran Rakyat, 1 Agustus 2017





Peringkat daya saing Indonesia yang dirilis World Economic Forum (WEF) memperlihatkan posisi Indonesia yang menurun. Alih-alih naik, indeks daya saing Indonesia merosot dari peringkat ke-37 menjadi ke-41 dari 138 negara pada tahun 2016. Isu daya saing semakin menguat seiring berlakunya era MEA di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan penguatan daya saing daerah semakin urgent untuk dilakukan.
Cara meningkatkannya bagaimana? Tentunya kita harus mengetahui apa yang menjadi indikator dalam pemeringkatan daya saing WEF. Dalam laporannya WEF menyatakan 12 pilar yang diasumsikan menjadi faktor penggerak dan faktor efisiensi iklim usaha ekonomi suatu negara. Pilar-pilar tersebut meliputi : (1) kelembagaan negara bersangkutan, (2) infrastruktur, (3) stabilitas makroekonomi, (4) tingkat kesehatan dan pendidikan dasar, (5) pendidikan tinggi serta intensitas pelatihan-pelatihan, (6) efisiensi dalam usaha perdagangan, (7) pasar tenaga kerja, (8) keunggulan pasar keuangan, (9) ketersediaan teknologi, (10) keterjangkauan pasar, (11) kecanggihan berbisnis, dan (12) kemampuan inovasi.
Meningkatkan kinerja ke-12 pilar tersebut tentu bukan pekerjaan mudah. Perlu komitmen kuat dari stakeholders dalam upaya meningkatkan kinerja daya saing bangsa. Tentu saja peta daya saing melalui peta 12 pilar tersebut perlu dimiliki. Diperlukan basis data agar perencanaan dan penentuan target kegiatan dapat tepat sasaran.
Beberapa waktu lalu Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat me-launching hasil Sensus Ekonomi 2016 (SE2016). Hasil SE2016 menunjukkan  jumlah usaha/perusahaan nonpertanian di Provinsi Jawa Barat mencapai 4,63 juta usaha/perusahaan, meningkat 9,96 persen dibandingkan sensus ekonomi 2006 lalu. Adapun total penyerapan tenaga kerja mencapai 11,37 juta orang, dibandingkan sensus ekonomi 2006 lalu meningkat 18,53 persen.  Perkembangan bisnis modern seperti bisnis online memberikan andil dalam peningkatan jumlah aktivitas ekonomi beberapa tahun belakangan ini. .
Secara kuantitas sebanyak 79,18 persen usaha/perusahaan di Jawa Barat bergerak dalam kategori lapangan usaha Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor (kategori G), Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (kategori I) serta Industri Pengolahan (kategori C). Ketiga lapangan usaha ini mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 72,45 persen dari seluruh tenaga kerja nonpertanian.
Sebaran usaha dan tenaga kerja di Jawa Barat sebagian besar berada pada skala usaha mikro kecil (UMK). Sebanyak 98,49 persen usaha nonpertanian di Jawa Barat adalah UMK dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 74,63 persen. Sementara Usaha Menengah Besar (UMB) hanya 1,51 persen total usaha nonpertanian dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 25,37 persen tenaga kerja nonpertanian.
Besarnya potensi UMK di Jawa Barat bisa menjadi peluang dan tantangan tersendiri bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bagaimana tidak, beberapa kejadian krisis ekonomi di Indonesia menunjukkan UMK adalah usaha yang tangguh menghadapi krisis. UMK memiliki kemampuan untuk bertahan dalam krisis ekonomi, fleksibel terhadap kondisi pasar, serta inovasi dan pengembangan produk dapat dilakukan dengan mudah. Kegiatan ekonomi skala UMK memiliki peranan signifikan dalam menyokong perekonomian Jawa Barat. Bagi Provinsi Jawa Barat, UMK merupakan tumpuan perekonomian.
Meningkatkan perekonomian UMK ternyata tidak semata-mata hanya meningkatkan sisi pendapatan/keuangan pelaku UMK. Hasil penilaian WEF pun menunjukkan walaupun dari sisi keuangan menunjukkan peningkatan, namun dari aspek pendidikan dan kesehatan dasar mengalami penurunan, dimana Indonesia anjlok sebanyak 20 peringkat. Kiranya kedua hal ini yang perlu menjadi fokus perhatian, termasuk di Jawa Barat. Peningkatan kulitas sumber daya manusia (SDM) perlu mendapat perhatian agar dapat bersaing dan berdaya saing di era pasar bebas. Pembangunan manusia, dengan komponen pembangunan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi tentu perlu menjadi salah satu titik masuk untuk melakukan penguatan daya saing daerah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat tahun 2016 mencapai 70,05 dengan status tinggi. Namun perlu akselerasi pada dimensi pendidikan dimana rata-rata lama sekolah masih mencapai 7,95 tahun, jauh dari target wajib pendidikan dasar 9 tahun bahkan 12 tahun.
Meningkatkan status pembangunan manusia masyarakat Jawa Barat, akan mampu meningkatkan daya saing UMK. Bagi UMK peningkatan daya saing diantaranya bagaimana menjadikannya mampu naik kelas atau bertahan lama dalam menjalankan aktivitas usahanya. Pada akhirnya akselerasi penguatan daya saing daerah bukan hanya menjadi tugas pemerintah atau pelaku usaha sendiri. Perlu sinergitas dari berbagai pihak. Bagi Jawa Barat, perlu sinergitas bagaimana meningkatkan dan menguatkan daya saing 4,63 juta pelaku usaha dan 11,37 juta tenaga kerja, terutama yang terlibat dalam usaha mikro kecil.
Sekali lagi, dalam mengukur kinerja daya saing suatu daerah perlu adanya peta dan basis data. Data terkait indikator (12 pilar) yang diasumsikan sebagai faktor pengerak peningkatan daya saing tentunya menjadi urgent. Terkait dengan hal ini, mulai tanggal 1 Agustus 2017 hingga 30 September 2017 Badan Pusat Statistik (BPS) seluruh Indonesia akan menyelenggarakan Pendataan UMK dan UMB Sensus Ekonomi 2016. Pendataan ini bertujuan diantaranya untuk : (1) Mengetahui profil dan karakteristik usaha; (2). Memberi gambaran tentang level dan struktur ekonomi; (3). Mengetahui daya saing bisnis; (4). Mendapatkan gambaran permodalan, prospek dan kendala usaha/perusahaan; (5). Memperoleh data rinci usaha/perusahaan sebagai bahan perencanaan pembangunan, baik mikro maupun makro. Dalam pendataan ini akan ditanyakan informasi terkait 12 pilar penguatan daya saing. Harapannya, dari pendataan ini akan diperoleh basis data untuk penguatan daya saing di Indonesia di masa mendatang. Dukungan berbagai pihak sangat penting dalam mendukung keberhasilan kegiatan pendataan ini. Pelaku usaha, ayo dukung Pendataan UMK dan UMB Sensus Ekonomi 2016 untuk penguatan daya saing bangsa!***







Membangun Jawa Barat




Pikiran Rakyat, 26 April 2017

 

Walaupun hasil resmi dari KPU belum dirilis, namun berbagai pihak sudah menyatakan  adanya gubernur “baru” di DKI Jakarta.  Semoga gubernur baru yang akan dilantik pada Oktober 2018 nanti akan semakin amanah dan membawa Jakarta ke arah yang lebih baik. Di Jawa Barat, masa kerja Gubernur Ahmad Heryawan akan berakhir pada tahun 2018. Ya, hanya dalam hitungan bulan Jawa Barat pun akan melaksanakan  Pemilihan Kepala Daerah 2018, memilih gubernur yang baru. Walau masih tahun depan, namun beberapa figur telah digadang-gadang “dicalonkan” atau “mencalonkan” sebagai calon Gubernur Jawa Barat 2018-2022.  Strategi sudah disusun, bahkan penjajakan dan sosialisasi pun  mulai dilakukan. Dari beberapa kegiatan sosialisasi dan rencana program kerja yang disampaikan, semuanya bermuara pada satu hal, apa yang akan dilakukan untuk membangun Jawa Barat ke arah yang lebih baik.
Dengan jumlah penduduk mencapai 47,38 juta jiwa (Proyeksi penduduk 2016, BPS) yang tersebar di 27 kabupaten/kota dengan berbagai tipologi wilayah dan karakter masyarakat yang beragam, dengan sendirinya membangun Jawa Barat tidaklah mudah.  Dari total penduduk 47,38 juta jiwa, sebanyak 67,89 persen merupakan penduduk usia produktif dengan angka ketergantungan mencapai 47,30 persen.  Kemiskinan di Jawa Barat pun masih relatif tinggi, dimana kemiskinan absolut tahun 2016 (September) sebanyak 4,17 juta jiwa dengan tingkat kemiskinan mencapai 8,77 persen terhadap total penduduk.  Dari sisi ketenagakerjaan, pada tahun 2016 (Agustus) pengangguran sebanyak 1,87 juta jiwa dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) mencapai 8,89 persen dari total angkatan kerja. Hal ini tentu merupakan tantangan, bagaimana menyediakan lapangan kerja seluas-luasnya bagi seluruh lapisan masyarakat.
Program penciptaan wirausaha baru di Jawa Barat merupakan salah satu program pemerintah untuk mengakselerasi akses lapangan kerja bagi masyarakat. Pada Agustus 2016, total penduduk Jawa Barat yang bekerja mencapai 19,20 juta jiwa dengan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) mencapai 60,55 persen. Hal ini memberikan dampak bagi perekonomian Jawa Barat. Dari seluruh aktivitas ekonomi masyarakat Jawa Barat, selama tahun 2016 mampu menciptakan pendapatan daerah (Produk Domestik Regional Bruto) mencapai Rp. 1.652 triliun, dengan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) mencapai 5,67 persen. Hal ini merupakan prestasi dari kinerja pembangunan ekonomi  Jawa Barat, dimana pertumbuhan ekonomi Jawa Barat  2016 meningkat signifikan jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi 2015 yang hanya mencapai 5,04 persen.
Selain kinerja pembangunan ekonomi, kinerja pembangunan manusia juga senantiasa diukur tingkat keberhasilannya setiap tahun. Apalagi, dalam RKPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat, salah satu fokus pembangunan di Jawa Barat adalah bagaimana membangun SDM, bagaimana membangun kualitas hidup manusia Jawa Barat. Untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia, mengukur bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya, serta bagaimana hasil pembangunan tersebut berdampak bagi manusia, biasa digunakan alat ukur Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Capaian IPM Jawa Barat tahun 2016 mencapai 70,05, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 69,50. Peningkatan ini berdampak pada berubahnya status pembangunan manusia di Jawa Barat, jika pada tahun 2015 status pembangunan manusia Jawa Barat adalah ‘sedang”, pada tahun 2016 telah bergeser menjadi “tinggi”. Perubahan ini ditopang oleh meningkatnya kinerja pembangunan manusia dari dimensi pembentuk IPM. Dari dimensi kesehatan,  Angka Harapan Hidup (AHH) bayi saat lahir tahun 2016 mencapai 72,44 tahun, yang artinya berdasarkan kondisi ketersediaan dan kemudahan akses fasilitas kesehatan pada tahun 2016, rata-rata bayi yang lahir akan mempunyai harapan untuk hidup sampai dengan usia 72,44 tahun. Adapun pada dimensi pendidikan, potensi SDM Jawa Barat ditunjukkan dengan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). HLS penduduk usia 7 tahun ke atas mencapai 12,30 tahun, yang berarti penduduk di Jawa Barat yang berusia 7 tahun ke atas memiliki peluang untuk mengenyam pendidikan hingga tamat SMA atau D1. Sementara itu RLS tahun 2016 mencapai 7,95 tahun, hal ini bermakna bahwa secara rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas di Jawa Barat hanya dapat menyelesaikan pendidikannya hingga jenjang SMP kelas VIII (kelas 2 SMP). Pada dimensi status hidup layak, terjadi peningkatan daya beli masyarakat (pengeluaran per kapita yang disesuaikan) dari Rp. 9,78 juta per tahun per kapita menjadi Rp. 10,04 juta per tahun per kapita.  Meskipun tren kinerja pembangunan manusia khususnya dalam dimensi pendidikan, selalu meningkat setiap tahunnya, namun masih perlu mendapat perhatian dari seluruh stakeholders bahwa secara umum target wajib belajar 9 tahun pendidikan di Provinsi Jawa Barat perlu diakselerasikan lagi.
Masih banyak tugas dan target prioritas pemimpin Jawa Barat ke depan. Semoga dalam masa kampanye Pilkada 2018 di Jawa Barat masyarakat tidak hanya disuguhi janji-janji politis, melainkan program kerja nyata dan target prioritas dalam membangun Jawa Barat. Membangun Jawa Barat ke arah lebih baik idealnya selaras dengan target SDGs (Sustainable Development Goals), dimana pembangunan berkelanjutan merupakan proses pembangunan yang memberikan porsi seimbang pada kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pembangunan juga lebih memperhatikan aspek pemerataan, termasuk masalah kesetaraan gender, dimana semua lapisan masyarakat harapannya dapat memiliki pilihan untuk menikmati hasil pembangunan di segala bidang***


Kemiskinan dan Pemilu



Pikiran Rakyat, 1 Februari 2017


Hanya dalam hitungan hari, sebagian masyarakat Indonesia akan menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) atau Pemilukada serentak di 7 provinsi, 18 kota, dan 76 kabupaten (kpu.go.id). Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017, saat ini masuk pada tahapan Kampanye dan Debat Publik (27 Oktober 2016 – 11 Februari 2017).  Kampanye pasangan calon (paslon) merupakan salah satu tahapan penting dalam Pemilukada. Bagaimana tidak, kegiatan ini adalah  ajang untuk memberikan gambaran visi misi, serta program kerja dari masing-masing paslon sehingga menarik minat calon pemilih. Berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tercatat total calon pemilih .Pilkada serentak 15 Februari 2017 nanti sebanyak 41.200.187 orang pemilih, terdiri dari 20.696.737 laki-laki dan 20.503.450 perempuan.
Sering kita lihat bahwa dalam setiap kegiatan kampanye paslon di berbagai media, berbagai data dan indikator statistik digunakan untuk menggambarkan capaian pembangunan saat ini maupun target yang akan dicapai  masing-masing paslon jika terpilih. Salah satu data statistik yang seringkali menjadi komoditas politik dalam kampanye paslon adalah “kemiskinan”.  Berbagai strategi dan program kerja pengentasan (menurunkan)  kemiskinan ditawarkan.

Kemiskinan
Pemberantasan kemiskinan merupakan tantangan global terbesar yang dihadapi dunia saat ini. Berbagai program pemberantasan kemiskinan dirancang dan diterapkan di berbagai negara baik negara maju maupun negara berkembang. Terbentuknya Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai pengganti Millenium Development Goals (MDGs) merupakan agenda pembangunan Pasca MDGS yang berakhir tahun 2015. Target yang pertama dari SDGs adalah mengakhiri kemiskinan, dengan beberapa indikator pendukung antara lain menurunkan jumlah orang yang hidup kurang dari $1,25 per hari. Indikator lain yang terkait dalam mengakhiri kemiskinan antara lain melindungi orang yang miskin dan rentan dengan sistem perlindungan sosial.
Kemiskinan  merupakan masalah utama yang tidak hanya terjadi di negara Indonesia, melainkan hampir di seluruh negara di dunia. Sifatnya akan turun temurun jika upaya pengentasan kemiskinan gagal dalam pelaksanaannya. Masalah kemiskinan tidak hanya dipandang sebagai masalah ekonomi saja, dimana tidak bisa terpenuhinya kebutuhan dasar hidup, seperti pangan, sandang, papan dikarenakan kurangnya upah/pendapatan seseorang. Lebih dari itu kemiskinan juga dipandang sebagai masalah sosial politik yang sifatnya multidemensi, seperti masalah pengangguran, pendidikan, kesehatan, kebebasan berpendapat, masalah pengakuan hak dan diskriminasi.
Pada bulan September 2016, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 27,76 juta orang atau mencapai 10,70 persen dari total penduduk. Jika dibandingkan dengan kondisi  September 2015, maka jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan sebesar 0,75 juta orang atau turun 2,63 persen. Menurut daerah tempat tinggal, maka sebanyak 62,24 persen penduduk miskin di Indonesia September 2016 adalah penduduk yang tinggal  perdesaan, dan sebanyak 37,76 persen penduduk yang tinggal di perkotaan.
Tren jumlah penduduk miskin di Indonesia sepanjang tahun 2006 hingga 2016 secara umum menunjukkan adanya penurunan, kecuali pada bulan September 2013, dan Maret 2015.  Kenaikan bahan bakar minyak yang menyebabkan meningkatnya harga bahan kebutuhan pokok lainnya merupakan sebab utama meningkatnya jumlah penduduk miskin pada periode tersebut (BPS, 2017).
Dalam Buku Indikator Pembangunan Berkelanjutan 2015 (BPS, 2016) dijelaskan bahwa faktor utama penyebab kemiskinan meliputi antara lain kelebihan penduduk, tidak meratanya distribusi sumber daya ekonomi, ketidakmampuan untuk memenuhi biaya hidup dan standar hidup yang tinggi, pendidikan dan kesempatan kerja yang tidak memadai, dan degradasi lingkungan. Pada banyak kasus, penyebab dan dampak kemiskinan saling berinteraksi, jadi apa yang membuat penduduk miskin juga menciptakan kondisi yang membuat mereka tetap miskin.
Berbagai     program pengentasan  kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah di tiap era kepemimpinannya untuk menurunkan angka kemiskinan. Pelaksanaan kebijakan dan pembangunan untuk mengatasi kemiskinan yang sudah pernah dilakukan, diantaranya adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Beras Miskin (Raskin), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program-program baru pun ditawarkan paslon dalam setiap masa kampanye nya.
Semoga ajang Pemilukada tidak hanya menawarkan slogan-slogan politik praktis yang menjual tema kemiskinan untuk mencari suara dari masyarakat miskin kebanyakan. Tetapi lebih kepada ajang evaluasi pembangunan yang sudah dilakukan, apa yang kurang dan perlu dilakukan perbaikan. Sehingga tujuan pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat bisa terwujud, siapapun paslon yang terpilih nantinya. ***



[1] Statistisi pada BPS Provinsi Jawa Barat

Sensus dan Peta Perekonomian



Pikiran Rakyat, 4 Februari 2016

Masih dalam hitungan hari, Indonesia memasuki Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Berbagai pihak menyikapi masuknya Indonesia dalam MEA dengan berbeda, ada yang menganggapnya sebagai tantangan, dan sebagian yang lain menganggapnya sebagai ancaman.  Hasil survei The Boston Consulting Group pada bulan April 2014 lalu, yang melibatkan para eksekutif perusahaan di 10 negara ASEAN, seperti dikutip dalam Tajuk Rencana Pikiran Rakyat (23 Desember 2015),  menunjukkan bahwa 9 (sembilan) Negara ASEAN menyatakan optimis diberlakukannya MEA, dan hanya Indonesia yang memberikan persepsi negatif, dimana 42% responden dari Indonesia menyatakan MEA sebagai ancaman.
Tentu persepsi ini bukan tanpa alasan. Dibandingkan dengan Negara ASEAN lainnya, jumlah  penduduk Indonesia sebanyak 252,2 juta jiwa, atau dengan kata lain sekitar 45 persen dari total populasi seluruh Negara ASEAN. Adapun Indeks daya saing global Indonesia tahun 2014 dengan nilai 4,57 berada pada peringkat 34 dari 144 negara di dunia, berada di bawah Malaysia (posisi 20) dan Singapura (posisi 2), namun masih lebih tinggi dibandingkan Filipina (posisi 52) dan Vietnam (posisi 68). Dengan diberlakukannya MEA, perlu upaya keras dari berbagai pihak agar Indonesia bisa “ikut bermain” di dalamnya, dan bukan hanya menjadi “penonton”  atau “pangsa pasar” negara-negara ASEAN.

Peta Ekonomi Indonesia
Data Statistik Indonesia 2015 menunjukkan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 2014  mencapai 10.542,69 trilyun rupiah, dengan nilai realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri sebesar 156.126,3 milyar rupiah, dan realisasi Penanaman Modal Luar Negeri sebesar 27.529,6 juta US$.  Adapun nilai ekspor Indonesia mencapai 175.980,0 juta US$ dan nilai impor mencapai 178.178,8 juta US$. Struktur ekonomi Indonesia tahun 2014 didominasi oleh lapangan usaha kategori industri pengolahan, kemudian kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, kategori pertanian, kehutanan dan perikanan, kategori konstruksi, dan kategori pertambanggan dan penggalian.
Hasil Sensus Ekonomi 1996 memberikan gambaran jumlah unit usaha non pertanian di Indonesia sebanyak 16.426.902 unit, meningkat menjadi 22.656.714 unit pada tahun 2006dengan daya serap tenaga kerja sebanyak 51.490.446 orang. Tahun 2016 diperkirakan jumlah usaha non pertanian mencapai 27,4 juta unit usaha/perusahaan. Melalui sensus ekonomi, Indonesia memiliki basis data perekonomian yang lengkap sehingga dalam menghadapi MEA bisa lebih fokus pada potensi perekonomian daerah dan arah perkembangan ekonomi yang ada. Dimana setiap keputusan harus diambil berdasarkan informasi yang valid dan akurat. Sensus Ekonomi (SE) dilaksanakan untuk mendapatkan informasi potret utuh perekonomian bangsa, sebagai landasan penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional maupun regional.

Sensus Ekonomi 2016
Sensus Ekonomi (SE) dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Statistik Nomor 16 tahun 1997. SE di Indonesia telah dilaksanakan sebanyak tiga kali, yaitu pada tahun 1986, 1996, dan 2006. Adapun pada tahun 2016 akan dilaksanakan Sensus Ekonomi 2016 (SE 2016), atau SE yang keempat. Seluruh informasi yang dikumpulkan dalam SE bermanfaat untuk mengetahui gambaran tentang performa dan struktur ekonomi suatu negara baik menurut wilayah, lapangan usaha, maupun skala usaha.
 Tujuan dilaksanakan SE 2016 adalah untuk mengumpulkan dan menyajikan data dasar seluruh kegiatan ekonomi non pertanian. Adapun tujuan khususnya adalah memberi gambaran lengkap tentang level dan struktur ekonomi, memperoleh informasi dasar yang mencakup semua sektor ekonomi, mengetahui karakteristik usaha, dan mengetahui daya saing bisnis.
Manfaat SE 2016 bagi (1) Pelaku Usaha : mengetahui posisi, peluang dan daya saing usaha, (2) Pemerintah/Kementrian/Lembaga : sebagai landasan perencanaan, pengambilan kebijkaan dan evaluasi kegiatan, (3)  Peneliti/akademisi : sebagai bahan penelitian ilmiah dan pengamatan bidang ekonomi, (4) Masyarakat : menerima manfaat dari kebijkaan ekonomi yang diambil pemerintah.
Sasaran SE 2016 adalah seluruh usaha/perusahaan non pertanian, yang bertempat : (1) di lokasi tetap/permanen, (2) di lokasi tidak tetap,  (3) usaha keliling, dan (4) di rumah tangga.  Adapun Cakupan SE 2016 adalah mencakup pelaku usaha : (1) Pemerintah, (2) Lembaga Non Profit, (3)  Korposari/Perusahaan, dan  (4) Rumah tangga.  
Puncak pelaksanaan SE 2016 adalah pada tanggal 1 – 31 Mei 2016. Mengingat pentingnya pelaksanaan SE 2016 di Indonesia khususnya bagi masa depan perekonomian Indonesia, maka marilah berpartisipasi di dalamnya. Bagi seluruh sasaran dan yang tercakup dalam SE 2016, mari terima petugas pendata yang datang (minta tanda pengenal petugas, tanyakan maksud dan tujuan pendataan SE2016), kemudian  jawab semua pertanyaan dengan baik dan jujur, agar data yang dihasilkan dapat digunakan sebagai perencanaan dan pengambilan kebijakan, serta perencanaan investasi usaha.
Semoga Sensus Ekonomi 2016 dapat menjadi basis data dalam memetakan potensi perekonomian Indonesia. Sehingga dengan data dan peta yang jelas, bangsa Indonesia dapat lebih fokus dalam pengembangan potensi daerah sehingga seluruh lapisan masyarakat Indonesia siap dan optimis dalam memasuki MEA, dan tentu saja dapat ikut “bermain” di dalamnya. “Ayo Dukung dan Sukseskan Sensus Ekonomi 2016 !!! “
***

Bandung (kembali) diguyur hujan

Bandung kembali diguyur hujan, siang ini dari lantai 5 gedung kantor,...... menikmati hujan yang derasnya luar biasa... kilat, petir, gel...