Jumat, 09 Februari 2018

Tinjauan Ekonomi Jawa Barat 2017 (1)

Bagian 1

Tantangan Ekonomi


  
Foto ketika Auidiensi dengan Gubernur Jawa Barat, Gedung Sate 12022018
Tahapan pelaksanaan pembangunan di Jawa Barat tahun 2017 dihadapkan kepada berbagai tantangan diantaranya: (1) jumlah penduduk yang terus bertambah; (2) tingkat pendidikan yang relatif masih rendah; (3) pelaksanaan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya mengenai alih kelola pendidikan jenjang menengah; (4) pemenuhan kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat; (5) tingginya kesenjangan pendapatan masyarakat; (6) dinamika ekonomi global termasuk diberlakukakannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sejak akhir tahun 2015 yang menaikkan tingkat persaingan, baik tenaga kerja maupun produksi dalam negeri; (7) masih tingginya degradasi lingkungan; (8) meningkatnya kebutuhan pangan, baik di lingkup Provinsi Jawa Barat maupun Nasional; (9) peningkatan komitmen terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan (10) konsistensi antara perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Untuk menciptakan keberhasilan pembangunan Jawa Barat maka penanganan seluruh tantangan tersebut dilakukan dalam tiga dimensi pembangunan yaitu; (1) dimensi pembangunan manusia, yang meliputi: pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pembangunan mental/karakter; (2) dimensi pembangunan sektor unggulan, yang meliputi: kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, pariwisata dan industri; (3) dimensi pemerataan dan kewilayahan: pemerataan antar kelompok pendapatan dan antar wilayah desa serta perbatasan.

Untuk menjamin terciptanya keberhasilan pembangunan dan guna mengatasi tantangan pelaksanaan pembangunan Jawa Barat Tahun 2017 tersebut di atas, diperlukan keselarasan dan kesinambungan pembangunan antara program pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Barat. RKPD Jawa Barat Tahun 2017 disusun dengan menjadikan agenda Pembangunan Nasional (NAWA-CITA) yang tercantum dalam RPJMN tahun 2015-2019 yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 sebagai salah satu rujukan.

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017 adalah “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antar Wilayah”. Sumber penerimaan Negara masih menjadi tantangan ekonomi Indonesia (demikian hal nya Jawa Barat) pada tahun 2017. Untuk mewujudkan RKP dan sesuai dengan target anggaran yang tersedia maka arah kebijakan yang dilakukan pemerintah di tahun 2017 antara lain:

§  Peningkatan ekspor non migas barang dan jasa yang bernilai tambah lebih tinggi dengan produk yang lebih bervariasi;

§  Penyederhanaan perizinan dan penyediaan sarana layanan/fasilitas investasi;

§  Meningkatkan ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan dan PNBP;

§  Menyempurnakan peraturan perundang-undangan perpajakan dan PNPB;

§  Melakukan reformasi kelembagaan.


Pada tahun 2017 salah satu yang diwaspadai adalah perkembangan ekonomi global dan perkembangan perekonomian Negara-negara maju. Hal ini dikarenakan perkembangan ekonomi negara tersebut berpengaruh terhadap kondisi perekonomian Indonesia termasuk Jawa Barat di tahun 2017, terutama Negara-negara mitra dagang. Selain itu perekonomian juga dipengaruhi oleh masih berlanjutnya ketidakpastian di Eropa pasca Brexit, perubahan politik di Amerika Serikat setelah terpilihnya Donald Trump yang diyakini berdampak luas, dan harga komoditas yang masih belum sepenuhnya pulih.

Dari dalam negeri, yang diwaspadai adalah meningkatnya inflasi di dalam negeri, karena adanya kenaikan tarif listrik dan pajak kendaraan bermotor, serta pengurangan subsidi bahan bakar. Selain itu, hal lain yang dipandang sebagai risiko terhadap pertumbuhan ekonomi adalah penerimaan dari program amnesti pajak yang cukup tinggi di tahun 2016, namun tidak diikuti di tahun 2017 dimana penerimaan secara keseluruhan dari amnesti pajak melemah pada tahun 2017.  Intinya pemerintah perlu menjaga kestabilan perekonomian di dalam negeri dan tetap berusaha untuk mampu menjadi Negara yang mandiri.

Perekonomian Jawa Barat di tahun 2017 diharapkan masih tumbuh dengan tetap menjaga dan mengantisipasi faktor-faktor yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi ialah tingkat konsumsi, belanja pemerintah, investasi, dan juga ekspor. Karena pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada konsumsi, oleh sebab itu, daya beli masyarakat harus diikuti terus, agar konsumsi ini tetap berada pada posisi yang diinginkan. Untuk belanja pemerintah pun harus lebih hati-hati.

Selain konsumsi dan belanja pemerintah, dua kunci penting lain terkait yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi adalah investasi dan juga ekspor. Dari sisi ekspor, di tahun 2017 ekspor Jawa Barat masih tumbuh. Investasi pun masih berpeluang di tahun 2017.  Investasi merupakan salah satu kunci pertumbuhan ekonomi. Mendatangkan investor baru dan mempertahankan investor lama, merupakan bagian penting yang harus dilakukan pemerintah. Harapannya, ke depan perekonomian digerakkan oleh tumbuhnya investasi.
  

Pertumbuhan Ekonomi


Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu, dalam jangka waktu yang cukup panjang, dan di dalamnya terdapat kemungkinan terjadi penurunan atau kenaikan ekonomi. Perekonomian Jawa Barat diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan pertumbuhan ekonomi dihitung dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010.
Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dalam kurun waktu 2011-2017 cenderung melambat. Perlambatan ini juga merupakan dampak dari melambatnya pertumbuhan ekonomi global yang diikuti dengan penurunan harga komoditas. Pada tahun 2017, perekonomian Jawa Barat secara umum mengalami perlambatan dan hanya mampu tumbuh sebesar 5,29 persen. Melambatnya kinerja beberapa lapangan usaha, terutama lapangan usaha dominan merupakan penyebab dari melambatnya pertumbuhan ekonomi Jawa Barat secara umum. Lapangan usaha Pertanian yang memiliki share tertinggi ketiga terhadap perekonomian Jawa Barat (8,60 %) tahun 2017 ini tumbuh melambat dari 5,64 persen di tahun 2016 menjadi 1,88 persen pada tahun 2017. Hal di lebih karena adanya faktor cuaca yang tidak menentu, seperti Siklon Dahlia dan Siklon Cempaka yang mengakibatkan kerusakan lahan dan gagal panen tanaman pangan di beberapa daerah. Bagi lapangan usaha dominan, sedikit saja perubahan pertumbuhan akan memberikan dampak cukup besar dalam pertumbuhan secara rata-rata.
Kita tahun bersama bahwa di tahun 2016, Jawa Barat memiliki event yang cukup besar, yaitu PON dan Peparnas. Kedua kegiatan ini memiliki pengaruh dalam meningkatkan aktivitas produksi di berbagai lapangan usaha, seperti lapangan usaha Industri Pengolahan (cendera mata, seragam atlit, perlengkapan pertandingan, dan lain sebagainya), Penyediaan Listrik (penambahan pasokan listrik pada sarana pertandingan), Konstruksi (pembangunan dan pemeliharaan venue maupun infrastrukstur penunjang lainnya), Pedagangan (aktivitas perdagangan di sekitar venue pertandingan), Transportasi (penyediaan angkutan meningkat), Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (penyediaan hotel, penginapan, konsumsi bagi atlit, official dan penonton), Informasi Komunikasi (peningkatan aktivitas informasi komunikasi, media elektronik, media massa, pulsa telepon, data internet), Jasa Perusahaan (peningkatan aktivitas persewaan fasilitas pertunjukan, event organizer, dan lain-lain), Jasa Keuangan (meningkatnya transaksi keuangan dan  pelayanan asuransi bagi atlit), Jasa Lainnya (meningkatnya kunjungan wisata dan fasilitas hiburan di daerah yang menjadi lokasi venue pertandingan).    Dengan demikian, secara langsung maupun tidak langsung kedua event ini  berimplikasi pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi di 2016 secara signifikan menjadi 5,66 persen (terkoreksi dari 5,67 persen). Adapun peningkatan produksi di tahun 2017 tidak secepat pada tahun 2016 dan hanya mampu tumbuh 5,29 persen.
Tingkat pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tersebut berada dalam range  target yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2015 – 2018 sebesar 5,20 – 5,60 persen. Ekonomi Jawa Barat tahun 2017 mampu tumbuh 5,29 persen ditopang oleh konsumsi masyarakat yang masih kuat, investasi yang terus membaik, dan  meningkatnya kinerja ekspor yang didorong oleh naiknya harga komoditas.
Nilai PDRB Jawa Barat jika dihitung Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), hanya bertambah sekitar 17,12 persen selama tahun 2015-2017. Pada tahun 2015 PDRB ADHB mencapai Rp 1.524,97 triliun, dan meningkat menjadi Rp 1.786,09 triliun di tahun 2017, atau sekitar 13,14 persen terhadap PDB Indonesia.
  Peningkatan nilai tambah dari lapangan usaha Informasi dan Komunikasi cukup menggembirakan dan berhasil menopang ekonomi Jawa Barat dengan pertumbuhan 11,85 persen di tahun 2017. Namun demikian dilihat dari sumber pertumbuhan, lapangan usaha Industri Pengolahan memberikan sumber pertumbuhan terbesar di tahun 2017 sebesar 2,30 persen.
Sementara itu dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (investasi) yakni sebesar 6,28 persen. Adapun sumber pertumbuhan tertinggi dari sisi pengeluaran adalah komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 3,47 persen.
Untuk perekonomian nasional, pada tahun 2017, pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,07 persen. Nilai PDRB ADHB Indonesia di tahun 2017 mencapai Rp 13.588 triliun. Lapangan usaha yang mampu menopang ekonomi nasional tetap tumbuh di tahun 2017 adalah lapangan usaha Informasi dan Komunikasi, dengan pertumbuhan mencapai 9,81 persen. Namun demikian, sumber pertumbuhan tertinggi adalah Industri Pengolahan sebesar 0,91 persen. Hal ini dikarenan lapangan usaha Industri Pengolahan memiliki share terbesar dalam perekonomian nasional.
 Selama kurun waktu 2015 – 2017, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat selalu lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkeinginan untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan kualitas kebijakan agar laju pertumbuhan ekonomi tahun 2016 dan 2017 tetap di atas nasional. Kebijakan yang dimaksud sebagai berikut : (1) Mempertahankan pertumbuhan lapangan usaha Pertanian dan Industri Pengolahan; (2) Memantapkan pertumbuhan lapangan usaha Perdagangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, lapangan usaha Jasa-jasa dan lapangan usaha Bangunan/Konstruksi; (3) Integrasi janji gubernur dengan implementasi program dan kegiatan prioritas pembangunan; dan (4) Penguatan kelembagaan investasi dan keuangan daerah.
Ditinjau dari sisi target pemerintah, APBN tahun 2017 menetapkan target pertumbuhan ekonomi tahun 2017 sebesar 5,3 persen (nasional), dan 5,20 – 5,60 persen target Jawa Barat. Ada tiga pilar utama yang disiapkan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi. Pertama adalah melakukan optimalisasi pendapatan negara yang diarahkan pada perluasan basis pendapatan, namun tetap selaras dengan kapasitas perekonomian agar tidak mengganggu iklim investasi. Kedua, mengelola belanja negara secara produktif dan berkualitas yang diarahkan pada pemanfaatan anggaran yang bersifat produktif dan prioritas, diantaranya seperti pembangunan infrastruktur, pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kesenjangan. Ketiga, menjaga kesinambungan pembiayaan anggaran dengan kebijakan penghematan pada pembiayaan investasi. Fokus pemerintah adalah pada kemandirian BUMN/BUMD dan infrastruktur melalui sumber pembiayaan murah.
Menjaga stabilitas ekonomi menjadi urgen dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas. Bagaimanapun tumbuhnya ekonomi Jawa Barat  berkontribusi positif pada penurunan tingkat pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan pada tahun 2017.


#PerempuanBPSMenulis
#MenulisAsyikDanBahagia
#15HariBercerita
#HariKe5

maafkan cerita nya kalo ga asyik...berhubung beberapa hari ini nulisnya tentang ini, jadi masuk ke tantangan aja yah hehe...

 

Selasa, 06 Februari 2018

SDGs dan Sumber Air Minum

Selasa, 6 Februari 2018
Pikiran Rakyat




Air Citarum (Belum) Bisa Diminum. Salah satu judul pemberitaan pada halaman depan HU Pikiran Rakyat pada 9 Januari 2018. Tulisan tersebut terkait pernyataan Gubernur Ahmad Heryawan pada pencanangan Citarum Bestari 22 Juni 2014 lalu, bahwa pada 2018 air Citarum bisa diminum. Waktu yang dijanjikan hampir sampai, satu hal dipertanyakan : apakah benar air Citarum bisa diminum?
Menurut WHO dan Unicef, air minum adalah air yang digunakan untuk oleh manusia untuk konsumsi, persiapan makanan dan kebutuhan kebersihan dasar lainnya (Indikator Pembangunan Berkelanjutan 2016, BPS). Air yang bisa digunakan untuk minum tentu haruslah memenuhi standar air layak dan air bersih. Sebagai zat yang mutlak diperlukan setiap makhluk hidup, maka kebersihan air menjadi syarat utama bagi terjaminnya kesehatan.
Jika menilik pada apa yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan belum lama ini, bahwa masalah Sungai Citarum merupakan masalah nasional terkait pencemaran dan kerusakan lingkungan yang tinggi. Maka kiranya harapan “air Citarum bisa diminum” belum bisa tercapai dalam waktu dekat ini. Walau pernyataan ini sempat dijawab pejabat yang berwenang di Jawa Barat, bahwa pernyataan gubernur tersebut sebatas motivasi atau ajakan bagi warga agar menjaga lingkungan, bukan pengertian secara harfiah.
Mengapa air Sungai Citarum menjadi begitu penting? Tentunya selain sebagai salah satu potensi sumber air bersih di Jawa Barat, juga sebagai penopang pembangunan berkelanjutan di Jawa Barat bahkan nasional. Sungai ini membentang sekitar 269 kilimeter melintasi 12 kabupaten/kota di Jawa Barat. Berawal dari lereng Gunung Wayang Kabupaten Bandung dan bermuara di Kabupaten Karawang. Sebagai sungai terpanjang dan terbesar di Jawa Barat tentunya menyimpan potensi yang besar.
 Data PDAM di Jawa Barat seperti dikutip Jawa Barat Dalam Angka 2017 (BPS) menyebutkan bahwa 64,82 persen sumber air PDAM adalah air sungai. Hanya 26,72 persen saja air PDAM yang berasal dari mata air. Potret ini mensyiratkan perlunya kerjasama berbagai pihak untuk menjaga kualitas air sungai. Menurunkan pencemaran dan mengatasi kerusakan menjadi prioritas, agar ketersediaan air bersih tetap terjaga.  
Kita sadari bersama bahwa ketersediaan air bersih dalam jumlah yang memadai serta kemudahan akses dapat meningkatkan kesehatan. Oleh karena itu kiranya  menjadi prioritas utama bagi pemerintah dalam hal pemerataan akses air minum yang mudah, murah, dan aman untuk dikonsumsi masyarakat. Dengan sendirinya hal ini akan meningkatkan kualitas hidup dan tingkat kesejahteraan rakyat.
Berkaitan dengan hal tersebut maka pemantauan terus dilakukan, termasuk WHO dan Unicef. Kedua lembaga telah memonitor perkembangan target MDGs mulai tahun 1990 hingga 2015 dalam Joint Monitoring Programme for Water Supply and Sanitation. Dalam laporannya target MDGs untuk mengurangi separuh proporsi penduduk tanpa akses sumber air minum yang aman telah terpenuhi pada tahun 2010.

Diperluas
Era Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) telah berakhir pada September 2015 lalu. Kemudian digantikan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Terkait air bersih ini target diperluas sebagaimana tercantum dalam goal ke-6 Sustainable Development Goals (SDGs). Goal ke-6 SDGs adalah mencapai akses air minum aman yang universal dan merata; serta mencapai akses sanitasi dan higiene yang cukup dan merata bagi semua orang serta mengakhiri defekasi terbuka, memberi perhatian khusus pada kebutuhan perempuan dan wanita serta orang-orang yang berada pada situasi rentan.  
Data Statistik Kesejahteraan Rakyat 2017 (BPS)  menyebutkan capaian persentase rumah tangga dengan sumber air minum bersih dan air layak di wilayah perkotaan dan perdesaan. Air minum bersih adalah air minum yang bersumber dari air kemasan/isi ulang, ledeng, atau mata air/sumur terlindung/sumur bor/pompa dengan jarak minimal 10 meter dari tempat pembuangan kotoran/limbah/sampah, tidak termasuk air hujan. Adapun air minum layak adalah air minum bersih, tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung, kemudian digabungkan dengan penggunaan air mandi/cuci yang bersumber dari air terlindung (ledeng, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan) bila sumber air minum utama menggunakan air kemasan/isi ulang dan air tidak terlindung.
Persentase rumah tangga dengan sumber air minum bersih di Indonesia  mencapai 71,27 persen pada tahun 2017. Persentase di perkotaan lebih tinggi daripada di perdesaan, yaitu 81,71 persen di perkotaan dan 59,46 persen di perdesaan. Perlu perhatian kita bersama karena masih ada sekitar 40,54 persen rumah tangga di perdesaan dengan sumber air minum tidak dalam kategori “bersih”.
Berbeda dengan sumber air bersih, persentase rumah tangga dengan sumber air minum layak di perdesaan lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Persentase di perdesaan mencapai 45,25 persen, adapun di perkotaan hanya sebesar 32,72 persen. Dengan demikian secara rata-rata persentase rumah tangga dengan sumber air minum utama air layak mencapai 38,60 persen. Perlu upaya keras dalam mengejar target SDGs, terutama penyediaan akses air bersih dan layak bagi masyarakat.  
Target SDGs memasuki tahun ketiga sejak ditetapkan. Peningkatan akses terhadap sumber air minum yang aman masih perlu diupayakan. Kemudahan akses dan pemerataan perlu menjadi perhatian bersama. Harapannya pada 2030 nanti akses air minum aman yang universal dan merata dapat tercapai. Kalimat iklan air minum “sekarang sumber air su dekat, beta sonde pernah terlambat lagi…..” yang pernah populer beberapa tahun belakangan, semoga bisa terealisasi sampai keseluruh pelosok negeri.
Menjaga Citarum bersih, menurunkan tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan. Perlu peduli, perlu partisipasi, dan perlu kerja sama.Mari tingkatkan kepedulian. Kerja bersama untuk kehidupan yang lebih baik. Air Citarum bisa diminum. Semoga. ***




#MenulisAsyikDanBahagia
#PerempuanBPSMenulis

#15HariBercerita
#HariKe-4

Senin, 05 Februari 2018

Kunker DPR....

Kamis, 1 Februari 2018







"Keriweuhan" ini sebetulnya dimulai sehari sebelumnya, ketika tetiba di waktu yang hampir bersamaan mendapat tugas menyiapkan bahan rapat di Gedung Sate dan menyiapkan bahan untuk acara Kunker Komisi XI DPR RI.

Seperti biasa, kalo udah "dipanggil ke ruang bapak!",....artinya tugas menanti hehe

Agenda di hari itu, Alhamdulillah berjalan lancar...bahan rapat dan rapat 31 Januari 2018 bersama Prof. Deny Juanda, mantan Asda II Pemrov Jabar dan Ketua Bappeda Jabar periode sebelumnya, berjalan lancar...alhamdulillah menambah wawasan baru, nambah ilmu yang pasti...
paparan beliau tentang Koridor Jawa Barat Selatan,...membuka wawasan tentang eksotisme Jabar Selatan yang selama ini digembar gemborkan berbagai pihak, dari sudut pandang yang lain....

Bahan untuk jawaban anggota dewan yang terhormat pun, selesai disiapkan tepat pukul 04.10 dini hari, sudah masuk tanggal 1 Februari 2018.
...di pagi hari, sesampainya di kantor....keriweuhan dimulai,....Bapak ngajak diskusi bahan paparan dan materi....seperti biasa, kalimat per kalimat dibaca dan dikomentari....
Alhamdulillah....

Bahan tercetak tepat pukul 11.50,Alhamdulillah....
tetiba pukul 13.10 "kamu nyusul yah ke BI...." suara pa kabag siang itu...
Ya Allah, keriweuhan sepertinya belum berakhir hehe,...belum makan siang, otak pengennya istirahat dulu,..eh pa kabag nyuruh nyusul 😊
...nyusul ke BI sendirian? nggak lah, rugi riweuh sendiri hehe,...ajak pa kabid nemenin...Alhamdulillah pa KD siap sedia membantu...

Alhamdulillah bisa sampai di tempat itu, pengalaman pertama, dan pengalaman luar biasa...
alhamdulillah

.....suasana ruang rapat begitu megahnya,....ooh begini ya kalo persiapan menjamu bapak ibu yang terhormat....
....dan ternyata kursinya full....lagi2 pa kabag dan pa kabid siap sedia membantu, ngambilin kursi, haha....
duduklah kami dekat dengan "seksi riweuh" nya BI, sebelah asrot, mc, dll...

Alhamdulillah, keriweuhan saya tadi, ternyata tak sebanding jika lihat keriweuhan mbak mbak staf BI ini pas acara berlangsung....
menyiapkan bahan, copy materi, memastikan tampilan di layar sudah sesuai, memastikan mikrophone menyala dengan sempurna,..memastikan segala hal.....sampai..."awas!! hati-hati kena kabel, ntar copot berabe"....😃.... refleks si mbak, ke mas-mas dari OJK yang tiba-tiba duduk di sebelahnya...

Sebenernya acara dijadwalkan jam 14,...dan Alhamdulillah baru dimulai pukul 15.10, karena bapak ibu yang terhormat datang terlambat.

Sesi paparan,...masing-masing instansi yang diundang memaparkan jawaban atas pertanyaannya...

....dari BPS, alhamdulillah berkenan hadir Bapak Deputi Statistik Sosial, Sairi Hasbullah ....sekaligus mendampingi Kepala BPS Jabar.




dengan semangat membara, suara yang menggema, Pak Sairi memaparkan, bagaimana perekonomian Jawa Barat hingga  2017.

Ekonomi Jawa Barat hingga triwulan III 2017 mampu tumbuh sebesar 5,27 persen (kumulatif) dibandingkan periode yang sama pada tahun 2016.

Jika kita lihat, ekonomi Jawa Barat menopang sekitar 13 persen perekonomian nasional.
Sebagai penopang ekonomi nasional, maka tumbuhnya ekonomi Jawa Barat sangat berpengaruh pada ekonomi nasional. 
Bodebek, adalah wilayah di Jawa Barat yang menopang ibukota. Wilayah ini adalah daerah penyangga ibukota.
Dalam perekonomian, Bodebek (Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kota Depok) menyumbang 37,02 persen PDRB Jawa Barat pada tahun 2016. Terhadap ekonomi nasional, wilayah ini menopang sekitar 4,93 persen PDB Indonesia.
Tentunya hal ini menjadi potensi yang dimiliki Jawa Barat.
Kita lihat sepanjang wilayah ini, industrialisasi terjadi, menarik minat sehingga migrasi masuk cukup tinggi. Namun sangat kita sayangkan, ekonomi yang tumbuh di wilayah ini, diiringi pula oleh tingginya tingkat pengangguran. Perlu kajian, kenapa hal ini bisa terjadi?
Namun demikian, secara makro ekonomi, perkembangan indikator makro sosial ekonomi Jawa Barat pada tahun 2017 menunjukkan indikator yang membaik, artinya terjadi perbaikan kinerja berbagai lapangan usaha dan institusi di Jawa Barat.


......acara pun berlanjut dengan paparan dari institusi lain yang menjadi undangan, tentu sajadiiringi dengan sejumlah "interuspi" anggota dewan disaat sedang paparan.....
bener-bener berasa nonton sidang paripurna di televisi...."interupsi pak ketua!"...

 dan acara pun diakhiri dengan pertanyaan yang dilontarkan oleh masing-masing anggota dewan yang hadir....
tepat berakhir pukul 18.15 saat adzan maghrib sudah berkumandang.....

dikira,...agenda hari itu akan berakhir di masjid BI yang nyaman....ternyata belum hehe...😀😀
selapas sholat, kami tim riweuh, dipanggil "lagi" untuk nyusul ke suatu tempat,...tapi bukan kerja, 
makan malam hehe....padahal, mata ini sudah lelah sangat...namun apa daya menolak hehe


....sesampainya disana, alhamdulillah makanan sudah menunggu....
Alhamdulillah berkesempatan satu meja makan dengan pak deputi... dan wejangan pun mengalir dari beliau buat kami....
Alhamdulillah, semua keriweuhan dan kelelahan hari ini dibayar lunas sama Allah, dapat wejangan yang berharga pula


Insyaa Allah 
semoga hadirnya saya di dunia ini, hadirnya saya di BPS, bisa memberikan manfaat...

Insyaa Allah


#MenulisAsyikDanBahagia
#PerempuanBPSMenulis
#15HariBercerita
#HariKe-3









Minggu, 04 Februari 2018

Pertumbuhan untuk Siapa?


Hitungan bulan saja hiruk pikuk pesta demokrasi menjelang. Kontestasi Gubernur dan Kepala Daerah serentak dilakukan di 2018. Pemilihan Legislatif dan Presiden masih 2019. Tiap hari media mewartakannya. Pendaftaran calon sudah dilakukan. Strategi pemenangan pun sudah mulai dirancang.
Hampir terjadi di seluruh pelosok Indonesia, tahun politik keberadaan “DATA” menjadi penting. Pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran menjadi naik daun. Dibahas dari berbagai sudut pandang. Kadangkala, satu jenis data dibahas dengan cara berbeda. Seringkali dengan pemaknaan yang berbeda.
Pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi masyarakat masih miskin. Isu ini selalu menjadi bahan perdebatan. Tiga tahun masa Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, masalah daya beli menjadi trending. Padahal program prioritas pembangunan dalam Nawa Cita  salah satunya dirancang agar bangsa mampu mandiri secara ekonomi. Mandiri secara ekonomi memandang bahwa seluruh lapisan masyarakat mampu berdiri sendiri secara perekonomian.

Pertumbuhan Ekonomi
Untuk siapa? Pertumbuhan ekonomi ini siapa yang menikmati? Hal ini menuntut kondisi pertumbuhan ekonomi tidak sekedar angka. Tidak hanya memacu angka pertumbuhan yang tinggi.Namun pertumbuhan itu harus bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Kiranya sangat sesuai tema kebijakan fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 mendatang.
Mengakselerasi pertumbuhan yang berkeadilan. Tema kebijakan fiskal tahun 2018 yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani, dalam konferensi pers tentang APBN 2018 di Kementerian Keuangan beberapa waktu lalu. Harapannya kebijakan fiskal yang disusun dapat mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Sasaran akhirnya adalah pemerataan pertumbuhan ekonomi. Tidak seperti kondisi beberapa tahun belakangan, dimana ketika ekonomi tumbuh tinggi yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Kemudian di sisi lain pertumbuhan ekonomi juga menciptakan berbagai masalah terkait sumber daya alam dan kerusakan lingkungan.
Penggerak pertumbuhan ekonomi nasional adalah industri manufaktur dan perdagangan. Kedua kategori ini merupakan penopang ekonomi nasional. Kontribusi keduanya terhadap PDB triwulan III 2017 mencapai 32,91 persen. Selain kontribusi dalam perekonomian yang cukup besar, kedua kategori ini pun mampu menyerap lebih dari 50 persen tenaga kerja non pertanian di Indonesia (hasil listing Sensus Ekonomi 2016). Pada triwulan III 2017secara  year on year pertumbuhan ekonomi mencapai 5,06 persen. Sumber pertumbuhan ekonomi sebesar 1,79 persen berasal dari lapangan usaha ini.
Tahun 2011 lalu angka pertumbuhan ekonomi (LPE) Indonesia mencapai 6,17 persen. Namun pada 2016 mengalami perlambatan menjadi 5,02 persen.  Series angka pertumbuhan ekonomi nasional menunjukkan kondisi cukup stabil pada kisaran 5 persen setiap tahunnya.  Apakah angka ini cukup berkualitas bagi Indonesia?.

Pertumbuhan berkualitas
Pertumbuhan ekonomi yang  berkualitas  adalah  pertumbuhan  yang menciptakan pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan dan membuka kesempatan kerja yang luas. LPE tinggi saja tidak cukup. Apakah LPE tinggi tersebut sudah dinikmati seluruh lapisan masyarakat? Apakah penduduk miskin berkurang? Apakah pengangguran semakin sedikit?.
Disadari bersama bahwa sebagian besar masyarakat kita “baru” menikmati sebagian kecil saja porsi kue pendapatan. Kontribusi UMKM terhadap PDB pada periode 2009-2013 baru mencapai 57,6 persen (Warta KUMKM Vol 5 No 1 tahun 2016, Bappenas). Padahal usaha mikro kecil adalah usaha terbanyak di Indonesia, yaitu 26,71 juta usaha (hasil listing Sensus Ekonomi 2016, BPS). Ketimpangan pun masih terjadi. Gini Rasio sebagai ukuran tingkat ketimpangan menunjukkan angka 0,391 pada September 2017. Memang menunjukkan adanya penurunan jika dibandingkan 2011, yaitu dari 0,422  menjadi 0,391  pada 2017. Selama periode 2011 hingga 2017, angka kemiskinan pun menunjukkan penurunan, dari 30,02 juta orang pada Maret 2011 menjadi 26,58 juta orang pada September 2017. Demikian pula tingkat kemiskinan yang turun, dari 12,49 persen menjadi 10,12 persen.
Kemiskinan turun, kesempatan kerja meningkat, ketimpangan menurun dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kondisi ideal pertumbuhan ekonomi berkualitas.Program akselerasi dengan besarnya anggaran yang digelontorkan ke daerah perlu mendapat perhatian. Adil bukan lah sama rata. Membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat miskin dalam pendidikan, merupakan pintu masuk upaya masyarakat miskin keluar dari kemiskinannya. Sinergitas antar stakeholders pendidikan utamanya perlu ditingkatkan. Keterkaitan antara SMK dengan industry perlu digiatkan. Kita tahu, bahwa persentase penganggur terbanyak di Indonesia adalah lulusan SMK.
Dan satu hal yang juga perlu mendapat perhatian kita bersama kiranya adalah program pembangunan tersebut memberikan porsi seimbang pada kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Agar pembangunan kita tidak semata-mata mengejar target pertumbuhan. Tidak hanya mengejar angka pertumbuhan yang tinggi. Tetapi pertumbuhan ekonomi kita dapat dijaga keberlanjutannya.
Satu hal yang harus kita yakini bersama, mengakselerasi pertumbuhan ekonomi berkeadilan tidak bisa tanpa data. Mari kerja bersama dengan data.  Tidak hanya menjelang Pilkada. Kerja bersama dengan data untuk mengakselerasi pertumbuhan berkeadilan. Untuk siapa? Tentunya untuk seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Tidak hanya untuk kita, tetapi juga untuk anak cucu. ***


#MenulisAsyikDanBahagia
#PerempuanBPSMenulis
#15HariBercerita
#HariKe-2

Jumat, 02 Februari 2018

Koridor Jabar Selatan

Akhir bulan Januari 2018

Tiba-tiba pagi itu dapat wa dari bu kabid, kalo diminta menyiapkan bahan-bahan untuk diskusi terkait peta koridor Jabar Selatan di Gedung Sate...yang dilanjutkan  diskusi singkat di Gedung Sate...

Koridor Jabar Selatan, adalah wilayah yang membentang sepanjang Jawa Barat di bagian selatan, yang mana air sungainya mengalir ke selatan...
Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Pangandaran.

Wilayah Jabar Selatan memang menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan Jawa Barat periode ini. Namun, sampai sejauh mana keberhasilan pembangunan disana.
Pembangunan ekonomi? Bagaimana pertumbuhan ekonomi? Bagaimana nilai tambah tercipta disana? Bagaimana dengan aktivitas usaha? Apakah berhasil program Wirausaha Baru di wilayah ini?  Pembangunan infrastruktur khususnya jalan raya memang menjadi priorotas...menurut info dr Prof Deni Juanda, "jalan sudah bagus bu, bahkan itu jalannya lebih bagus dari Eropa, ibu pernah kesana? Pernah ke Geopark Ciletuh?"
"Hehe belum pak, nanti aja kalo ada tugas kesana bareng Pemprov"
Jadi ngebayangin jalan yang katanya lebih bagus dari Eropa itu...
Apalagi ngebayangin indahnya Geopark Cileutuh yang selalu dibanggakan Pa Gubernur, hehe..


Geopark Ciletuh... Rancabuaya...Pangandaran...Pelabuhan Ratu...semua di koridor Jabar Selatan...baru Pelabuhan Ratu dan Pangandaran yang pernah dinikmati keindahannya...kekauasaan Allah ....

Pengen ke Ciletuh liat seperti yang di gambar itu, atau ke Rancabuaya yang pernah diceritakan di novel Perahu Kertas nya Dee...

Insyaa Allah semoga berkesempatan jalan-jalan kesana

Balik lagi ke Jabar Selatan....katanya infrastruktur sudah bagus...tapi kenapa  pertumbuhannya masih jauh dibandingkan utara...Perlu dikaji!!!

Potensi wisata tinggi, sejauh mana wisata disini mampu mendongkrak dan mendorong perekonomian? ....perlu dikaji!!!!

Bagaimana kaitannya dengan pembangunan manusia?
Capaian IPM menunjukkan masih relatif leboh rendah dibandingkan utara? Adakah keterkaitannya? Faktor apa saja yang berpengaruh? Adakah faktor sosio kultural? Ini lebih perlu dikaji!!!


...belajar, baca lagi, buka-buka lagi datanya..buat outline, pelajari,..mulailah menulis...

Bismillah...

#MenulisAsyikDanBahagia
#PerempuanBPSMenulis
#15HariBercerita
#HariKe1

Bandung (kembali) diguyur hujan

Bandung kembali diguyur hujan, siang ini dari lantai 5 gedung kantor,...... menikmati hujan yang derasnya luar biasa... kilat, petir, gel...